Apakah Trump Memberi Lampu Hijau Arab Saudi Memperkaya Uranium?
RAKYATMEDIAPERS.CO.ID - Rumor mengenai potensi kesepakatan nuklir sipil antara Amerika Serikat dan Arab Saudi kini kembali mencuat ke permukaan publik. Menurut laporan dari AP yang mengutip sumber internal, kesepakatan ini dapat diumumkan secara resmi paling cepat pada tanggal 22 Juli mendatang.
Laporan ini didasarkan pada informasi dari berbagai sumber yang memahami detail negosiasi sensitif yang sedang berlangsung. Jika terwujud, kerjasama ini diperkirakan akan berlangsung selama 30 tahun dan melibatkan berbagai perusahaan asal Amerika dalam pengembangan program nuklir sipil Arab Saudi.
Mekanisme Perjanjian 123
Pemerintahan Trump dikabarkan berencana menyerahkan dokumen yang dikenal sebagai "Perjanjian 123" kepada Kongres Amerika Serikat dalam waktu dekat. Mekanisme hukum ini menjadi kunci utama yang memungkinkan Washington berbagi teknologi nuklir sipil dengan negara mitra secara legal.
Dokumen penting tersebut dilaporkan telah ditandatangani oleh Menteri Energi AS Chris Wright dan Menteri Energi Arab Saudi Abdulaziz bin Salman. Keduanya diketahui telah menandatangani perjanjian pendahuluan di Riyadh pada tahun 2025 sebagai langkah awal.
Kunjungan Wright ke Arab Saudi sebelumnya menjadi bukti nyata intensitas diskusi mengenai pengembangan industri tenaga nuklir komersial kerajaan tersebut. Perjanjian ini juga dapat memungkinkan pembangunan fasilitas pengayaan uranium di Arab Saudi menyusul penelitian bersama antara Washington dan Riyadh.
Kekhawatiran Terkait Proliferasi Senjata Nuklir
Rencana pemberian akses pengayaan uranium ini segera memicu kekhawatiran dari berbagai anggota parlemen Amerika Serikat. The Guardian melaporkan bahwa banyak pihak takut langkah ini akan meningkatkan risiko perlombaan senjata nuklir serta proliferasi di wilayah Timur Tengah.
Para ahli nonproliferasi memperingatkan bahwa penempatan sentrifugal apa pun di wilayah Arab Saudi dapat membuka jalan bagi program senjata nuklir di masa depan. Meskipun pengayaan uranium tidak langsung menghasilkan senjata, proses ini dianggap sebagai langkah krusial yang dapat secara signifikan mempercepat pembuatan bom atom.
Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, sebelumnya telah menyatakan sikap negaranya terkait stabilitas keamanan regional. Ia menegaskan bahwa Arab Saudi tidak akan mengesampingkan kemungkinan memiliki senjata nuklir jika Iran berhasil memperoleh bom tersebut.
Posisi IAEA dan Perbandingan dengan Uni Emirat Arab
Arab Saudi sendiri merupakan anggota resmi Badan Energi Atom Internasional (IAEA) yang bertanggung jawab mempromosikan penggunaan energi nuklir damai. Namun, kesepakatan dengan AS ini diperkirakan tidak akan mencakup "protokol tambahan" IAEA yang berfungsi untuk memperketat pemantauan dan verifikasi kegiatan nuklir.
Kondisi ini tampak kontras dengan apa yang terjadi saat Uni Emirat Arab (UEA) menandatangani "Perjanjian 123" untuk pembangkit listrik Barakah. UEA sepakat untuk tidak memperkaya uranium, sebuah kebijakan yang oleh para ahli sering disebut sebagai "standar emas" dalam upaya mencegah proliferasi senjata.
Konteks Geopolitik dan Kebijakan Trump
Informasi ini muncul di tengah konflik yang sedang berlangsung antara AS, Israel, dan Iran terkait kemampuan nuklir Teheran. Salah satu tujuan utama aksi militer atau diplomatik AS dan Israel adalah melumpuhkan ambisi nuklir Iran yang diklaim sebagai tujuan damai.
Pemerintahan Joe Biden sebelumnya dikabarkan juga mencoba melakukan hal serupa namun mensyaratkan normalisasi hubungan Arab Saudi dengan Israel. Berbeda dengan pendahulunya, Trump dilaporkan tidak menjadikan normalisasi hubungan sebagai syarat wajib dalam kesepakatan nuklir sipil ini.
Hingga saat ini, para pejabat dari pihak AS maupun Arab Saudi belum memberikan komentar resmi terkait detail laporan tersebut. Publik kini menanti konfirmasi lebih lanjut mengenai arah kebijakan nuklir yang berpotensi mengubah peta geopolitik di Timur Tengah ini.