PMII dan Masyarakat Sipil Kebumen Sampaikan Delapan Tuntutan Utama
RAKYATMEDIAPERS.CO.ID - Puluhan aktivis dari PMII, GMNI, dan elemen masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa di depan Pendopo Kabumian serta Kantor DPRD Kabupaten Kebumen pada Senin (15/6/2026). Dalam aksi damai tersebut, PMII dan masyarakat sipil Kebumen sampaikan delapan tuntutan penting yang menyoroti isu nasional maupun dinamika lokal.
Unjuk rasa yang berlangsung tertib ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap arah pembangunan daerah dan nasional yang dinilai belum berpihak pada rakyat kecil. Koordinator lapangan menyatakan bahwa aksi ini dipicu oleh lambatnya respons pemerintah terhadap berbagai ketimpangan sosial di Kebumen.
Tuntutan Nasional: Evaluasi Program Strategis dan Supremasi Sipil
Di tingkat nasional, para demonstran secara tegas mendesak pemerintah pusat untuk mengevaluasi secara menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka menilai program tersebut membutuhkan pengawasan ketat agar anggarannya tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab.
Selain Program Makan Bergizi Gratis, para mahasiswa juga menyuarakan penolakan terhadap pelaksanaan program KDMP yang dinilai kurang transparan. Kebijakan ini dianggap perlu dikaji ulang demi meminimalisasi potensi kerugian sosial ekonomi di tingkat akar rumput.
Isu krusial lain yang diangkat adalah tuntutan mendesak untuk mengembalikan supremasi sipil demi menjaga kestabilan iklim demokrasi nasional. Mahasiswa mendesak institusi TNI dan Polri untuk tetap menjalankan tugas pokok serta fungsinya sesuai amanat konstitusi tanpa ikut campur dalam ranah politik praktis.
Sorotan Isu Lokal: Kemiskinan dan Pembangunan Kebumen
Beralih ke isu daerah, massa aksi menyoroti lambatnya penanganan kemiskinan ekstrem yang masih melanda sebagian besar wilayah Kabupaten Kebumen. Pemerintah daerah dituntut merumuskan program pemberdayaan ekonomi yang lebih konkret ketimbang sekadar memberikan bantuan sosial sesaat.
Mereka juga meminta adanya pemerataan infrastruktur pembangunan di seluruh kecamatan agar tidak terjadi ketimpangan wilayah yang mencolok. Kebijakan pembangunan harus didasarkan pada keadilan sosial sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh warga Kebumen secara merata.
Selain masalah kemiskinan, masalah lingkungan hidup turut menjadi sorotan utama dalam aksi damai di depan Pendopo Kabumian tersebut. Mahasiswa menuntut pemerintah kabupaten untuk menerapkan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekologi.
Perlindungan Perempuan dan Penguatan Demokrasi Partisipatif
Isu kekerasan seksual yang kerap luput dari perhatian publik juga menjadi materi tuntutan penting dari para demonstran. Mereka mendesak dinas terkait untuk memberikan pendampingan psikologis dan hukum yang serius bagi para korban kekerasan seksual di Kebumen.
Penegakan sistem demokrasi yang lebih bermakna di tingkat daerah juga dinilai mendesak untuk segera diwujudkan secara nyata. Pemerintah daerah diharapkan mampu membuka ruang dialog publik yang lebih inklusif dan mendengar kritik konstruktif dari elemen masyarakat sipil.
Ketua PC PMII Kabupaten Kebumen, Syarif Hidayatullah, menegaskan komitmen moral para kader mahasiswa untuk terus mengawal setiap kebijakan publik. Ia menyampaikan bahwa kehadiran mahasiswa di jalanan merupakan wujud dari fungsi kontrol sosial yang melekat pada dunia akademis.
"Mahasiswa hadir bukan hanya sebagai pengamat, tetapi sebagai mitra kritis pemerintah," ujar Syarif Hidayatullah saat diwawancarai di sela-sela aksi unjuk rasa. Ia juga menambahkan bahwa pembangunan yang dijalankan pemerintah tidak boleh meminggirkan kelompok masyarakat rentan.
Harapan Terhadap Komitmen Pemerintah Daerah
Massa aksi berharap delapan poin tuntutan tersebut segera direspons secara serius oleh Bupati Kebumen beserta seluruh jajaran anggota dewan setempat. Dialog terbuka dinilai menjadi jalan terbaik untuk merumuskan solusi atas berbagai masalah sosial yang tengah dihadapi daerah.
Jika tuntutan ini diabaikan, koalisi masyarakat sipil berjanji akan menggalang massa yang lebih besar untuk menggelar aksi lanjutan. Komitmen pemerintah dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dan kesejahteraan rakyat kini tengah diuji di hadapan publik Kebumen.