Indonesia: ChatGPT & Duolingo Terancam Blokir, Belum Daftar PSE
RAKYATMEDIAPERS.CO.ID - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital telah melayangkan surat peringatan kepada 25 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang belum memenuhi kewajiban pendaftaran. Di antara platform yang terancam sanksi adalah penyedia kecerdasan buatan populer, OpenAI, yang menaungi ChatGPT, serta platform pembelajaran bahasa, Duolingo.
Platform-platform asing maupun domestik ini menghadapi potensi sanksi tegas, termasuk kemungkinan pemutusan akses layanan, apabila tidak segera menyelesaikan proses pendaftaran sesuai peraturan yang berlaku. Pemberitahuan ini dikirimkan secara resmi oleh Komdigi sebagai langkah penegakan hukum digital di tanah air.
Pentingnya Pendaftaran PSE untuk Kedaulatan Digital
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, menegaskan bahwa kewajiban pendaftaran ini bukan sekadar formalitas administratif semata. Menurutnya, pendaftaran PSE merupakan instrumen krusial untuk menjaga kedaulatan digital Indonesia. Lebih lanjut, regulasi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat dan aman bagi seluruh masyarakat.
Alexander Sabar menyampaikan hal ini pada hari Senin, 17 November, menekankan urgensi kepatuhan bagi setiap penyelenggara sistem elektronik yang beroperasi di Indonesia. Kedaulatan digital menjadi landasan penting dalam melindungi data dan aktivitas warga negara di ruang siber.
Regulasi yang Mendasari Kewajiban Pendaftaran
Kewajiban pendaftaran PSE diatur secara spesifik dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (PM Kominfo 5/2020). Regulasi ini berlaku bagi semua sistem elektronik yang dikelola oleh pihak swasta.
Pasal 2 dan Pasal 4 dari PM Kominfo 5/2020 secara eksplisit mewajibkan setiap PSE Lingkup Privat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, untuk mendaftarkan platform mereka sebelum mulai beroperasi secara komersial atau menyediakan layanan kepada publik.
Proses Penegakan dan Potensi Sanksi
Pemerintah Indonesia telah gencar melakukan sosialisasi mengenai peraturan ini sejak diterbitkan. Namun, penegakan aturan dilakukan secara bertahap untuk memberikan kesempatan bagi para penyelenggara yang belum patuh. Pendekatan bertahap ini diharapkan dapat meminimalkan disrupsi layanan.
Jika sebuah PSE tetap tidak mengindahkan peringatan dan tidak melakukan pendaftaran setelah menerima notifikasi, sanksi administratif yang lebih berat dapat dikenakan. Sanksi ini bahkan bisa berujung pada pemutusan akses terhadap layanan yang mereka tawarkan di Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam peraturan.
Daftar 25 PSE yang Diberikan Surat Peringatan
Komdigi telah mengirimkan surat peringatan kepada 25 Penyelenggara Sistem Elektronik yang tercatat belum memenuhi kewajiban pendaftaran. Daftar ini mencakup berbagai jenis layanan digital yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, mulai dari layanan cloud, hiburan, hingga edukasi dan teknologi.
Beberapa nama besar yang masuk dalam daftar ini antara lain OpenAI (ChatGPT), Duolingo, Cloudflare, Dropbox, Marriott International, Accor S.A., InterContinental Hotels Group PLC, Shutterstock, Getty Images, dan Wikimedia Foundation (Wikipedia). Keberadaan nama-nama ini menegaskan cakupan luas dari regulasi pendaftaran PSE.
Berikut adalah daftar lengkap 25 PSE Privat yang telah menerima surat dari Komdigi:
- Cloudflare, Inc. (cloudflare.com dan aplikasi 1.1.1.1 + WARP: Safer Internet)
- Dropbox, Inc. (dropbox.com dan aplikasi Dropbox)
- Flextech, Inc. (terabox.com dan aplikasi Terabox)
- OpenAI, L.L.C. (chatgpt.com dan aplikasi ChatGPT)
- Duolingo, Inc. (id.duolingo.com dan aplikasi Duolingo)
- Marriott International, Inc. (marriott.com dan aplikasi Marriott Bonvoy)
- PT Duit Orang Tua (roomme.id)
- Accor S.A. (accor.com dan aplikasi ALL Accor)
- InterContinental Hotels Group PLC (ihg.com dan aplikasi IHG One Rewards)
- PT.HIJUP.COM (hijup.com dan aplikasi HIJUP)
- PT Kasual Jaya Sejahtera (kasual.id)
- Fashiontoday (fashiontoday.co.id)
- PT Beiersdorf Indonesia (nivea.co.id)
- Shutterstock, Inc. (shutterstock.com, aplikasi Shutterstock dan Shutterstock Contributor)
- Getty Images, Inc. (gettyimages.com)
- PT Kaio Tekno Medika (doktersiaga.com)
- Fine Counsel (finecounsel.id)
- PT. Halo Grup Indo (hellobeauty.id)
- PT Afiliasi Kontenindo Jaya (bistip.com)
- PT. Inggris Prima Indonesia (ef.co.id dan aplikasi EF Hello)
- Wikimedia Foundation (wikipedia.org, wiktionary.org dan aplikasi Wikipedia)
- PT Media Kesehatan Indonesia (doktersehat.com)
- PandaDoc. Inc (pandadoc.com)
- airSlate, Inc. (signnow.com dan aplikasi SignNow)
- PT Zoho Technologies (zoho.com dan aplikasi Zoho Sign)
Dialog dan Bantuan Teknis Terbuka
Komdigi menegaskan kesiapannya untuk berdialog dan memberikan dukungan teknis dalam proses pendaftaran bagi seluruh PSE. Keterbukaan ini diharapkan dapat mempermudah para penyelenggara untuk segera memenuhi kewajiban mereka.
