AS Peringatkan Daniel Ortega: Tidak Akan Diam Setelah Pengumuman Tanpa Pemilu di Nikaragua
RAKYATMEDIAPERS.CO.ID - Pemerintah Amerika Serikat memberikan peringatan keras kepada Presiden Nikaragua, Daniel Ortega, setelah ia secara terbuka menyatakan bahwa tidak akan ada lagi pemilihan umum di negaranya. Sekretaris Negara AS, Marco Rubio, menegaskan bahwa Washington dan komunitas internasional tidak akan tinggal diam di tengah meningkatnya otoritarianisme di Managua.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Rubio melalui media sosial X pada hari Selasa, sebagai respons langsung terhadap pengumuman Ortega pada hari Minggu. Presiden Nikaragua tersebut melontarkan pernyataannya saat menghadiri peringatan 47 tahun Revolusi Sandinista di Managua, ibu kota negara.
Pengumuman Mengejutkan dari Ortega
Dalam pidatonya yang disiarkan secara nasional, Ortega dengan tegas menyatakan bahwa rakyat Nikaragua sebaiknya melupakan adanya proses pemilu di masa depan. Ia beralasan bahwa langkah tersebut diambil untuk mencegah oposisi, yang ia sebut sebagai "golpistas" atau pengkhianat negara, untuk kembali merebut kekuasaan.
Ortega, yang kini berusia 80 tahun dan memimpin bersama istrinya, Rosario Murillo, juga mengumumkan rencana pengesahan undang-undang baru oleh Majelis Nasional. Legislasi ini dirancang untuk membangun "dinding" atau blokade permanen terhadap upaya oposisi dalam mendapatkan pengaruh politik, meskipun mereka mendapatkan pendanaan dari Amerika Serikat.
Reaksi Keras dari Washington
Marco Rubio mengecam keras pernyataan tersebut dan menyebutnya sebagai bukti nyata ketakutan rezim terhadap kehendak bebas rakyat Nikaragua. Dalam pernyataan resmi yang dirilis oleh Departemen Luar Negeri AS, Rubio menekankan bahwa tindakan ini menunjukkan sifat asli dari pemerintahan Ortega-Murillo yang semakin otoriter.
Rubio lebih lanjut menyatakan bahwa rezim tersebut telah sepenuhnya meninggalkan kedok untuk mendapatkan legitimasi melalui persetujuan populer. Washington memandang situasi ini sebagai ancaman stabilitas yang dapat memengaruhi keamanan nasional Amerika Serikat di wilayah tersebut.
Kecaman Internasional dan Oposisi
Tidak hanya Amerika Serikat, berbagai organisasi internasional seperti Kantor Urusan Belahan Barat (WOLA) dan Komisi Interamericana Hak Asasi Manusia (CIDH) turut mengutuk pengumuman tersebut. Mereka menyatakan bahwa langkah untuk meniadakan pemilu sama sekali tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi representatif yang berlaku secara global.
Di pihak oposisi, tokoh-tokoh seperti mantan kandidat presiden Félix Maradiaga menganggap pengumuman ini sebagai konfirmasi akhir atas kematian demokrasi di Nikaragua. Maradiaga, yang kini berada di pengasingan, menegaskan bahwa topeng legalitas yang selama ini dijaga oleh Ortega telah sepenuhnya terjatuh.
Konteks Politik dan Sejarah Kekuasaan
Langkah kontroversial ini datang setelah serangkaian perubahan konstitusi yang dilakukan pemerintah pada awal 2025, yang memperkuat posisi Murillo sebagai wakil presiden dan memperpanjang masa jabatan presiden. Perubahan ini sebelumnya telah menuai kritik keras dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS).
Sejarah kepemimpinan Ortega telah berlangsung selama hampir tiga dekade dalam dua periode yang terpisah, dimulai dari kemenangan revolusi tahun 1979 hingga kekalahannya pada tahun 1990, sebelum akhirnya kembali berkuasa pada 2007. Sejak saat itu, para pengamat menuduh rezim menggunakan kombinasi represi sistematis dan reformasi hukum untuk membungkam lawan politik serta mengkonsolidasikan kekuasaan mutlak.
Pemilu tahun 2021, di mana Ortega memenangkan 75,92% suara, sempat dilabeli oleh komunitas internasional sebagai "pantomim" karena banyaknya kandidat oposisi yang dipenjara sebelum hari pemilihan. Kini, dengan penegasan bahwa tidak akan ada lagi pemilu, masa depan demokrasi di Nikaragua tampak semakin suram di bawah kendali penuh pasangan Ortega-Murillo.