UMSK Jawa Barat 2029: 75% Sektor Hilang, Buruh Tuntut Revisi Kecuali Tiga Daerah
RAKYATMEDIAPERS.CO.ID - Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja/buruh di Jawa Barat membanjiri Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat pada Selasa, 6 Januari 2025. Aksi unjuk rasa besar-besaran ini merupakan manifestasi penolakan keras terhadap revisi Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Jawa Barat tahun 2029.
Para buruh menilai bahwa revisi UMSK tersebut secara terang-terangan merugikan pekerja dan mengabaikan rekomendasi penting yang diajukan oleh pemerintah daerah. Kebijakan pengupahan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan yang lebih luas bagi ribuan pekerja di sektor-sektor strategis.
Skala Masalah yang Tidak Sederhana: Lebih dari Sekadar Dua Wilayah
Mujito, perwakilan dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), dengan tegas menyatakan bahwa polemik revisi UMSK 2029 tidak bisa disimplifikasi hanya pada pencoretan dua daerah atau pengurangan sektor usaha semata. Persoalan ini jauh lebih kompleks, menyangkut integritas proses dan kesejahteraan buruh secara keseluruhan.
Ia menyoroti banyaknya rekomendasi sektor usaha dari berbagai kabupaten/kota yang mengajukan UMSK, namun tidak sepenuhnya diakomodasi, bahkan beberapa diantaranya dilanggar. Hal ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara aspirasi daerah dengan keputusan yang ditetapkan di tingkat provinsi.
Pemangkasan Sektor yang Mengkhawatirkan: 75 Persen Hilang
Data yang dikumpulkan dan disampaikan oleh aliansi buruh menunjukkan adanya pemangkasan sektor secara masif dan besar-besaran. Dari ratusan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang diajukan oleh pemerintah daerah, hanya sekitar 20 hingga 25 persen yang berhasil disahkan.
Dengan demikian, Mujito menegaskan bahwa sekitar 75 persen sektor usaha yang diusulkan telah hilang atau tidak diakomodasi dalam Surat Keputusan (SK) UMSK tersebut. Angka ini mencerminkan hilangnya potensi peningkatan upah bagi pekerja di sebagian besar sektor di Jawa Barat.
Contoh Konkret Dampak Pemangkasan KBLI
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, Mujito memaparkan beberapa contoh kasus pemangkasan KBLI. Kabupaten Karawang, sebagai salah satu kawasan industri terbesar, mengusulkan sekitar 120 KBLI, sementara Kabupaten Bekasi mengajukan sekitar 60 KBLI, dan Kota Bekasi sekitar 58 KBLI.
Namun, realisasi dalam SK UMSK 2029 disebut-sebut jauh di bawah rekomendasi awal yang telah melalui proses pembahasan di tingkat daerah. Kondisi ini secara langsung berdampak pada cakupan sektor yang berhak mendapatkan upah minimum sektoral.
Disparitas Akomodasi Rekomendasi Daerah
Dari total 19 kabupaten/kota yang mengajukan rekomendasi UMSK, hingga saat ini baru 17 daerah yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat. Namun, yang lebih mencengangkan adalah hanya tiga daerah saja yang rekomendasi UMSK-nya benar-benar diakomodasi sepenuhnya.
Tiga daerah tersebut adalah Kabupaten Indramayu, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Purwakarta, yang menjadi pengecualian di tengah gelombang pemangkasan. Ini menimbulkan pertanyaan tentang standar dan kriteria penetapan yang diterapkan oleh Disnakertrans Jawa Barat.
Baca Juga: BSU Tanpa BPJS Ketenagakerjaan? Mitos atau Fakta yang Bikin Galau Para Pekerja!
Nasib Garut dan Bogor yang Terabaikan
Mujito juga secara spesifik mengungkapkan bahwa rekomendasi UMSK untuk Kabupaten Garut dan Kota Bogor hingga kini sama sekali belum diakomodasi dalam SK UMSK 2029. Padahal, rekomendasi di kedua wilayah tersebut sudah disusun melalui mekanisme resmi Dewan Pengupahan Daerah.
