Polemik Penangkapan Warganet Pengkritik Presiden: Ancaman Nyata Kebebasan Berpendapat
RAKYATMEDIAPERS.CO.ID - Dua warganet berinisial AYP dan AF resmi ditangkap oleh Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat pada tanggal 6 Agustus 2026. Penindakan hukum ini memicu polemik luas di masyarakat terkait potensi munculnya iklim ketakutan dalam berekspresi di ruang publik dan digital.
Penangkapan tersebut berlangsung di Cimahi, Jawa Barat, setelah pihak kepolisian menerima laporan masyarakat pada 4 Agustus 2026. Keduanya dituduh menyebarkan konten provokatif dan ujaran kebencian melalui platform media sosial Threads terkait pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang program nuklir Iran.
Pihak kepolisian menjerat kedua tersangka dengan Pasal 35 jo Pasal 51 dan/atau Pasal 29 jo Pasal 45B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, mereka juga dijerat dengan Pasal 243, 246, 247, dan 248 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal empat tahun penjara.
Pandangan Aparat Kepolisian
Kepala Bidang Humas Polda Jabar, Komisaris Besar Hendra Rochmawan, menyatakan bahwa tindakan tegas ini diambil karena pelapor merasa dirugikan oleh unggahan para tersangka. Ia menegaskan bahwa pemerintah mendukung kemerdekaan berpendapat, namun harus dilakukan dengan berbasis fakta dan bukan melalui manipulasi informasi.
Polda Jawa Barat menambahkan bahwa langkah ini bertujuan untuk menjaga keutuhan bangsa dan mencegah kegaduhan di ruang digital. Pihak kepolisian juga mengimbau agar masyarakat lebih bijak dalam berkomentar guna memastikan ruang siber tetap kondusif dan bebas dari narasi hoaks.
Kritik dari Aktivis HAM
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengkritik keras langkah represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap kedua warganet tersebut. Ia menilai penangkapan ini merupakan bentuk blunder negara yang memperparah penyempitan ruang sipil di Indonesia.
Usman menyoroti bahwa kritik terhadap pernyataan Presiden mengenai nuklir Iran merupakan ekspresi yang wajar di negara demokrasi. Alih-alih melakukan kriminalisasi, pemerintah seharusnya memberikan klarifikasi atau meluruskan pidato tersebut jika memang terdapat data yang dianggap kurang akurat oleh publik.
Risiko Iklim Ketakutan
Kritik serupa datang dari Ketua Umum YLBHI, Muhamad Isnur, yang menyoroti ketidaksesuaian tindakan kepolisian dengan semangat kebebasan berpendapat. Ia berpendapat bahwa langkah penangkapan tersebut berpotensi menciptakan chilling effect atau iklim ketakutan yang sistematis bagi masyarakat luas.
Isnur menegaskan bahwa tindakan ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait batasan delik pidana di ruang digital. Menurutnya, kepolisian seharusnya belajar dari kegagalan kasus-kasus aktivis terdahulu yang pada akhirnya berujung pada putusan bebas oleh majelis hakim.
Evaluasi UU ITE dan KUHP
Pengamat hukum dan aktivis mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi pasal-pasal bermasalah dalam UU ITE dan KUHP yang baru. Mereka khawatir bahwa pasal-pasal karet tersebut terus disalahgunakan untuk memidanakan warga yang sekadar mengkritik kebijakan pemerintah.
Kasus AYP dan AF bukanlah kejadian pertama, mengingat sebelumnya Polda Metro Jaya juga menahan warganet di Ciamis terkait ajakan demonstrasi. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran mendalam bahwa ruang siber di Indonesia tidak lagi menjadi wadah yang aman untuk beradu argumen dan silang pendapat.
Masa Depan Kebebasan Digital
Kriminalisasi dinilai bukan merupakan solusi yang efektif dalam menghadapi maraknya penyebaran informasi di media sosial. Sebaliknya, pendidikan literasi digital dan ruang dialog yang terbuka harus menjadi prioritas pemerintah agar demokrasi tetap sehat dan terjaga.
Kepolisian diharapkan dapat memposisikan diri sebagai aktor yang mendukung demokrasi daripada membungkam kritik masyarakat. Ruang siber seharusnya menjadi tempat yang inklusif untuk pertukaran ide, bukan tempat di mana warga merasa terancam saat menyuarakan aspirasinya.