Lestari Moerdijat: Dampak Perang AS-Iran Harus Diantisipasi dengan Tepat
RAKYATMEDIAPERS.CO.ID - Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menegaskan bahwa perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia harus menjadi prioritas utama pemerintah dalam merespons eskalasi konflik antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran. Ia mengingatkan bahwa amanat Konstitusi UUD 1945 mewajibkan negara untuk tidak hanya melindungi warga negaranya, tetapi juga berperan aktif dalam menciptakan ketertiban dunia.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Lestari dalam diskusi daring bertajuk "Nuklir Atau Pergantian Rezim? Perang Iran dan Pengaruhnya Bagi Indonesia dan Dunia" yang diselenggarakan oleh Forum Diskusi Denpasar 12 pada Rabu, 4 Maret. Menurut tokoh yang akrab disapa Rerie ini, situasi geopolitik saat ini memerlukan langkah-langkah antisipatif yang strategis dan terukur agar dampak buruknya tidak merugikan masyarakat luas.
Amanat Konstitusi dalam Diplomasi Internasional
Rerie memandang bahwa ketegangan yang melibatkan kekuatan militer besar seperti AS dan Iran bukanlah isu baru, melainkan akumulasi konflik sejak Revolusi Iran pada tahun 1979. Sebagai anggota Komisi X DPR RI, ia menekankan bahwa dampak dari peperangan ini akan meluas melampaui batas wilayah Timur Tengah hingga menyentuh stabilitas global.
Pemerintah Indonesia didorong untuk segera merumuskan kebijakan yang tepat guna memitigasi dampak ekonomi dan politik yang mungkin timbul akibat serangan militer tersebut. Fokus utama kebijakan ini haruslah pada pengamanan kepentingan nasional sekaligus menjaga posisi Indonesia sebagai mediator perdamaian di panggung internasional.
Tantangan Terhadap Stabilitas Kepemimpinan di Timur Tengah
Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran periode 2012–2016, Dian Wirengjurit, memberikan perspektif bahwa klaim Amerika Serikat mengenai ancaman eksistensial terhadap Israel seringkali bersifat subjektif. Menurutnya, justru eksistensi Iran saat ini yang sedang terancam secara nyata oleh tekanan sistematis dari aliansi Amerika Serikat dan Israel melalui berbagai lini.
Dian berpendapat bahwa upaya Washington untuk melakukan pergantian rezim di Teheran akan menghadapi tembok besar karena struktur kepemimpinan di Iran yang sangat terpusat dan solid. Penghapusan figur seperti Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei dianggap tidak akan secara otomatis memberikan kendali bagi Amerika Serikat atas wilayah kedaulatan Iran tersebut.
Dampak Energi dan Ancaman di Selat Hormuz
Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), Denni Puspa Purbasari, menyoroti aspek keamanan energi yang sangat rentan terhadap gangguan di wilayah Selat Hormuz. Blokade pada jalur navigasi vital ini dapat melumpuhkan lalu lintas minyak dunia, yang secara otomatis akan memicu krisis energi di berbagai negara konsumen.
Konsekuensi langsung dari gangguan tersebut adalah kenaikan biaya logistik global dan penurunan tingkat kepercayaan terhadap stabilitas pasar internasional. Ketidakpastian politik dan keamanan ini memaksa para pelaku usaha untuk bersikap lebih konservatif dalam mengelola investasi mereka di negara berkembang.
Proyeksi Harga Minyak dan Tekanan Fiskal Nasional
Denni memperkirakan akan terjadi lonjakan harga minyak mentah di awal pecahnya konflik pada kisaran angka 8 persen hingga 10 persen. Apabila durasi peperangan memanjang, kenaikan harga tersebut diprediksi akan jauh lebih signifikan dan sulit untuk dikendalikan oleh instrumen pasar biasa.
Bagi perekonomian domestik, guncangan ini akan berdampak pada meningkatnya laju inflasi, defisit neraca perdagangan, hingga pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS. Pemerintah disarankan untuk melakukan realokasi anggaran guna memberikan jaring pengaman sosial bagi kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap gejolak ekonomi.
