Nintendo Gugat Pemerintah AS: Tuntut Ganti Rugi Tarif Era Trump
RAKYATMEDIAPERS.CO.ID - Nintendo resmi melayangkan gugatan hukum terhadap pemerintah Amerika Serikat (AS) terkait kebijakan tarif impor yang diterapkan pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump. Gugatan ini diajukan ke U.S. Court of International Trade pada Jumat (6/3/2026) sebagai langkah untuk menuntut pengembalian dana atas tarif yang telah mereka bayarkan.
Langkah hukum perusahaan asal Jepang ini muncul setelah Mahkamah Agung (Supreme Court) AS mengeluarkan putusan krusial pada 20 Februari 2026. Pengadilan menyatakan bahwa tarif yang diberlakukan melalui International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) adalah tidak sah karena presiden dinilai telah melampaui batas kewenangannya.
Dasar Hukum dan Tuntutan Pengembalian Dana
Dalam dokumen gugatannya, Nintendo menegaskan bahwa pajak impor yang dikenakan melalui serangkaian perintah eksekutif tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, Nintendo kini memiliki landasan konstitusional untuk meminta kembali uang yang telah disetorkan ke kas negara AS.
Secara keseluruhan, kebijakan tarif era Trump tersebut telah menghasilkan pendapatan lebih dari 200 miliar dollar AS atau setara Rp 3.396 triliun bagi pemerintah Amerika Serikat. Meski Nintendo mengonfirmasi langkah gugatan ini, mereka masih enggan membeberkan secara spesifik total nominal pengembalian dana yang mereka ajukan kepada pengadilan.
"Kami dapat mengonfirmasi bahwa kami telah mengajukan permintaan pengembalian dana," ujar perwakilan Nintendo dalam pernyataan resmi kepada TechCrunch. Pihak manajemen menambahkan bahwa saat ini mereka tidak memiliki informasi tambahan untuk dibagikan terkait proses hukum yang sedang berjalan tersebut.
Ribuan Perusahaan Ikut Melawan Kebijakan Tarif
Nintendo tidak sendirian dalam upaya hukum ini, karena lebih dari seribu perusahaan lain dilaporkan telah mengajukan gugatan serupa terhadap pemerintah AS. Mereka semua menuntut kompensasi atas kerugian finansial yang dialami akibat kebijakan perdagangan yang kini dinyatakan melanggar wewenang eksekutif tersebut.
Kebijakan tarif yang dipermasalahkan ini mulai diimplementasikan secara agresif oleh Trump sejak Februari 2025 melalui berbagai perintah eksekutif yang mengacu pada IEEPA. Struktur tarif tersebut mencakup pungutan sebesar 25 persen untuk barang dari Kanada dan Meksiko, serta tarif 10 hingga 20 persen untuk produk asal China.
Ketegangan semakin meningkat ketika Trump mengumumkan "Liberation Day Tariffs" pada April 2025 yang menetapkan tarif dasar 10 persen bagi 57 negara. Dalam beberapa kasus spesifik, total akumulasi tarif impor yang dikenakan kepada perusahaan bisa mencapai angka fantastis sebesar 50 persen dari nilai barang.
Reaksi Politik dan Gugatan dari Negara Bagian
Donald Trump menanggapi dingin putusan Mahkamah Agung dengan menyebut langkah hukum tersebut sebagai tindakan yang "sangat anti-Amerika". Sebagai balasan atas tekanan hukum ini, ia bahkan sempat mengancam akan menaikkan tarif global dari 10 persen menjadi 15 persen bagi negara-negara mitra dagang.
Konflik ini tidak hanya melibatkan sektor korporasi, tetapi juga memicu perlawanan dari internal pemerintahan Amerika Serikat sendiri. Sebanyak 24 negara bagian di AS telah mengajukan gugatan baru karena menilai presiden kembali melampaui batas kewenangannya dalam menetapkan kebijakan perdagangan internasional.
Situasi ini menciptakan ketidakpastian ekonomi di pasar global, mengingat Nintendo dan banyak perusahaan teknologi lainnya sangat bergantung pada rantai pasok internasional. Hingga berita ini diturunkan, proses litigasi di U.S. Court of International Trade diprediksi akan berlangsung panjang dan melibatkan nilai ganti rugi yang sangat besar.
Pertanyaan Umum (FAQ)
Mengapa Nintendo menggugat pemerintah Amerika Serikat?
Nintendo menuntut pengembalian dana tarif impor era Trump setelah Mahkamah Agung AS menyatakan bahwa tarif yang diberlakukan melalui IEEPA tidak sah dan melampaui wewenang presiden.
Kapan gugatan tersebut diajukan?
Gugatan resmi diajukan ke U.S. Court of International Trade pada hari Jumat, 6 Maret 2026.
Apa itu Liberation Day Tariffs?
Ini adalah kebijakan tarif yang diumumkan Trump pada April 2025, menetapkan tarif dasar 10 persen untuk impor dari 57 negara, yang dalam beberapa kasus bisa mencapai total 50 persen.
Berapa total dana yang terkumpul dari kebijakan tarif tersebut?
Pemerintah AS secara total telah meraup lebih dari 200 miliar dollar AS (sekitar Rp 3.396 triliun) dari kebijakan tarif impor tersebut.
Ditulis oleh: Budi Santoso