UU PPSK 2026 Resmi Disahkan: 17 Poin Penting yang Wajib Diketahui
RAKYATMEDIAPERS.CO.ID - Pemerintah bersama DPR RI secara resmi telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) menjadi Undang-Undang yang berlaku. Pengesahan bersejarah ini menandai babak baru reformasi sistem keuangan Indonesia yang lebih terintegrasi dan akuntabel.
Keputusan strategis ini diambil dalam Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Forum legislasi tertinggi tersebut menjadi panggung resmi lahirnya regulasi yang dinantikan oleh seluruh pelaku industri keuangan nasional.
Proses Panjang Lahirnya UU PPSK Terbaru
Pembahasan regulasi ini tidak berlangsung singkat, melibatkan tidak kurang dari 1.212 Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang mencakup isi batang tubuh hingga penjelasan teknis pasal demi pasal. Kompleksitas pembahasan ini mencerminkan betapa luasnya cakupan reformasi yang ingin dicapai pemerintah dan legislatif.
Secara keseluruhan, UU PPSK mengatur 17 topik utama yang menjadi pilar penguatan sistem finansial Indonesia. Ketujuh belas sektor strategis ini dirancang untuk menjawab tantangan ekonomi domestik sekaligus mengantisipasi dinamika pasar keuangan global yang semakin kompleks.
Perluasan Mandat Bank Indonesia: Lebih dari Sekadar Menjaga Rupiah
Salah satu poin paling krusial dalam UU PPSK adalah perluasan mandat Bank Indonesia (BI) yang kini tidak lagi semata berfokus pada stabilitas nilai tukar rupiah. Bank sentral kini memikul tanggung jawab tambahan untuk turut mendorong terciptanya lapangan kerja di dalam negeri, sebuah pergeseran peran yang signifikan dari fungsi tradisionalnya.
Di sisi perlindungan kelembagaan, pemerintah memberikan penguatan hukum bagi Dewan Gubernur hingga seluruh pegawai BI selama menjalankan tugas sesuai prosedur dan itikad baik. Kewenangan Dewan Gubernur dalam mewakili BI di ranah hukum juga diperjelas, termasuk mekanisme pendelegasian resmi kepada pejabat terkait agar operasional tidak terhambat proses hukum.
OJK: Pengawasan Lebih Luas hingga Aset Kripto dan Bursa Karbon
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendapatkan mandat baru yang jauh lebih luas, mencakup pengaturan dan pengawasan pasar modal serta instrumen keuangan derivatif. OJK kini juga berwenang memantau aktivitas di bursa karbon, bursa mineral, dan komoditas strategis nasional — sektor-sektor yang sebelumnya berada di zona abu-abu regulasi.
Lingkup pengawasan OJK turut diperluas ke pengelolaan dana publik berskala besar, termasuk dana keuangan haji dan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Kebijakan ini bertujuan memastikan pengelolaan dana masyarakat berjalan secara transparan, terukur, dan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
DPR Berwenang Evaluasi Kinerja BI, OJK, dan LPS
Salah satu terobosan paling signifikan dalam UU PPSK adalah pemberian kewenangan kepada DPR untuk melakukan evaluasi langsung terhadap kinerja Bank Indonesia, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Yang membedakan mekanisme ini dari pengawasan konvensional adalah sifat rekomendasi DPR yang mengikat dan wajib ditindaklanjuti oleh otoritas terkait maupun pemerintah.
Ketentuan ini secara efektif menempatkan lembaga-lembaga keuangan independen di bawah lapisan akuntabilitas legislatif yang lebih ketat. Pergeseran ini mencerminkan semangat tata kelola yang lebih demokratis dalam pengelolaan sistem keuangan nasional.
