Komisi VI DPR Desak Kemendag Amankan Rantai Pasok Atasi Anjloknya Harga Telur Ayam
RAKYATMEDIAPERS.CO.ID - Usaha peternak ayam petelur di berbagai wilayah Indonesia kini berada dalam kondisi yang terancam serius akibat merosotnya harga jual telur ayam dalam beberapa pekan terakhir. Situasi pelik ini dipicu oleh pasokan di pasar yang melimpah, namun tidak diimbangi oleh tingkat penyerapan serta daya beli masyarakat yang masih relatif rendah.
Kondisi penurunan harga yang tajam ini memicu keprihatinan mendalam dari Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Sarifah Suraidah Harum, sebagaimana dikutip dari laporan Media Indonesia. Ia menilai bahwa tingginya tingkat produksi saat ini belum mampu diserap secara optimal oleh pasar domestik.
Analisis Kesenjangan Harga di Tingkat Peternak
Sarifah mengungkapkan bahwa ketersediaan telur di tingkat eceran memang sangat melimpah, namun stok yang berlebih tersebut gagal mendongkrak harga jual di tingkat pedagang. Pada awal bulan ini, harga telur di tingkat peternak bahkan sempat menyentuh titik terendah pada angka Rp20.400 per kilogram.
Hingga saat ini, pergerakan harga komoditas telur masih tertahan pada kisaran Rp22.000 hingga Rp22.800 per kilogram. Nilai jual tersebut berada jauh di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp26.500 per kilogram.
Tingginya disparitas harga ini menunjukkan adanya masalah mendasar pada tata niaga distribusi komoditas pangan. Anggota Komisi VI DPR RI tersebut menegaskan bahwa situasi ini harus segera diurai oleh Kementerian Perdagangan demi stabilitas ekonomi peternak.
Kolaborasi Strategis: BGN dan Program Makan Bergizi Gratis
Guna mengatasi hambatan serapan tersebut, Sarifah secara tegas meminta Kementerian Perdagangan untuk segera menyusun kesepakatan strategis bersama Badan Gizi Nasional (BGN). Kerja sama ini bertujuan untuk memaksimalkan penyerapan pasokan telur dari peternak lokal agar dialokasikan langsung pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta pada Selasa (26/5), ia menekankan pentingnya langkah taktis ini bagi keberlangsungan sektor perunggasan. Kemendag perlu segera berkoordinasi secara intensif dengan BGN untuk menghidupkan skema program MBG yang memprioritaskan stok dari peternak lokal.
Langkah ini diyakini mampu menjadi katalis untuk menjaga keseimbangan rantai pasok dan permintaan telur di masyarakat dalam waktu dekat. Produksi telur di tanah air dinilai cukup kuat untuk menopang ketahanan pangan nasional jika manajemen distribusinya dikelola dengan baik.
Menyelamatkan Ekosistem Perunggasan Nasional
Kebijakan ini sejalan dengan arahan Fraksi Golkar DPR RI yang terus mendorong pembentukan regulasi integratif untuk menjaga ketahanan ekosistem perunggasan dari hulu hingga hilir. Upaya ini sangat krusial karena sektor perunggasan menjadi tumpuan ekonomi bagi banyak UMKM dan keluarga di berbagai daerah.
Sarifah menyampaikan keprihatinan mendalam karena penurunan harga ini berdampak sangat signifikan terhadap kelangsungan usaha di tingkat peternak kecil. Menurutnya, menyelamatkan sektor perunggasan bukan hanya soal menjaga stabilitas harga, tetapi juga melindungi mata pencaharian jutaan peternak di daerah.
Komisi VI DPR RI, sebagai mitra kerja Kemendag, akan terus mendorong adanya upaya konkret untuk menjamin stabilitas harga. Mereka mendesak agar pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi dinamika pasar yang merugikan produsen utama di lapangan.
Keberhasilan skema ini sangat bergantung pada sinkronisasi data dan kebijakan antarlembaga terkait. Koordinasi lintas sektor yang responsif menjadi kunci agar peternak lokal tidak terus-menerus menanggung kerugian akibat anjloknya harga jual di pasar.
Pertanyaan Umum (FAQ)
Mengapa harga telur ayam di tingkat peternak terus merosot?
Harga telur merosot karena adanya ketidakseimbangan antara pasokan yang melimpah di pasar dengan tingkat penyerapan serta daya beli masyarakat yang masih rendah.
Berapa selisih harga telur saat ini dibandingkan dengan Harga Acuan Pembelian (HAP)?
Harga telur saat ini berada di kisaran Rp22.000 hingga Rp22.800 per kilogram, sedangkan HAP yang ditetapkan pemerintah adalah sebesar Rp26.500 per kilogram.
Apa solusi yang diusulkan oleh Komisi VI DPR untuk mengatasi masalah ini?
Komisi VI DPR mendesak Kementerian Perdagangan untuk berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) guna menyerap telur dari peternak lokal untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Apa peran program Makan Bergizi Gratis dalam menstabilkan harga telur?
Program tersebut diharapkan dapat menyerap kelebihan stok telur dari peternak lokal sehingga mengurangi pasokan berlebih di pasar bebas dan membantu memulihkan harga jual ke tingkat yang lebih wajar.