Antisipasi Karhutla Jateng: DPRD Dorong Mitigasi El Nino
RAKYATMEDIAPERS.CO.ID - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini didesak untuk segera meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seiring masuknya musim kemarau panjang akibat fenomena iklim global El Nino. Desakan penting ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, Sarif Abdillah, yang menilai penanganan karhutla harus dilakukan secara preventif pada hari Sabtu, 13 Juni 2026.
Menurut politisi senior tersebut, langkah antisipasi dini mutlak diperlukan karena potensi bencana karhutla di wilayah Jawa Tengah tergolong cukup tinggi dari tahun ke tahun akibat kondisi geografisnya. Kejadian karhutla tidak hanya merusak kelestarian ekosistem alam yang sangat berharga, tetapi juga mengancam kesehatan pernapasan masyarakat luas serta menghambat stabilitas roda perekonomian di daerah terdampak.
Berdasarkan data resmi yang dirilis oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah, tercatat ada sebanyak 20 kasus kebakaran hutan dan lahan yang melanda wilayah ini sepanjang tahun 2025 lalu. Total luas area hutan dan lahan produktif masyarakat yang hangus terbakar dalam puluhan peristiwa bencana tersebut dilaporkan mencapai angka fantastis yakni 1.187 hektare.
Kejadian karhutla di lapangan didominasi oleh kebakaran sporadis, baik yang berskala kecil di dekat pemukiman maupun kebakaran berskala besar yang merusak kawasan hutan lindung pegunungan. Sebagian besar dari kasus kebakaran tersebut dipicu oleh faktor kelalaian aktivitas manusia sehari-hari, salah satunya kebiasaan buruk membakar sampah rumah tangga tanpa pengawasan yang memadai.
Urgensi Kesiapsiagaan dan Deteksi Dini Karhutla
Pria yang akrab disapa Kakung ini mengingatkan bahwa dampak kekeringan ekstrem dari El Nino berpotensi memperluas sebaran titik api secara drastis di area hutan rakyat. Pemerintah daerah diharapkan segera menindaklanjuti imbauan resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai ancaman kemarau panjang ini dengan mempersiapkan langkah antisipatif.
Sarif Abdillah menegaskan bahwa penanggulangan karhutla di Jawa Tengah tidak boleh lagi sekadar mengandalkan sistem patroli musiman yang bersifat reaktif dan serba terbatas setelah api membesar. Pemerintah provinsi harus segera merumuskan langkah mitigasi yang komprehensif, terstruktur, serta mengedepankan sistem deteksi dini untuk menekan risiko bencana.
Legislator yang mewakili daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini juga meminta agar koordinasi lintas instansi di tingkat kabupaten diperkuat sebelum puncak musim kemarau menyelimuti wilayah tersebut. Sinergi yang kuat antara BPBD, dinas kehutanan, aparat keamanan, dan kelompok masyarakat peduli api menjadi kunci utama dalam meminimalkan potensi munculnya titik api baru.
Pendekatan Humanis dan Edukasi Masyarakat
Selain mengoptimalkan pengawasan fisik di kawasan rawan bencana, Kakung mendorong pemerintah untuk terus menggencarkan program edukasi serta penyuluhan pencegahan kebakaran hutan kepada warga setempat secara berkala. Sosialisasi yang masif mengenai larangan membuka lahan pertanian baru dengan cara dibakar juga harus menyasar pihak korporasi swasta agar mematuhi regulasi lingkungan hidup.
Permasalahan kebakaran lahan ini dinilai sangat erat kaitannya dengan aspek psikososial, budaya bertani tradisional, serta kondisi ekonomi masyarakat kelas bawah di sekitar pinggiran hutan. Oleh karena itu, pendekatan persuasif yang humanis dengan menjunjung tinggi nilai kearifan lokal harus lebih diutamakan agar sosialisasi ini dapat diterima dengan baik oleh warga desa.
Masyarakat adat dan kelompok tani hutan dapat dilibatkan secara aktif sebagai garda depan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dari bahaya kepulan asap karhutla. Model kolaborasi berbasis komunitas ini dipercaya jauh lebih efektif untuk meredam konflik kepentingan sekaligus menumbuhkan kesadaran kolektif warga dalam merawat bumi pertiwi.
Kelayakan Sarana Penunjang bagi Petugas Lapangan
Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah ini menaruh perhatian yang sangat besar terhadap jaminan keselamatan para petugas pemadam kebakaran yang bertugas langsung di garis depan. Risiko keselamatan jiwa yang dihadapi para personel penanggulangan bencana di tengah kepungan kobaran api hutan dinilai sangat tinggi dan patut mendapatkan proteksi maksimal.
Negara memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk menyediakan dukungan peralatan keselamatan kerja yang modern, tahan api, serta memadai bagi seluruh petugas lapangan. Penyediaan sarana proteksi diri yang layak dipastikan akan meningkatkan efektivitas penjinakan api sekaligus menekan risiko fatalitas kecelakaan kerja di kawasan hutan.
Untuk merealisasikan perlindungan tersebut, DPRD Jawa Tengah berkomitmen mengawal penganggaran yang memadai bagi pemenuhan fasilitas operasional kebencanaan di berbagai unit pelaksana teknis daerah. Diharapkan alokasi anggaran penanganan darurat karhutla dapat disalurkan secara tepat guna serta diawasi secara ketat demi kelancaran operasional para sukarelawan bencana di lapangan.
Melalui persiapan mitigasi karhutla yang matang sejak awal musim, Provinsi Jawa Tengah diharapkan mampu melewati periode ekstrem El Nino 2026 dengan tingkat kerugian materiil maupun korban jiwa yang minimal. Keterlibatan semua elemen masyarakat secara aktif akan menjadi penentu utama keberhasilan penyelamatan paru-paru hijau Jawa Tengah dari ancaman kerusakan ekologis.