Harga Minyak Dunia Tembus US$ 100, Pemerintah Didesak Alihkan Anggaran MBG
RAKYATMEDIAPERS.CO.ID - Konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran memicu lonjakan harga minyak mentah dunia hingga melampaui angka US$ 100 per barel. Situasi geopolitik yang memanas ini memberikan tekanan besar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia, terutama dalam penyediaan subsidi energi.
Pemerintah kini didesak untuk segera mengambil langkah antisipatif guna menahan dampak negatif kenaikan harga minyak global terhadap ekonomi nasional. Jika harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terpaksa dinaikkan, daya beli masyarakat berisiko merosot tajam di tengah ketidakpastian kondisi global.
Risiko Inflasi Ganda dan Penurunan Daya Beli
Pengamat Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menyatakan bahwa kenaikan harga BBM akan memicu inflasi pada harga kebutuhan pokok. "Kalau dinaikkan, ini akan membawa dampak inflasi yang cukup tinggi dan beban rakyat kecil semakin berat," ujar Fahmy pada Senin (9/3/2026).
Langkah menaikkan harga BBM menjelang masa mudik Lebaran dinilai sangat berisiko karena dapat memicu fenomena inflasi ganda. Kenaikan harga transportasi dan logistik saat hari raya akan bertemu dengan kenaikan harga energi yang memberatkan konsumen secara simultan.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, memperingatkan bahwa kondisi ini bisa menjerumuskan Indonesia ke jurang resesi. Ia memprediksi inflasi tahunan dapat mencapai 6-8% apabila APBN tidak lagi mampu menopang subsidi energi bagi masyarakat luas.
Kenaikan inflasi tersebut dikhawatirkan menyebabkan industri melakukan efisiensi besar-besaran yang berujung pada gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sektor manufaktur dan perdagangan diprediksi menjadi area yang paling terdampak oleh penurunan permintaan akibat pelemahan daya beli masyarakat.
Desakan Realokasi Anggaran Program Besar
Sebagai solusi alternatif, pemerintah diminta mengalihkan anggaran dari program besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menjaga stabilitas harga energi. Bhima menilai bahwa menahan laju inflasi memiliki urgensi yang jauh lebih tinggi dibandingkan menjalankan program pemberian makanan gratis saat ini.
Celios mengidentifikasi terdapat potensi dana sekitar Rp 340 triliun yang dapat direalokasikan dari proyek-proyek non-produktif pemerintah. Anggaran tersebut mencakup dana untuk program Koperasi Desa Merah Putih hingga proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) demi memperkuat ruang fiskal.
"Opsi kenaikan harga BBM baik nonsubsidi maupun subsidi harus dihindari karena anggaran masih bisa digeser terlebih dahulu," tegas Bhima. Ia menekankan bahwa menjaga inflasi adalah prioritas utama mengingat kondisi saat ini sudah masuk dalam kategori force majeure.
Beban Fiskal Melampaui Asumsi APBN
Fahmy Radhi menambahkan bahwa harga minyak dunia berpotensi terus melonjak hingga US$ 150 per barel jika Iran menutup Selat Hormuz. Jalur logistik energi dunia tersebut sangat krusial, dan penutupannya akan menghentikan distribusi minyak secara masif ke berbagai negara.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyebut APBN mampu meredam gejolak harga minyak hingga level US$ 90 per barel. Namun, asumsi dasar APBN saat ini ditetapkan pada US$ 70 per barel, sehingga harga pasar saat ini sudah sangat membebani fiskal.
Pemerintah kini menghadapi pilihan dilematis antara melanjutkan program prioritas atau mengamankan daya beli rakyat melalui subsidi energi. Para ahli menyarankan agar refocusing anggaran segera dilakukan tanpa harus mengorbankan ekonomi masyarakat melalui kenaikan harga BBM.
Pertanyaan Umum (FAQ)
Mengapa harga minyak dunia mengalami kenaikan tajam?
Kenaikan dipicu oleh konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran, serta kekhawatiran penutupan Selat Hormuz yang merupakan jalur logistik energi dunia.
Apa dampak kenaikan harga BBM bagi ekonomi Indonesia?
Dampaknya meliputi lonjakan inflasi (prediksi 6-8%), penurunan daya beli masyarakat, risiko resesi ekonomi, dan potensi gelombang PHK di sektor industri.
Program apa yang diusulkan untuk dialihkan anggarannya?
Para ahli menyarankan realokasi anggaran dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan proyek strategis seperti IKN dengan total potensi Rp 340 triliun.
Ditulis oleh: Agus Pratama