17 Sektor Strategis yang Diatur dalam UU PPSK
Berikut adalah poin-poin utama yang menjadi substansi pengaturan dalam regulasi PPSK terbaru ini, yang mencakup spektrum luas dari sektor keuangan konvensional hingga aset digital:
- Mekanisme evaluasi kinerja otoritas keuangan oleh DPR
- Perluasan jangkauan operasional perbankan konvensional dan syariah
- Proses demutualisasi bursa efek di pasar modal
- Pengaturan transfer margin dalam transaksi pasar keuangan
- Resolusi untuk perusahaan asuransi dan asuransi syariah
- Dana pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas
- Pengawasan bursa mineral dan komoditas strategis
- Regulasi dan tata kelola aset kripto
- Pembentukan satgas penanganan pinjaman online dan judi online
- Penyelesaian masalah piutang macet bagi pelaku UMKM
- Mekanisme keadilan restoratif dalam penyidikan sektor keuangan
- Prosedur penanganan bank dalam status penyehatan
Dampak bagi Pelaku UMKM dan Masyarakat Luas
Keberadaan klausul penyelesaian piutang macet bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadikan UU PPSK ini relevan langsung bagi jutaan pelaku usaha kecil di seluruh Indonesia. Selama ini, permasalahan kredit macet UMKM seringkali berlarut tanpa kepastian hukum yang jelas, dan regulasi baru ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut.
Pembentukan satgas khusus penanganan pinjaman online ilegal dan judi online juga menjadi jawaban atas keresahan masyarakat yang telah lama menantikan payung hukum yang lebih tegas. Satgas ini diharapkan mampu bertindak lintas sektoral untuk memberantas praktik keuangan predatorif yang merugikan masyarakat rentan.
Regulasi Kripto: Indonesia Siap Masuki Era Aset Digital
Pengaturan aset kripto dalam UU PPSK merupakan sinyal kuat bahwa Indonesia tidak lagi memandang aset digital sebagai instrumen pinggiran sistem keuangan. Tata kelola yang jelas akan memberikan kepastian hukum bagi investor kripto domestik sekaligus menarik minat pelaku industri blockchain global untuk beroperasi di Indonesia.
Dengan 17 pilar regulasi yang komprehensif, UU PPSK 2026 diproyeksikan menjadi fondasi hukum yang kokoh untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global. Penerapan penuh aturan ini diharapkan menghadirkan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih optimal bagi seluruh pemangku kepentingan industri keuangan Indonesia.
Pertanyaan Umum (FAQ)
Apa itu UU PPSK dan kapan disahkan?
UU PPSK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan) adalah undang-undang yang mengatur reformasi sistem keuangan Indonesia secara menyeluruh. Disahkan dalam Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Berapa banyak isu yang dibahas dalam proses pembentukan UU PPSK?
Proses pembahasan UU PPSK melibatkan 1.212 Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang mencakup isi batang tubuh undang-undang beserta penjelasan teknisnya.
Apa perubahan paling signifikan bagi Bank Indonesia dalam UU PPSK?
Mandat BI diperluas sehingga tidak hanya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, tetapi juga berkontribusi aktif dalam mendorong penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Selain itu, perlindungan hukum bagi Dewan Gubernur dan pegawai BI turut diperkuat.
Apa saja kewenangan baru OJK berdasarkan UU PPSK?
OJK kini berwenang mengawasi pasar modal, keuangan derivatif, bursa karbon, bursa mineral dan komoditas strategis, serta pengelolaan dana publik seperti dana haji dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Apakah DPR bisa mengevaluasi kinerja BI dan OJK?
Ya. UU PPSK memberikan kewenangan kepada DPR untuk melakukan evaluasi langsung terhadap kinerja BI, OJK, dan LPS. Hasil evaluasi serta rekomendasi DPR bersifat mengikat dan wajib ditindaklanjuti oleh otoritas terkait.
Apakah UU PPSK mengatur tentang aset kripto?
Ya, UU PPSK secara eksplisit mengatur regulasi dan tata kelola aset kripto sebagai salah satu dari 17 topik strategis, memberikan kepastian hukum bagi investor dan pelaku industri aset digital di Indonesia.