Mengejutkan: Prabowo Pertimbangkan Indonesia Keluar dari BoP Akibat Perang Iran
RAKYATMEDIAPERS.CO.ID - Presiden Prabowo Subianto dikabarkan tengah mengevaluasi kembali keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) menyusul pecahnya perang akibat serangan Amerika Serikat (AS)-Israel ke wilayah Iran. Keputusan strategis ini muncul di tengah eskalasi ketegangan geopolitik yang signifikan di kawasan Timur Tengah.
Pembahasan serius mengenai hal ini disampaikan oleh Prabowo dalam sebuah pertemuan penting di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Selasa, 3 Maret 2026. Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk para presiden dan wakil presiden terdahulu, mantan menteri luar negeri, ketua umum partai politik, serta menteri Kabinet Merah Putih.
Evaluasi Keanggotaan BoP Setelah Konflik Memanas
Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo menyatakan kesiapan untuk mengevaluasi keanggotaan Indonesia dalam BoP. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada awak media usai pertemuan berdurasi 3,5 jam yang alot, seperti dilansir dari Kompas.com.
“Iya (Presiden menyatakan siap mengevaluasi), dengan perkembangan-perkembangan terakhir ini, memang harus dievaluasi,” tegas Hassan, menyoroti urgensi peninjauan ulang posisi Indonesia. Diskusi juga menyentuh masa depan BoP itu sendiri setelah insiden serangan yang memicu konflik langsung.
Mandat Dewan Perdamaian yang Terancam
Hassan Wirajuda menuturkan bahwa Kepala Negara secara khusus membahas nasib BoP pasca serangan tersebut, mengingat AS dan Israel adalah anggota dewan itu sendiri. Keikutsertaan negara anggota dalam konflik bersenjata berpotensi besar melemahkan mandat serta kredibilitas BoP yang telah susah payah disusun.
“Kita bahas (BoP), tapi juga dalam konteks perkembangan mutakhir apakah dengan perang yang berkecamuk di Iran ini akan melemahkan, kemungkinan melemahkan posisi dan mandat BoP? Kita akan berhitung lagi dari sisi itu,” ucap Hassan, menggarisbawahi perlunya perhitungan ulang yang cermat. Padahal, BoP dibentuk dengan misi mulia untuk menciptakan dan membangun perdamaian di kawasan yang rawan konflik.
Misi utama BoP dirancang untuk melancarkan gencatan senjata (ceasefire), memfasilitasi akses bantuan kemanusiaan yang krusial, serta melakukan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak. Apabila anggotanya sendiri terlibat dalam agresi, maka efektivitas tujuan inti BoP akan dipertanyakan secara serius.
Serangan Israel terhadap Iran secara langsung memberikan kesan kuat bahwa tingkat keberhasilan BoP menurun drastis. Situasi ini menciptakan dilema diplomatik bagi Indonesia, yang selama ini aktif berkontribusi dalam upaya perdamaian global.
Implikasi pada Misi Perdamaian Indonesia
Indonesia kini dihadapkan pada keharusan untuk berhitung kembali atas keanggotaan BoP, termasuk mengenai rencana pengiriman 8.000 tentara yang tergabung dalam Pasukan Solidaritas Internasional (ISF) ke Palestina. Komitmen Indonesia dalam misi-misi kemanusiaan dan perdamaian global dapat terpengaruh secara signifikan oleh dinamika baru ini.
“Bisa potensi berhasilnya berkurang. Kita akan menilai, apakah dengan begitu kita akan terus patuh membayar. Yang kedua apakah penggelaran pasukan yang kita justru paling besar kita akan berhitung lagi,” jelas Hassan, mengindikasikan pertimbangan finansial dan operasional yang mendalam.
Diplomasi Prabowo dan Desakan Publik
Presiden Prabowo, menurut Hassan, bahkan sempat membahas kekhawatiran ini saat berkomunikasi langsung dengan menelepon pemimpin-pemimpin negara lain. Jaringan komunikasi ini termasuk dengan negara-negara di Teluk Persia dan anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), menunjukkan luasnya cakupan kekhawatiran tersebut.
“Dari komunikasi beliau dengan para kepala negara lain, terus juga negara-negara OKI, kesan bahwa potensi BoP berhasil, menurun. Nah menurunnya berapa, kita lihat saja dengan perkembangannya,” ungkap Hassan, menyoroti konsensus global akan tantangan BoP. Selain itu, Presiden Prabowo juga tidak menutup mata atas desakan kuat dari masyarakat yang meminta Indonesia untuk menarik diri dari BoP.
Opsi untuk keluar dari keanggotaan BoP bahkan sudah masuk dalam pembahasan serius jika Dewan Perdamaian itu tidak mampu menjalankan misinya secara efektif. Hal ini mencerminkan sikap tegas Indonesia dalam menuntut akuntabilitas lembaga internasional yang bertujuan menjaga stabilitas.
Konflik yang kian memanas antara AS, Israel, dan Iran, termasuk kemungkinan Iran menguasai Selat Hormuz sebagai jalur utama distribusi energi, menambah kompleksitas situasi. Ini bukan hanya masalah regional, melainkan ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi dan geopolitik global.
Indonesia di Persimpangan Kebijakan Luar Negeri
Keputusan untuk mengevaluasi atau bahkan menarik diri dari BoP akan menjadi langkah besar bagi kebijakan luar negeri Indonesia yang menganut prinsip Bebas Aktif. Langkah ini akan mengirimkan pesan kuat mengenai komitmen Indonesia terhadap perdamaian sejati, bukan sekadar partisipasi simbolis dalam forum yang tidak efektif.
Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto tampaknya siap mengambil posisi yang lebih proaktif dan kritis terhadap lembaga internasional yang dianggap gagal menjalankan mandatnya. Perkembangan selanjutnya dari konflik di Timur Tengah akan sangat menentukan arah kebijakan Indonesia ke depan.
Ditulis oleh: Sri Wahyuni