Muktamar Ilmu Pengetahuan IV 2026: Revitalisasi Ranting NU Sebagai Pilar Kemaslahatan Bangsa
RAKYATMEDIAPERS.CO.ID - Muktamar Ilmu Pengetahuan (MIP) IV Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Lakpesdam PWNU Jawa Tengah resmi digelar di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kudus pada Sabtu, 27 Juni 2026. Forum strategis ini menegaskan urgensi revitalisasi ranting Nahdlatul Ulama (NU) sebagai pusat pemberdayaan masyarakat dan pengawal kemaslahatan bangsa yang fundamental.
Mengusung tema "Nahdlatul Ulama sebagai Masyarakat Sipil Keagamaan: Konsolidasi Gerakan, Kemandirian Organisasi, dan Transformasi Sosial", acara ini mempertemukan berbagai kalangan penting. Para kiai, akademisi, peneliti, pimpinan perguruan tinggi, pengurus NU, serta pegiat masyarakat hadir untuk merumuskan arah gerakan NU dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks.
Pergeseran Paradigma: Ranting sebagai Pusat Data dan Aksi
Dalam forum tersebut, muncul pandangan bahwa NU di tingkat nasional harus berperan sebagai kekuatan religious civil society yang mengawal keadilan sosial. Oleh karena itu, peran krusial tersebut kini harus ditumpukan pada ranting-ranting NU sebagai ujung tombak gerakan di tingkat akar rumput.
Ranting tidak lagi dipahami sekadar sebagai struktur administratif organisasi yang bersifat formalitas semata. Ke depan, ranting harus bertransformasi menjadi pusat data persoalan warga, ruang pemberdayaan masyarakat, sekaligus basis kontrol sosial terhadap setiap kebijakan publik yang ada.
Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Tengah, KH Abdul Ghaffar Rozin, menegaskan bahwa Muktamar Ilmu Pengetahuan ini merupakan ruang strategis untuk mengonsolidasikan gagasan. Ia menekankan perlunya memperkuat tradisi intelektual Nahdlatul Ulama agar setiap gerakan organisasi tetap berpijak pada realitas masyarakat dengan arah transformasi yang jelas.
Gus Rozin juga berharap berbagai praktik baik atau best practice yang tumbuh di sejumlah daerah dapat didokumentasikan dengan baik. Harapannya, inovasi tersebut dapat direplikasi sehingga memperkuat kapasitas ranting-ranting NU di berbagai wilayah Indonesia secara merata.
Nilai Filosofis dan Tradisi Keilmuan NU
Gus Rozin turut mengapresiasi pelaksanaan MIP IV yang berlangsung dalam suasana teduh, penuh persaudaraan, dan mengedepankan musyawarah. Ia berharap kedamaian pelaksanaan Muktamar di Kota Kudus ini menjadi inspirasi bagi kehidupan organisasi Nahdlatul Ulama yang lebih luas, termasuk dalam menyongsong Muktamar Besar PBNU mendatang.
Senada dengan hal tersebut, Rektor UIN Sunan Kudus, Prof. H. Abdurrohman Kasdi, menyebut bahwa MIP IV merupakan kelanjutan dari tradisi intelektual NU yang harus terus dijaga. Ia menegaskan bahwa forum ini tidak boleh berhenti sekadar sebagai diskusi akademik, melainkan harus melahirkan gagasan berdampak nyata bagi warga NU.
Prof. Abdurrohman menjelaskan bahwa tradisi keilmuan NU berakar pada kekayaan ushul fikih yang sangat mampu berdialog dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, kemajuan sains dan teknologi harus dipadukan dengan humaniora dan ilmu-ilmu keislaman agar tetap berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan.
Ia juga menilai bahwa dipilihnya UIN Sunan Kudus sebagai tuan rumah memiliki makna filosofis yang mendalam. Sosok Sunan Kudus sebagai waliyul ilmi dan falsafah Gusjigang—bagus akhlaknya, pandai mengaji, dan pintar berdagang—mengajarkan keseimbangan antara ilmu, akhlak, dan kemandirian ekonomi.
