OJK Ancam Sanksi Berat bagi Manipulator Saham
RAKYATMEDIAPERS.CO.ID - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperingatkan seluruh pelaku pasar modal agar tidak melakukan manipulasi harga saham, menyamarkan kepemilikan, atau menyalahgunakan mekanisme perdagangan. OJK menegaskan, pelanggaran serius dapat berujung pada sanksi administratif hingga proses hukum pidana.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan penegakan hukum akan dilakukan secara tegas dan konsisten. Langkah tersebut ditujukan untuk menjaga integritas pasar modal Indonesia dan melindungi kepentingan investor.
OJK Tegaskan Ancaman Sanksi Berat
Hasan menyatakan OJK tidak akan memberikan ruang bagi pihak yang sengaja memanfaatkan mekanisme perdagangan untuk menciptakan harga saham yang tidak mencerminkan kondisi pasar sebenarnya. “OJK tidak akan ragu menjatuhkan sanksi berat apabila pelanggaran yang dilakukan memang menuntut konsekuensi hukum yang berat,” ujar Hasan, Jumat (23/10/2026).
Menurut Hasan, penindakan terhadap setiap pelanggaran akan mempertimbangkan tingkat keseriusan, dampak yang ditimbulkan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, bentuk sanksi dapat berbeda bergantung pada hasil pemeriksaan dan bukti yang ditemukan regulator.
Total Sanksi OJK Mencapai Rp2,52 Triliun
Komitmen penegakan hukum tersebut tercermin dari sanksi yang dijatuhkan OJK sepanjang 2026. Berdasarkan data hingga 16 Oktober 2026, regulator mengenakan denda administratif hasil pemeriksaan kasus sebesar Rp2,23 triliun kepada 166 pihak yang terbukti melakukan pelanggaran di pasar modal.
Selain denda, OJK menjatuhkan 28 sanksi peringatan tertulis, delapan sanksi pembekuan, enam sanksi pencabutan izin, satu pembatalan Surat Tanda Terdaftar (STTD), 13 larangan, serta enam perintah tertulis. Pada periode yang sama, denda keterlambatan sebesar Rp293,78 miliar dikenakan kepada 805 pihak, disertai 464 sanksi peringatan tertulis.
Jika denda hasil pemeriksaan dan denda keterlambatan digabungkan, total nilai sanksi finansial yang dilaporkan OJK mencapai sekitar Rp2,52 triliun. Besarnya nilai tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap integritas pasar dapat menimbulkan konsekuensi finansial yang besar.
Penindakan DSSA, BREN, dan CUAN
Salah satu penindakan terbesar berkaitan dengan pelanggaran perdagangan saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA), serta proses penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN).
Dalam tiga perkara tersebut, OJK menjatuhkan denda utama dengan total mencapai Rp2,1 triliun. Rinciannya terdiri atas Rp1,5 triliun dalam kasus perdagangan saham DSSA, Rp500 miliar terkait proses IPO BREN, dan Rp100 miliar dalam perkara IPO CUAN.
Penindakan juga menyasar sejumlah anggota bursa dan individu yang terlibat, termasuk melalui pembekuan izin profesi di pasar modal. OJK menyatakan nilai denda dalam tiga perkara tersebut menjadi yang terbesar sepanjang sejarah penegakan hukum oleh otoritas.
Peluang Proses Pidana Terbuka
OJK menegaskan pengenaan sanksi administratif bukan batas akhir penegakan hukum apabila pemeriksaan menemukan indikasi tindak pidana yang didukung bukti memadai. Regulator membuka kemungkinan meneruskan pelanggaran pasar modal ke proses hukum pidana sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebagai tindak lanjut penindakan terbaru, OJK menyerahkan surat sanksi secara langsung kepada pihak-pihak terkait di Kantor OJK pada 21 Oktober 2026. Penyerahan tersebut turut dihadiri perwakilan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang mencerminkan penguatan koordinasi antarlembaga.
OJK juga akan meningkatkan kerja sama dengan Polri, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta aparat penegak hukum lainnya. Koordinasi itu mencakup penelusuran aliran dana, identifikasi pihak yang memperoleh keuntungan secara tidak sah, dan pengungkapan hubungan antarpihak yang diduga terlibat.
122 Kasus Masih Ditangani
Berdasarkan data per 1 Oktober 2026, OJK masih menangani 122 kasus dalam berbagai tahapan pemeriksaan. Sebanyak 28 kasus berada pada tahap perencanaan, 54 kasus dalam penelaahan awal, dan 40 kasus telah memasuki proses pemeriksaan.
Untuk memperkuat pengawasan, OJK meningkatkan penggunaan teknologi pemantauan transaksi serta analisis keterkaitan rekening dan struktur kepemilikan saham. Teknologi tersebut diharapkan membantu mendeteksi lebih dini transaksi tidak wajar, pembentukan harga semu, dan penyembunyian kepemilikan yang wajib diungkapkan.
OJK meminta pihak yang masih melakukan atau memfasilitasi pelanggaran segera menghentikan praktik tersebut dan menjalankan kegiatan sesuai ketentuan. Regulator menilai keuntungan dari aktivitas ilegal tidak sebanding dengan risiko hukum, kerugian finansial, serta dampak reputasi yang mungkin timbul.
Penegakan hukum akan dilakukan secara berkelanjutan dengan menjunjung kepastian hukum, profesionalisme, keadilan, dan prinsip proporsionalitas. Melalui pengawasan yang lebih ketat dan sanksi yang konsisten, OJK berupaya memperkuat perlindungan investor serta kepercayaan terhadap pasar modal Indonesia.