Pemkab Kuningan Bantah Rusaknya Hulu Jadi Penyebab Banjir Cirebon
RAKYATMEDIAPERS.CO.ID - Wilayah Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon seringkali dilanda banjir hebat setiap musim hujan tiba, menimbulkan kerugian material dan mengganggu aktivitas masyarakat. Dugaan kuat seringkali menuding kerusakan lingkungan di wilayah hulu Kabupaten Kuningan sebagai pemicu utama bencana yang terjadi di kedua daerah hilir tersebut.
Menanggapi tudingan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan, Uu Kusmana, memberikan penjelasan tegas. Ia menyatakan bahwa tidak terdapat aktivitas pembukaan lahan secara masif di wilayah hulu sungai, khususnya di area Kuningan utara yang seringkali disebut sebagai sumber masalah.
Wilayah yang dimaksud ini, sambungnya, sebagian besar merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) yang berstatus sebagai kawasan konservasi. Status konservasi ini secara hukum melarang segala bentuk aktivitas pembukaan lahan yang dapat merusak ekosistem.
Penjelasan ini bukan hanya sekadar bantahan lisan, melainkan telah disampaikan secara resmi dalam forum penting. Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, telah memaparkan hal ini dalam Rapat Forum Evaluasi APBD Kepala Daerah se-Jawa Barat bersama Gubernur Jawa Barat, beberapa waktu lalu.
Dalam forum resmi tersebut, Gubernur Jawa Barat secara langsung mempertanyakan kepada Bupati Kuningan mengenai hubungan kondisi wilayah hulu di Kabupaten Kuningan dengan banjir yang melanda Kabupaten/Kota Cirebon. Bupati Dian Rachmat Yanuar kemudian merespons pertanyaan itu dengan data dan hasil kajian tim di lapangan.
“Pak Bupati Kuningan sudah menjawab secara tegas berbasis data dan hasil laporan dari kajian tim di lapangan bahwa tidak terdapat aktivitas pembukaan lahan di wilayah hulu sungai yang kebetulan kawasan tersebut ada di kawasan TNGC,” ujar Uu Kusmana, pada Senin, 12 Januari 2026.
Selain itu, Uu melanjutkan, tim di lapangan juga tidak menemukan kejadian longsor tanah berskala besar di wilayah hulu sungai yang berpotensi menyebabkan limpasan sedimen signifikan ke wilayah hilir. Kondisi aliran sungai utama dan anak-anak sungai di daerah hulu pun disebut relatif normal dan terkendali, menunjukkan stabilitas ekosistem.
Penyebab Banjir Versi Pemkab Kuningan: Curah Hujan dan Masalah Hilir
Pemkab Kuningan berpandangan bahwa banjir yang terjadi di Cirebon lebih dipengaruhi oleh faktor curah hujan yang sangat tinggi. Intensitas hujan yang ekstrem melebihi kapasitas alami penyerapan dan aliran air.
Baca Juga: UMSK Jawa Barat 2029: 75% Sektor Hilang, Buruh Tuntut Revisi Kecuali Tiga Daerah
Ditambah lagi, terdapat serangkaian permasalahan teknis krusial di wilayah hilir yang turut memperparah kondisi banjir. Masalah-masalah tersebut meliputi sedimentasi sungai yang masif, penyempitan alur sungai, serta kapasitas drainase perkotaan yang terbatas dan sering tersumbat.
Tak hanya itu, penumpukan sampah di saluran air dan sungai juga menjadi kontributor signifikan terhadap terhambatnya aliran air. Hal ini memperburuk situasi dan menyebabkan genangan air meluas dengan cepat di area pemukiman.
Sorotan Terhadap Kewenangan Pengelolaan TNGC
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kuningan juga menyoroti permasalahan penting terkait kewenangan pengelolaan kawasan TNGC. Meskipun secara administratif TNGC berada di wilayah Kabupaten Kuningan, seluruh kewenangan pengelolaannya berada di tangan Pemerintah Pusat, melalui Balai TNGC.
Hal ini mencakup aspek perizinan, pengelolaan sumber daya air, hingga penentuan kebijakan konservasi. “Hal itu disampaikan karena pemerintah daerah memiliki tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat, namun ruang kewenangannya sangat terbatas di wilayahnya sendiri,” tukas Uu.
Menurut Uu, pernyataan tersebut merupakan catatan kebijakan yang disampaikan secara terbuka dan konstruktif. Tujuannya adalah untuk mendorong sinergi, koordinasi, dan kejelasan peran antara pemerintah pusat dan daerah, bukan sebagai bentuk saling menyalahkan pihak manapun.
Pemerintah Kabupaten Kuningan tetap menegaskan komitmennya untuk menjaga kelestarian wilayah hulu dan lingkungan secara keseluruhan. Mereka berupaya memperkuat kolaborasi lintas daerah dan lintas kewenangan demi mencari solusi terbaik.
Komitmen ini bertujuan untuk mendukung solusi komprehensif dan berkeadilan dalam penanganan banjir di wilayah Jawa Barat secara menyeluruh. Keterlibatan berbagai pihak sangat dibutuhkan agar penanganan banjir dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.