Eskalasi Militer dan Upaya Paksa Pergantian Rezim
Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Broto Wardoyo, mencatat bahwa invasi ini berkaitan erat dengan agenda terselubung untuk mengganti rezim yang berkuasa. Berdasarkan catatannya, Amerika Serikat teridentifikasi telah melakukan serangan signifikan pada Juni 2025 dan Februari 2026 yang menyasar objek-objek strategis.
Serangan pada pertengahan 2025 difokuskan pada fasilitas nuklir serta pembunuhan ahli nuklir dan komandan militer senior guna melumpuhkan kapabilitas pertahanan Iran. Sementara itu, operasi militer pada Februari 2026 bertujuan untuk memutus rantai komando militer dan melemahkan struktur kepemimpinan nasional negara tersebut.
Komitmen Nuklir dan Keadilan Internasional
Dosen Hubungan Internasional Universitas Pertahanan RI, Hendra Manurung, menilai bahwa respons balasan yang dilakukan oleh Iran adalah bentuk pembelaan diri yang wajar dalam hukum internasional. Ia membantah tudingan mengenai penggunaan nuklir sebagai senjata pemusnah massal oleh Iran, mengingat status negara tersebut sebagai penandatangan perjanjian nuklir untuk tujuan damai.
Intervensi militer asing yang bertujuan meruntuhkan kedaulatan sebuah negara seringkali hanya meninggalkan jejak konflik berkepanjangan yang sulit dipulihkan. Fenomena ini telah terjadi di berbagai negara dan kini dikhawatirkan akan terulang kembali di Iran jika diplomasi tidak segera dikedepankan oleh para pemimpin dunia.
Kekhawatiran Sosial dan Mitigasi Kebutuhan Pokok
Wartawan senior Usman Kansong mengungkapkan adanya kecemasan di tengah masyarakat Indonesia terkait ketersediaan bahan bakar dan kebutuhan pokok menjelang hari raya Lebaran. Ketidakpastian pasokan BBM akibat konflik global tersebut dikhawatirkan akan mengganggu tradisi mudik yang menjadi momentum sakral bagi jutaan warga negara.
Usman mendesak agar Presiden memberikan penjelasan yang transparan dan jujur mengenai risiko ekonomi yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Dengan penyajian mitigasi yang jelas, diharapkan solidaritas masyarakat dapat terbentuk untuk bersama-sama menghadapi tantangan ekonomi yang timbul akibat krisis di Timur Tengah.
Langkah nyata yang diusulkan antara lain adalah peninjauan kembali keanggotaan Indonesia di Board of Peace guna menjaga netralitas yang aktif. Selain itu, terdapat usulan untuk merealokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis menuju penguatan subsidi BBM agar stabilitas harga di tingkat konsumen tetap terjaga selama masa krisis berlangsung.
Pertanyaan Umum (FAQ)
Apa dampak utama perang AS-Iran bagi ekonomi Indonesia?
Dampak utamanya meliputi kenaikan harga minyak dunia sebesar 8-10%, peningkatan inflasi, tekanan pada nilai tukar Rupiah, dan potensi kenaikan biaya logistik akibat blokade Selat Hormuz.
Mengapa Selat Hormuz dianggap sangat penting dalam konflik ini?
Selat Hormuz adalah jalur navigasi vital bagi lalu lintas minyak dunia; pemblokiran wilayah ini akan mengganggu pasokan energi global secara drastis.
Apa saran Lestari Moerdijat kepada pemerintah dalam menyikapi konflik ini?
Lestari menyarankan agar pemangku kepentingan melahirkan kebijakan tepat yang mengantisipasi dampak ekonomi dan sosial, sesuai amanat UUD 1945 untuk melindungi bangsa dan ikut menjaga perdamaian dunia.
Bagaimana posisi Iran terkait kepemilikan senjata nuklir menurut para ahli dalam diskusi ini?
Hendra Manurung menyatakan bahwa Iran adalah penandatangan perjanjian nuklir untuk tujuan damai, sehingga tuduhan penggunaan nuklir sebagai senjata pemusnah massal dianggap tidak berdasar.
Ditulis oleh: Sri Wahyuni