Krisis Pegawai Dishub Cirebon: Ancaman Kinerja dan PAD Retribusi Parkir
RAKYATMEDIAPERS.CO.ID - ARAH PANTURA, Cirebon – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cirebon, sebagai institusi yang memegang peran krusial dalam pengelolaan lalu lintas dan angkutan umum, kini tengah dihadapkan pada tantangan serius. Institusi ini menghadapi keterbatasan sumber daya manusia yang semakin mengkhawatirkan, berpotensi mengganggu stabilitas operasionalnya.
Kondisi ini tidak hanya sekadar masalah internal organisasi, melainkan juga berdampak luas pada sejumlah kinerja strategis Dishub. Salah satu area yang paling terancam adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari sektor retribusi parkir.
Penurunan Jumlah Aparatur: Akumulasi Pensiun Tanpa Pengganti
Sekretaris Dishub Kota Cirebon, Ujianto, secara lugas mengungkapkan bahwa jumlah aparatur di lingkungan dinasnya terus mengalami tren penurunan. Penurunan ini telah berlangsung setiap tahun secara konsisten, menciptakan kekosongan di berbagai lini tugas.
Penyebab utama dari penyusutan personel ini adalah banyaknya pegawai yang memasuki masa pensiun atau purnabakti. Sayangnya, proses penambahan personel baru belum dilakukan secara signifikan untuk mengisi kekosongan yang ada, sehingga gap SDM semakin melebar.
Ujianto menambahkan bahwa proyeksi jumlah personel Dishub Kota Cirebon menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Menurut prediksinya, jumlah personel hanya akan tersisa 97 orang hingga Januari 2026.
Pernyataan ini disampaikannya pada Senin, 12 Januari 2026, menyoroti urgensi situasi dan kebutuhan akan solusi segera. Data ini menegaskan betapa kritisnya kondisi SDM di salah satu dinas vital Kota Cirebon.
Dampak Kritis pada Pelayanan Publik dan Optimalisasi PAD
Keterbatasan jumlah sumber daya manusia ini memiliki implikasi langsung terhadap kemampuan Dishub untuk menjalankan fungsinya secara optimal. Pengawasan lalu lintas, penertiban angkutan umum, hingga pemeliharaan fasilitas transportasi menjadi terancam efektivitasnya.
Salah satu dampak paling nyata dan terukur adalah terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari retribusi parkir. Dengan personel yang terbatas, pengawasan di titik-titik parkir dan proses penarikan retribusi berpotensi tidak maksimal.
Baca Juga: E-Kliping Pemerintah Kota Cirebon: Isu Penting dan Langkah Nyata untuk Kemajuan
PAD dari sektor retribusi parkir merupakan salah satu pilar penting bagi keuangan daerah, yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan. Jika target PAD tidak tercapai, maka program-program tersebut bisa terhambat, merugikan masyarakat Kota Cirebon secara keseluruhan.
Kurangnya personel juga dapat menyebabkan pengawasan yang lemah terhadap praktik parkir ilegal atau kebocoran retribusi. Hal ini tidak hanya mengurangi pendapatan, tetapi juga menciptakan ketidaktertiban di jalanan kota.
Tantangan dan Langkah Strategis ke Depan
Kondisi krisis SDM ini menuntut Dishub Kota Cirebon dan Pemerintah Kota Cirebon untuk segera mencari solusi komprehensif. Perencanaan rekrutmen pegawai baru secara terstruktur dan berkelanjutan menjadi sangat mendesak.
Selain rekrutmen, optimalisasi peran dan fungsi personel yang ada juga perlu dipertimbangkan melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas. Pemanfaatan teknologi dalam sistem manajemen parkir atau pengawasan lalu lintas juga dapat menjadi alternatif untuk menutupi kekurangan SDM.
Pemerintah kota perlu menganalisis secara mendalam kebutuhan riil personel di Dishub berdasarkan beban kerja dan target pelayanan yang harus dicapai. Kebijakan pensiun yang terus berjalan harus diimbangi dengan strategi regenerasi yang proaktif dan efektif.
Krisis ini juga bisa menjadi momentum untuk mengevaluasi ulang struktur organisasi dan efisiensi kerja di Dishub Kota Cirebon. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Dengan demikian, meskipun menghadapi tantangan berat, masih ada ruang bagi Dishub Kota Cirebon untuk memperbaiki situasi. Dukungan penuh dari pemerintah daerah dan komitmen terhadap inovasi akan menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi krisis SDM ini.
Harapannya, pelayanan lalu lintas dan angkutan umum di Kota Cirebon tetap berjalan optimal, serta target PAD dari retribusi parkir dapat tercapai demi kemajuan kota. Situasi ini memerlukan perhatian serius dan tindakan konkret dari semua pihak terkait.