Banjir Cirebon: Pemkab Kuningan Tegaskan Hulu Aman, Soroti Masalah Hilir
RAKYATMEDIAPERS.CO.ID - Kota dan Kabupaten Cirebon sering kali diterjang banjir besar setiap kali musim hujan tiba, menimbulkan kerugian signifikan bagi masyarakat dan infrastruktur. Fenomena ini kerap memicu dugaan bahwa kerusakan lingkungan di wilayah hulu Kabupaten Kuningan menjadi penyebab utama bencana tersebut.
Namun, Pemerintah Kabupaten Kuningan memberikan klarifikasi tegas terkait tudingan tersebut, menyajikan data dan hasil kajian lapangan untuk meluruskan persepsi publik. Mereka menekankan bahwa permasalahan banjir di Cirebon merupakan isu kompleks yang melibatkan berbagai faktor, tidak hanya kondisi hulu.
Klarifikasi Resmi dari Pemerintah Kabupaten Kuningan
Menanggapi dugaan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan, Uu Kusmana, menjelaskan bahwa tidak ditemukan aktivitas pembukaan lahan di wilayah hulu sungai, khususnya di Kuningan utara. Wilayah yang dimaksud ini secara administratif berada di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC), yang memang berstatus sebagai kawasan konservasi.
Penjelasan tersebut juga pernah disampaikan oleh Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, dalam sebuah forum resmi. Dalam Rapat Forum Evaluasi APBD Kepala Daerah se-Jawa Barat bersama Gubernur Jawa Barat, Bupati Dian mendapat pertanyaan langsung dari gubernur mengenai keterkaitan kondisi hulu Kuningan dengan banjir Cirebon.
“Pak Bupati Kuningan sudah menjawab secara tegas berbasis data dan hasil laporan dari kajian tim di lapangan bahwa tidak terdapat aktivitas pembukaan lahan di wilayah hulu sungai yang kebetulan kawasan tersebut ada di kawasan TNGC,” tegas Uu, pada Senin (12/1/2026).
Lebih lanjut, Uu menambahkan bahwa tim di lapangan tidak menemukan kejadian longsor tanah yang signifikan di wilayah hulu sungai yang berpotensi menyebabkan limpasan sedimen besar ke wilayah hilir. Selain itu, kondisi aliran sungai utama dan anak sungai di wilayah hulu Kuningan juga dilaporkan relatif normal dan terkendali, menunjukkan tidak adanya gangguan serius pada sistem hidrologi alami.
Akar Permasalahan Banjir: Kombinasi Faktor Hulu dan Hilir
Pemkab Kuningan berpandangan bahwa banjir yang melanda Cirebon lebih dominan dipengaruhi oleh curah hujan yang sangat tinggi, terutama saat musim penghujan ekstrem. Curah hujan yang melampaui kapasitas drainase alami dan buatan seringkali menjadi pemicu langsung genangan air.
Selain faktor curah hujan, terdapat pula permasalahan teknis krusial di wilayah hilir yang memperparah kondisi banjir. Isu-isu seperti sedimentasi sungai yang masif, penyempitan alur sungai akibat pembangunan atau pembuangan limbah, serta kapasitas drainase perkotaan yang terbatas, semuanya berkontribusi pada lambatnya aliran air dan genangan.
Baca Juga: Banjir Parah Terjang Cirebon 23 Desember, Gudang Surya Toserba Jebol.
Penumpukan sampah di aliran sungai dan saluran drainase juga menjadi masalah klasik yang tak kunjung tuntas. Sampah-sampah ini menyumbat aliran air, mengurangi kapasitas penampungan, dan mempercepat terjadinya luapan air ke permukiman warga di Cirebon.
Tantangan Tata Kelola Kawasan Konservasi dan Kewenangan
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Kuningan juga menyoroti kompleksitas mengenai kewenangan pengelolaan kawasan TNGC. Meskipun secara administratif berada di wilayah Kabupaten Kuningan, seluruh kewenangan pengelolaan, termasuk aspek perizinan dan pengelolaan sumber daya air, berada di tangan Pemerintah Pusat melalui Balai TNGC.
“Hal itu disampaikan karena pemerintah daerah memiliki tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat, namun ruang kewenangannya sangat terbatas di wilayahnya sendiri,” tukas Uu. Ini menunjukkan adanya celah antara tanggung jawab daerah dan kewenangan yang dimiliki.
Pernyataan ini bukan merupakan bentuk saling menyalahkan, melainkan sebuah catatan kebijakan yang disampaikan secara terbuka dan konstruktif. Tujuannya adalah mendorong sinergi, koordinasi yang lebih baik, dan kejelasan peran antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan lingkungan vital.
Komitmen Kolaborasi Menuju Solusi Berkelanjutan
Pemerintah Kabupaten Kuningan menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kelestarian wilayah hulu, terlepas dari isu kewenangan yang ada. Mereka menyadari pentingnya peran hulu dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah bencana.
Kolaborasi lintas daerah dan lintas kewenangan dianggap krusial untuk menemukan solusi komprehensif dan berkeadilan dalam penanganan banjir di wilayah Jawa Barat secara menyeluruh. Hanya dengan pendekatan terpadu, masalah banjir yang berulang dapat diatasi secara berkelanjutan.
Langkah-langkah strategis yang melibatkan semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, daerah, hingga masyarakat, harus diimplementasikan. Upaya preventif di hulu, perbaikan infrastruktur di hilir, serta edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai menjadi kunci utama. Republika Online.