PWNU Jateng Ucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-80, Dorong Polri Semakin Humanis
RAKYATMEDIAPERS.CO.ID - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah secara resmi menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Bhayangkara ke-80 yang jatuh tepat pada Rabu, 1 Juli 2026. Ucapan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Tanfidziyah PWNU Jateng, Prof KH Hasyim Muhammad, di Gedung PWNU Jawa Tengah, Jalan Dr. Cipto Nomor 180, Semarang.
Prof KH Hasyim Muhammad mewakili segenap jajaran pengurus PWNU Jateng menekankan pentingnya peran Polri dalam menjaga stabilitas nasional dan ketertiban umum. Beliau berharap institusi kepolisian terus bertransformasi menjadi lembaga yang modern, humanis, dan selalu menjunjung tinggi rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Peringatan tahun ini mengusung tema besar bertajuk "80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat" sebagai wujud nyata komitmen pengabdian kepada bangsa. Tema tersebut mencerminkan dedikasi Korps Bhayangkara untuk terus melindungi, mengayomi, serta melayani masyarakat dengan sepenuh hati sebagai bagian dari pelaksanaan tugas negara.
Sinergi Polri dan Masyarakat
Hubungan harmonis antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat, termasuk organisasi keagamaan, merupakan kunci utama stabilitas keamanan nasional. Sinergi ini diharapkan terus terjaga untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif, aman, dan damai bagi semua warga negara.
Polisi yang humanis bukan sekadar jargon, melainkan tuntutan zaman dalam menghadapi kompleksitas tantangan keamanan di era digital saat ini. Pendekatan persuasif dan dialogis dianggap lebih efektif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang muncul di tengah masyarakat dibandingkan pendekatan represif.
Akar Sejarah Korps Bhayangkara
Menengok ke belakang, sejarah Polri tidak terlepas dari pasukan Bhayangkara pada era Kerajaan Majapahit yang sangat legendaris. Pasukan yang berada di bawah komando Mahapatih Gajah Mada ini memiliki tugas suci untuk menjaga keselamatan raja, keluarga kerajaan, serta stabilitas wilayah kekuasaan kerajaan.
Memasuki masa kolonial Belanda, fungsi kepolisian mengalami pergeseran drastis sesuai dengan kepentingan pemerintahan Hindia Belanda pada waktu itu. Kepolisian pada masa tersebut lebih difokuskan pada tugas administratif dan pengamanan untuk melanggengkan kekuasaan kolonial di nusantara.
Pasca kemerdekaan, tonggak sejarah Polri bermula ketika Komandan Polisi Surabaya, Mochammad Jassin, menyatakan kepolisian sebagai Polisi Republik Indonesia pada 21 Agustus 1945. Momentum ini semakin diperkuat saat Presiden Soekarno melantik RS Soekanto sebagai Kepala Kepolisian Negara (KKN) pertama pada 29 September 1945.
Transformasi Kelembagaan Polri
Seiring berjalannya pemerintahan, institusi kepolisian mengalami berbagai transformasi kelembagaan yang signifikan dari masa ke masa. Pada 1 Juli 1946, Kepolisian Negara berubah menjadi Jawatan Kepolisian Negara yang berada langsung di bawah koordinasi Perdana Menteri.
Dinamika organisasi terus berlanjut, mulai dari berada di bawah Presiden hingga menjadi bagian dari ABRI berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor II Tahun 1960. Perubahan fundamental terjadi melalui Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1969 yang menetapkan penyebutan resmi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).
Delapan dekade perjalanan Polri telah memberikan kontribusi besar bagi ketertiban dan keamanan bangsa Indonesia yang majemuk. Harapan besar masyarakat kini tertuju pada langkah institusi Polri ke depan dalam menegakkan hukum yang transparan, profesional, dan berkeadilan.