Mekanisme ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, serikat pekerja, dan unsur terkait lainnya, menunjukkan bahwa proses di tingkat lokal telah berjalan sesuai prosedur. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian dan kekecewaan di kalangan buruh di wilayah tersebut.
UMSK 2029: Kebijakan Berpihak pada Pengusaha?
Melihat pola penetapan UMSK 2029, Mujito dengan tegas menilai bahwa kebijakan ini lebih berpihak pada kepentingan pengusaha. Hal ini berpotensi memperlebar ketimpangan kesejahteraan antarpekerja di Jawa Barat, provinsi yang dikenal sebagai sentra industri nasional.
Pengurangan sektor yang signifikan dapat menurunkan daya tawar buruh dan menghambat upaya peningkatan kesejahteraan yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah daerah. Situasi ini mengancam stabilitas hubungan industrial di Jawa Barat.
Audiensi dan Tuntutan Revisi UMSK
Karena Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Barat tidak berada di tempat saat aksi, perwakilan buruh akhirnya melakukan audiensi dengan Sekretaris Disnakertrans Jawa Barat. Audiensi ini menjadi kesempatan bagi buruh untuk menyampaikan tuntutan mereka secara langsung.
Tuntutan utama para buruh adalah agar UMSK 2029 segera direvisi dan dikembalikan sesuai dengan rekomendasi awal yang telah diajukan oleh para Bupati dan Wali Kota se-Jawa Barat. Mereka berharap ada respons positif dari pemerintah provinsi untuk memastikan keadilan pengupahan.
Pentingnya UMSK untuk Kesejahteraan Buruh
UMSK memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa pekerja di sektor-sektor tertentu, yang memiliki produktivitas atau kondisi kerja khusus, mendapatkan upah yang layak. Kebijakan ini dirancang untuk mengakomodasi perbedaan kondisi ekonomi dan industri di tiap daerah.
Apabila UMSK tidak ditetapkan secara adil dan komprehensif, maka akan sulit bagi buruh untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Ini juga dapat memicu eksploitasi dan persaingan tidak sehat antarperusahaan yang tidak menerapkan standar upah yang layak.
Para buruh di Jawa Barat berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan UMSK 2029 ini dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Mereka menyerukan transparansi dan akomodasi penuh terhadap rekomendasi daerah demi kesejahteraan buruh di provinsi industri ini.
Pertanyaan Umum (FAQ)
Apa itu Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)?
UMSK adalah upah minimum yang ditetapkan untuk kelompok sektor usaha tertentu di suatu kabupaten/kota, yang nilainya dapat lebih tinggi dari Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) umum. UMSK mempertimbangkan kondisi dan kemampuan sektor usaha tersebut.
Mengapa UMSK penting bagi buruh?
UMSK penting karena mengakomodasi perbedaan kemampuan ekonomi antar sektor industri, memastikan pekerja di sektor dengan keuntungan atau produktivitas lebih tinggi mendapatkan upah yang lebih layak. Ini membantu mengurangi kesenjangan upah dan meningkatkan kesejahteraan buruh di sektor spesifik.
Apa perbedaan UMSK dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)?
UMK adalah upah minimum yang berlaku umum untuk semua pekerja di seluruh sektor di suatu kabupaten/kota. Sementara itu, UMSK adalah upah minimum yang lebih spesifik, hanya berlaku untuk pekerja di sektor-sektor tertentu yang telah ditetapkan, dan nilainya bisa lebih tinggi dari UMK.
Bagaimana proses penetapan UMSK?
Proses penetapan UMSK melibatkan Dewan Pengupahan Daerah yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, serikat pekerja, dan pengusaha. Mereka mengusulkan rekomendasi sektor dan besaran UMSK kepada Gubernur, yang kemudian akan menetapkannya melalui Surat Keputusan.
Apa dampak hilangnya 75% sektor dalam SK UMSK bagi buruh?
Hilangnya 75% sektor berarti banyak pekerja di sektor-sektor yang sebelumnya diusulkan untuk UMSK tidak akan mendapatkan upah sektoral. Ini berpotensi mengurangi penghasilan mereka, memperlebar kesenjangan kesejahteraan, dan membuat mereka hanya mengacu pada UMK yang mungkin lebih rendah.