Peta Jalan dan Paradigma Pembebasan
Pandangan tersebut diperkuat oleh Guru Besar UIN Walisongo Semarang, Prof. H. Abdurrahman Mas'ud, yang menyoroti sejarah intelektual Islam. Menurutnya, pengalaman gerakan NU menjadi mata rantai penting dalam pengembangan masyarakat, sebagaimana lahirnya berbagai lembaga sosial yang memberi dampak nyata bagi warga di tingkat akar rumput.
Salah satu sesi yang menarik perhatian besar peserta adalah pemaparan H. Muhammad Atho'illah Shohibul Hikam, tokoh NU sekaligus pengamat politik dari President University. Dalam sidang bertema Peta Jalan Nahdlatul Ulama, Hikam menegaskan bahwa tantangan NU ke depan memerlukan paradigma gerakan yang mampu membebaskan masyarakat dari berbagai bentuk ketidakberdayaan.
Hikam menegaskan bahwa manajemen modern membutuhkan paradigma pembebasan, dan sebaliknya, paradigma pembebasan membutuhkan manajemen modern. Menurutnya, organisasi yang profesional hanyalah sebuah instrumen, sementara tujuan utamanya tetap menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.
Diskusi menjadi semakin dinamis ketika Sekretaris PCNU Kudus, H. Nur Said, mengaitkan gagasan tersebut dengan konsep al-ishlah yang dikembangkan KH Ma'ruf Amin. Konsep ini menekankan pada pembaruan yang terus bergerak menuju keadaan yang lebih baik tanpa harus meninggalkan akar tradisi Ahlussunnah wal Jamaah.
Pemberdayaan Ekonomi dan Kekuatan Ranting
Jawaban atas penerapan paradigma tersebut di tingkat praksis disampaikan oleh Pengasuh Pondok Pesantren Aswaja Nusantara Mlangi, Yogyakarta, Kiai M. Mustafid atau Gus Tafid. Ia menegaskan bahwa masa depan Nahdlatul Ulama sangat ditentukan oleh kekuatan ranting sebagai ujung tombak pelayanan.
Menurut Gus Tafid, setiap ranting harus memiliki data yang akurat mengenai kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan warganya. Dari data yang akurat tersebut, dapat lahir berbagai program pelayanan, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran.
Dalam konteks kebangsaan, ia mengingatkan bahwa Khittah NU 1926 telah memberikan pedoman jelas mengenai relasi organisasi dengan negara. Ia menegaskan bahwa politik kebangsaan harus senantiasa berada di atas politik praktis demi menjaga kemaslahatan umat.
Penguatan ranting berbasis pemberdayaan masyarakat juga dipaparkan oleh Mayadina Rohmi Musfiroh dari UNISNU Jepara melalui penelitian mengenai Kelompok Lestari Mandiri (KLM). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa forum warga mampu menjadi embrio pemberdayaan ekonomi perempuan berbasis komunitas dengan hasil yang sangat signifikan.
Dengan pinjaman modal berkisar Rp10 hingga Rp15 juta, anggota kelompok mampu mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan keluarga secara nyata. Hasil penelitian menunjukkan sekitar 88 persen anggota mengalami peningkatan pendapatan dan berhasil meningkatkan kepemilikan aset produktif setelah mengikuti program tersebut.
Kesimpulan: Arah Baru Harakah Nahdlatul Ulama
Mayadina menyimpulkan bahwa keberhasilan pemberdayaan ini tidak hanya bertumpu pada akses permodalan, tetapi juga pada proses pendampingan yang berkelanjutan. Ia merekomendasikan agar model pemberdayaan masyarakat dikembangkan melalui kolaborasi antara NU, perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia usaha agar manfaatnya semakin luas.
MIP IV pun tidak sekadar menghasilkan rekomendasi akademik, tetapi menawarkan arah baru harakah Nahdlatul Ulama yang progresif. Membangun peradaban harus dimulai dari ranting sebagai pusat pengetahuan, pemberdayaan, pelayanan, dan pengawalan kemaslahatan bangsa secara konsisten.