Departemen Keuangan AS Gagalkan Penyaluran $99 Juta Dana untuk Orang Meninggal
RAKYATMEDIAPERS.CO.ID - Departemen Keuangan Amerika Serikat (U.S. Department of the Treasury) baru saja mencatat keberhasilan signifikan dalam menjaga integritas keuangan negara dengan menghentikan penyaluran dana federal senilai hampir $99 juta. Dana tersebut awalnya ditujukan kepada individu yang sudah meninggal dunia, namun sistem verifikasi baru berhasil mencegatnya tepat waktu.
Langkah tegas ini merupakan implementasi langsung dari perintah eksekutif Presiden Donald Trump yang berfokus pada pemberantasan penipuan, pemborosan, dan penyalahgunaan dana pemerintah. Inisiatif ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam melakukan audit ketat terhadap distribusi bantuan sosial dan federal.
Implementasi Executive Order 14249 dan Audit Pembayaran
Kebijakan ini mengacu pada Executive Order 14249 yang berjudul "Protecting America's Bank Account Against Fraud, Waste, and Abuse." Departemen Keuangan bekerja sama dengan Biro Layanan Fiskal untuk merancang dan menerapkan proses verifikasi pembayaran yang sangat komprehensif.
Sistem verifikasi canggih ini telah melakukan peninjauan terhadap lebih dari 885 juta transaksi pembayaran dengan total nominal mencapai sekitar $2,77 triliun. Melalui proses screening tersebut, pemerintah berhasil mendeteksi lebih dari 4.900 pembayaran yang terindikasi ditujukan kepada penerima yang sudah meninggal dunia.
Seluruh dana yang teridentifikasi tersebut segera dikembalikan kepada lembaga federal terkait untuk menjalani tinjauan mendalam sebelum penyaluran apa pun terjadi. Tindakan preventif ini dianggap sebagai langkah krusial untuk memastikan bahwa uang pembayar pajak tidak terbuang sia-sia pada klaim yang tidak sah atau penipuan.
Strategi dan Proyeksi Sekretaris Keuangan Scott Bessent
Sekretaris Keuangan Scott Bessent memberikan penjelasan mengenai efektivitas sistem ini saat tampil dalam program "Mornings with Maria" pada hari Selasa lalu. Ia menegaskan bahwa pemerintah menargetkan untuk dapat menghentikan penyaluran dana ilegal hingga $350 juta sebelum akhir tahun ini.
Menurut Bessent, angka penyelamatan sebesar $100 juta yang telah dicapai sejauh ini hanyalah permulaan dari visi pemerintahan Trump untuk membersihkan sistem keuangan negara. Ia merujuk pada estimasi Government Accountability Office (GAO) yang menyebutkan bahwa potensi kebocoran dana bisa mencapai $500 miliar, atau sekitar 1,66% dari PDB.
Dalam wawancara tersebut, Bessent juga menyoroti perbedaan pendekatan dalam pengawasan keuangan dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Ia mengkritik kebijakan era pemerintahan Biden yang mengurangi jumlah staf pengawas penipuan di Department of Health and Human Services (HHS).
Bessent menekankan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah menghentikan aliran dana dari sumbernya, bukan setelah uang tersebut keluar dari kas negara. Ia menjelaskan bahwa upaya untuk menarik kembali dana yang sudah berhasil dicairkan oleh pelaku penipuan sangat sulit untuk dilakukan.
Landasan Hukum dan Modernisasi Sistem Pembayaran
Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada akses permanen ke "Full Death Master File" yang dikelola oleh Social Security Administration. Akses vital tersebut sebelumnya hanya diberikan dalam jangka waktu sementara selama tiga tahun melalui Consolidated Appropriations Act pada tahun 2021.
Pentingnya data ini kini telah diakui secara hukum, di mana Kongres memberikan otoritas verifikasi permanen melalui pengesahan undang-undang "Ending Improper Payments to Deceased People Act". Presiden Trump telah menandatangani undang-undang ini pada bulan Februari sebagai bentuk komitmen jangka panjang terhadap keamanan keuangan nasional.
Proyeksi awal menunjukkan bahwa kebijakan verifikasi ini akan memberikan keuntungan bersih sekitar $330 juta antara tahun 2024 dan 2026. Pemerintah optimistis bahwa langkah modernisasi ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap cara pengelolaan anggaran negara.
Bessent menyatakan bahwa sistem perlindungan baru ini berhasil menutup kerentanan lama dalam sistem pembayaran federal. Tujuannya tetap konsisten, yakni memastikan bahwa setiap dolar yang dikeluarkan pemerintah sampai ke tangan penerima yang berhak dan sah.
Ke depan, Departemen Keuangan berkomitmen untuk terus melakukan inovasi guna memperkuat perlindungan terhadap berbagai bentuk penipuan. Upaya ini merupakan tanggung jawab utama pemerintah dalam melindungi aset dan uang pembayar pajak Amerika dari segala bentuk penyalahgunaan.