Prabowo Undang Ulama Bukber: Konflik Iran-AS dan BoP Ditekan MUI
RAKYATMEDIAPERS.CO.ID - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menggelar acara buka puasa bersama dengan para ulama pada Kamis, 5 Maret 2026. Pertemuan penting ini datang di tengah panasnya isu konflik regional antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, serta desakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar pemerintah keluar dari inisiatif Board of Peace (BoP).
Menteri Agama, Nasaruddin Umar, mengonfirmasi agenda tersebut kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 4 Maret 2026. Ia menjelaskan bahwa undangan buka puasa bersama tokoh agama merupakan tradisi rutin kepresidenan, namun kali ini memiliki signifikansi kontekstual yang mendalam.
Tradisi Iftar Kepresidenan di Tengah Gejolak Global
Undangan ini ditujukan kepada berbagai tokoh penting, termasuk pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam dan pimpinan pondok pesantren. Menag Nasaruddin Umar menambahkan bahwa pemilihan jumlah undangan disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang tersedia di Istana.
“Alhamdulillah seperti biasa seperti yang diundang itu tokoh-tokoh agama, ya ormas-ormas Islam, pimpinan-pimpinan pondok sesuai kapasitas yang ditampung oleh ruangan yang ada,” ujar Nasaruddin, menggarisbawahi upaya menjangkau spektrum luas perwakilan umat Islam.
Latar Belakang Diskusi Isu Strategis
Agenda buka puasa bersama para ulama ini bukanlah pertemuan pertama yang diselenggarakan Presiden Prabowo pekan ini. Sehari sebelumnya, pada Selasa, 3 Maret 2026, Presiden juga telah mengundang sejumlah tokoh nasional terkemuka ke Istana Merdeka.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh mantan presiden, mantan wakil presiden, ketua umum partai politik, hingga eks menteri luar negeri, menunjukkan cakupan pembahasan yang luas. Dalam diskusi itu, beberapa isu strategis menjadi sorotan utama, termasuk eskalasi konflik antara Iran dan aliansi Israel-Amerika Serikat serta keberadaan Board of Peace (BoP).
Desakan Kuat MUI Terhadap Board of Peace
Di tengah ketegangan geopolitik yang meningkat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi menyuarakan desakannya kepada pemerintah Indonesia untuk mencabut keanggotaannya dari Board of Peace (BoP). Pernyataan tegas ini disampaikan MUI sebagai respons atas serangan yang diduga dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Sabtu, 28 Februari 2026.
MUI merilis Tausiah Nomor: Kep-28/DP-MUI/III/2026 pada Minggu, 1 Maret 2026, yang ditandatangani oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan. Dalam tausiah tersebut, MUI mempertanyakan efektivitas dan keberpihakan BoP dalam menyelesaikan konflik Palestina.
Menggugat Peran Amerika dalam BoP
MUI menjelaskan bahwa peran sentral Amerika Serikat dalam pengelolaan konflik Palestina melalui BoP memunculkan pertanyaan besar. Mereka mempertanyakan apakah strategi tersebut benar-benar bertujuan untuk perdamaian yang adil atau justru memperkuat arsitektur keamanan yang timpang dan mengubur kemerdekaan Palestina yang sejati.
Atas dasar pertimbangan tersebut, MUI mendesak pemerintah Indonesia untuk segera mencabut keanggotaannya dari BoP. Menurut MUI, inisiatif tersebut dipandang tidak efektif dalam mewujudkan kemerdekaan sejati bagi rakyat Palestina yang telah lama menderita.
Kecaman Terhadap Agresi dan Seruan Perdamaian Global
Lebih lanjut, MUI juga menyoroti tindakan yang mereka atribusikan kepada Presiden AS Donald Trump bersama Israel dalam melakukan serangan terhadap Iran. Mereka menilai tindakan ini berpotensi memicu perang regional yang melibatkan berbagai kekuatan, baik secara langsung maupun melalui proksi, membawa dampak kemudaratan global yang besar.
Sebagai respons spiritual dan moral, MUI mengajak seluruh umat Islam di berbagai belahan dunia untuk senantiasa melakukan qunut nazilah. Doa khusus dalam shalat ini dipanjatkan untuk memohon pertolongan dan perlindungan Allah SWT bagi umat Muslim yang sedang menghadapi kesulitan, penindasan, atau musibah.
Selain seruan spiritual, MUI juga mendesak organisasi internasional untuk bertindak konkret. Mereka menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk mengambil langkah-langkah maksimal dalam menghentikan perang dan memastikan penghormatan terhadap hukum internasional.
MUI sangat meyakini bahwa setiap bentuk perang, terutama di skala regional dan global, akan mendatangkan kemudaratan yang masif bagi seluruh umat manusia. Pernyataan ini menegaskan posisi Indonesia, melalui salah satu organisasi keagamaannya yang paling berpengaruh, dalam menanggapi krisis kemanusiaan dan geopolitik.
Implikasi Bagi Diplomasi Indonesia
Pertemuan Presiden Prabowo dengan para ulama untuk berbuka puasa pada Kamis mendatang, dalam konteks desakan MUI dan gejolak Timur Tengah, mengindikasikan adanya komunikasi yang intensif antara pemerintah dan tokoh agama. Momen ini diperkirakan akan menjadi ajang penting untuk menyerap aspirasi keagamaan terkait isu-isu global yang sensitif.
Keputusan pemerintah Indonesia terkait BoP dan sikapnya terhadap konflik di Timur Tengah akan sangat diperhatikan, baik oleh masyarakat domestik maupun komunitas internasional. Ini menunjukkan kompleksitas tantangan diplomasi Indonesia di panggung global yang tidak hanya mempertimbangkan aspek politik, tetapi juga dimensi keagamaan dan kemanusiaan.
Diharapkan, melalui dialog dengan para ulama, pemerintah dapat merumuskan kebijakan luar negeri yang tidak hanya pragmatis. Lebih dari itu, kebijakan yang diambil diharapkan mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang menjadi landasan filosofis bangsa Indonesia, terutama dalam isu Palestina.
Ditulis oleh: Eko Kurniawan