Alexander Sabar kembali menekankan bahwa kepatuhan terhadap hukum Indonesia adalah syarat mutlak bagi setiap platform yang ingin beroperasi dan melayani masyarakat di tanah air. Ruang digital Indonesia harus tunduk pada regulasi nasional.
Konsekuensi Hukum Bagi yang Tidak Patuh
Bagi PSE yang mengabaikan pemberitahuan dan tetap tidak melakukan pendaftaran, sanksi administratif yang lebih tegas akan diterapkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Pasal 7 PM Kominfo 5/2020 secara jelas mengatur bahwa sanksi administratif ini dapat mencakup pemutusan akses terhadap layanan yang bersangkutan. Oleh karena itu, Komdigi mengimbau agar seluruh PSE yang terdaftar untuk segera melakukan pendaftaran melalui sistem Online Single Submission (OSS).
Upaya Kepatuhan Melalui Sistem OSS
Sistem Online Single Submission (OSS) merupakan platform terpadu yang disediakan oleh pemerintah untuk mempermudah proses perizinan dan pendaftaran berbagai jenis usaha, termasuk Penyelenggara Sistem Elektronik. Penggunaan sistem ini diharapkan dapat menyederhanakan prosedur bagi para pelaku industri digital.
Dengan mendaftar melalui OSS, para PSE dapat secara resmi beroperasi di Indonesia dan memberikan jaminan perlindungan hukum bagi konsumen serta pemerintah. Upaya kepatuhan ini merupakan langkah strategis dalam membangun ekosistem digital yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Dampak bagi Pengguna ChatGPT dan Duolingo
Jika OpenAI dan Duolingo, serta PSE lainnya yang belum mendaftar, tidak segera mematuhi regulasi, maka pengguna di Indonesia dapat mengalami pemutusan akses. Hal ini tentu akan berdampak pada kelancaran aktivitas belajar dan penggunaan fitur-fitur AI.
Pemerintah berharap para penyelenggara dapat segera mengambil langkah pendaftaran agar layanan yang mereka berikan kepada masyarakat Indonesia tidak terganggu. Kepatuhan adalah kunci agar ekosistem digital terus berkembang secara positif.
Tanya Jawab Seputar Pendaftaran PSE
Apa itu Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)?
PSE adalah setiap orang, badan usaha, dan badan publik yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sepihak atau bersama-sama kepada Penyelenggara Sistem Elektronik lainnya. Hal ini mencakup penyedia layanan internet, aplikasi, situs web, dan platform digital lainnya.
Mengapa PSE di Indonesia Wajib Mendaftar?
Pendaftaran wajib dilakukan untuk memastikan kedaulatan digital Indonesia, melindungi data pribadi masyarakat, serta memastikan bahwa setiap sistem elektronik yang beroperasi mematuhi hukum dan norma yang berlaku di Indonesia.
Apa Sanksi Jika PSE Tidak Mendaftar?
Sanksi administratif dapat dikenakan, mulai dari teguran tertulis hingga pemutusan akses layanan. Hal ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan terhadap regulasi.
Bagaimana Cara Pendaftaran PSE?
Pendaftaran PSE dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang dikelola oleh pemerintah. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui situs web resmi Kominfo atau Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital.
Apakah Platform Asing Juga Wajib Mendaftar?
Ya, Peraturan Menteri Kominfo 5/2020 mewajibkan setiap PSE Lingkup Privat, baik domestik maupun asing, untuk mendaftarkan platformnya sebelum beroperasi di Indonesia.
Ditulis oleh: Budi Santoso