Majalengka Wajibkan Stiker Penerima Bansos demi Transparansi dan Keadilan Data
RAKYATMEDIAPERS.CO.ID - Pemerintah Kabupaten Majalengka resmi memberlakukan kebijakan penempelan stiker khusus pada rumah warga penerima bantuan sosial (bansos). Langkah strategis ini diambil guna memastikan distribusi bantuan berjalan lebih transparan, adil, dan tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Bupati Majalengka, Eman Suherman, mengonfirmasi bahwa program ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Nomor 400.10.4.4/1/2026. Aturan tersebut mewajibkan labelisasi pada setiap rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai penanda resmi di lingkungan tempat tinggal mereka.
Langkah Strategis Atasi Ketidaktepatan Sasaran Bansos
Kebijakan ini muncul sebagai respons atas banyaknya keluhan masyarakat mengenai dugaan ketidaktepatan sasaran distribusi bantuan selama ini. Pemkab masih menemukan indikasi adanya warga yang secara ekonomi sudah mampu namun masih tercatat dalam daftar penerima aktif.
"Penempelan stiker ini bertujuan untuk transparansi dan pengawasan bersama oleh lingkungan sekitar," tegas Eman Suherman pada Jumat (13/2/2026). Ia menekankan bahwa langkah ini sama sekali bukan upaya untuk mempermalukan masyarakat, melainkan bentuk keterbukaan data publik.
Keberadaan stiker tersebut diharapkan memicu peran aktif masyarakat dalam melakukan monitoring sosial terhadap penyaluran dana bantuan pemerintah. Warga yang melihat adanya ketimpangan data dapat menjadi kontrol sosial agar bantuan hanya dinikmati oleh mereka yang memenuhi kriteria.
Membangun Kejujuran dan Keadilan Sosial di Masyarakat
Bupati juga mengimbau warga yang kondisi ekonominya telah membaik untuk memiliki kesadaran moral dalam mengundurkan diri secara sukarela. "Jika sudah mampu, mari beri kesempatan kepada warga lain yang lebih membutuhkan demi terwujudnya keadilan sosial," tambahnya.
Program labelisasi ini dirancang untuk membantu pemerintah pusat dalam memperbaiki validitas data penerima bantuan secara nasional. Dengan data yang lebih akurat, potensi penyimpangan atau duplikasi data dapat diminimalisir secara signifikan sejak tingkat terbawah.
Pemkab Majalengka optimistis bahwa keterbukaan informasi ini akan mempercepat proses pemutakhiran data kemiskinan di wilayah tersebut. Eman berharap kebijakan ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan visi Majalengka yang langkung sae melalui tata kelola bantuan yang bersih.
Melalui pengawasan yang lebih ketat dan partisipasi warga, manfaat bantuan diharapkan benar-benar dirasakan oleh kelompok masyarakat yang paling rentan. Pemerintah daerah akan terus mengevaluasi efektivitas pemasangan stiker ini secara berkala di seluruh kecamatan.
Pertanyaan Umum (FAQ)
Apa dasar hukum penempelan stiker bansos di Majalengka?
Kebijakan ini didasarkan pada Surat Edaran Bupati Majalengka Nomor 400.10.4.4/1/2026 tentang Imbauan Labelisasi Penerima Bantuan Sosial.
Apa tujuan utama dari pemasangan stiker tersebut?
Tujuan utamanya adalah transparansi data, pengawasan bersama oleh lingkungan, dan memastikan bantuan sosial tepat sasaran kepada warga yang benar-benar membutuhkan.
Apakah kebijakan stiker ini bertujuan untuk mempermalukan warga?
Bupati Majalengka menegaskan bahwa kebijakan ini bukan untuk mempermalukan, melainkan sebagai bentuk keterbukaan informasi agar distribusi bantuan dapat dipantau langsung oleh masyarakat.
Bagaimana jika ada warga mampu yang masih terpasang stiker bansos?
Pemerintah mengimbau warga yang ekonominya sudah membaik untuk jujur dan mengundurkan diri secara sukarela agar bantuan bisa dialihkan kepada warga lain yang lebih layak.
Ditulis oleh: Putri Permata