Kades Cihideunghilir Kuningan Mundur Setelah Warga Hilang Kepercayaan
RAKYATMEDIAPERS.CO.ID - Gelombang kekecewaan dan tuntutan warga Desa Cihideunghilir, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, akhirnya memuncak pada Senin (5/1/2026). Ratusan masyarakat setempat tumpah ruah memenuhi alun-alun dan halaman depan balai desa, menyuarakan satu tuntutan tegas: Kepala Desa Cihideunghilir harus mundur dari jabatannya.
Aksi massa ini didorong oleh krisis kepercayaan yang mendalam terhadap pemerintah desa, yang sudah berlangsung cukup lama. Teriakan keras dan tegas dari kerumunan pengunjuk rasa menunjukkan betapa seriusnya permasalahan yang mereka hadapi.
Kronologi Aksi Protes yang Memanas
Menurut pantauan langsung POSKOTAONLINE.COM di lokasi, suasana sempat memanas seiring dengan derasnya luapan emosi warga. Namun, berkat kesigapan aparat keamanan dari unsur kepolisian, TNI, dan Satpol PP, situasi berhasil dikendalikan.
Pendekatan persuasif yang diterapkan oleh aparat memungkinkan kemarahan warga tersalurkan secara damai dan terkontrol. Koordinator aksi, Muhamad Ikbal, menyampaikan orasi yang membakar semangat, menegaskan penilaian masyarakat bahwa kepala desa telah gagal menjalankan amanah.
Penyebab Hilangnya Kepercayaan Warga: Dugaan Penyelewengan Dana Desa
Inti dari krisis kepercayaan ini adalah dugaan penyelewengan pengelolaan dana desa, khususnya pada anggaran dua tahun terakhir yaitu 2024 dan 2025. Menurut Muhamad Ikbal, praktik yang tidak transparan dan tidak akuntabel ini sudah tidak bisa lagi ditolerir oleh warga.
Dana desa yang seharusnya dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa, justru diduga digerogoti untuk kepentingan pribadi. Warga merasa hak mereka untuk mendapatkan pembangunan yang merata telah dirampas, sehingga memicu kemarahan kolektif.
Masyarakat merasa berhak untuk marah ketika anggaran besar yang digelontorkan pemerintah pusat tidak sampai pada tujuan utamanya. Oleh karena itu, mereka menuntut pertanggungjawaban penuh dan pengunduran diri sebagai bentuk konsekuensi atas dugaan penyimpangan ini.
Momentum Pengunduran Diri Kepala Desa dan Perangkat
Sebelum aksi ini, masyarakat sebenarnya telah memberikan kesempatan kepada kepala desa untuk menyelesaikan dan mempertanggungjawabkan dugaan penyelewengan tersebut. Namun, hingga akhir tahun 2025, belum ada penyelesaian yang tuntas, sehingga kesabaran warga habis.
Merespons derasnya tuntutan tersebut, Kepala Desa Cihideunghilir, Dede Agus Sugara, akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri. Keputusan ini diumumkan langsung di hadapan ratusan warga peserta aksi, menjadi klimaks dari ketegangan yang terjadi.
Baca Juga: Janji Manis Smart System Kuningan: Kok Berita Malah `Error 404`?
Tidak hanya Kepala Desa, seluruh perangkat desanya juga ikut mengundurkan diri tidak lama setelahnya. Ini menandai babak baru bagi pemerintahan Desa Cihideunghilir, yang kini harus mencari cara untuk memulihkan kepercayaan dan melanjutkan roda pemerintahan.
Implikasi Lebih Luas bagi Tata Kelola Pemerintahan di Kuningan
Drs. M Rahmat Hardiana, seorang warga Kuningan timur, memberikan pandangan kritis terkait insiden ini. Menurutnya, kejadian di Desa Cihideunghilir ini merupakan preseden buruk bagi dinamika penyelenggaraan pemerintahan di seluruh Kabupaten Kuningan.
Ia menyoroti bahwa ini bukan kali pertama terjadi, mengingat sudah ada beberapa kepala desa di kabupaten tersebut yang tersandung kasus hukum. Situasi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pembinaan dan pengawasan oleh pihak-pihak berwenang, yang seharusnya mencegah penyimpangan sejak dini.
M Rahmat Hardiana menegaskan bahwa apa yang terjadi di Cihideunghilir harus dipertanggungjawabkan secara menyeluruh. Kejadian ini harus menjadi momentum bagi Bupati Kuningan untuk lebih serius dalam menangani masalah tata kelola pemerintahan desa.
Harapannya, ke depannya tidak akan ada lagi kepala desa atau perangkat pemerintah desa yang didemo warganya karena dugaan penyalahgunaan keuangan negara atau bentuk penyimpangan lainnya. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin mereka.
Pentingnya Pengawasan dan Akuntabilitas Dana Desa
Kasus di Cihideunghilir ini sekali lagi menyoroti betapa krusialnya pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Dana tersebut merupakan amanah besar dari pemerintah pusat untuk pembangunan akar rumput, sehingga penggunaannya harus benar-benar tepat sasaran dan transparan.
Peran aktif masyarakat dalam mengawasi pemerintah desa, serta responsifnya aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, sangat dibutuhkan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan desa yang bersih, berintegritas, dan benar-benar melayani kebutuhan warganya.
Pemerintah daerah, khususnya Bupati Kuningan, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pembinaan dan pengawasan berjalan efektif. Ini demi mencegah terulangnya kejadian serupa dan memastikan setiap anggaran desa benar-benar bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan seluruh masyarakat.