Utang Whoosh: Prabowo Ambil Alih, Pemerintah Cari Solusi Lintas Kementerian, DPR Mengkaji
RAKYATMEDIAPERS.CO.ID - Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk bertanggung jawab atas utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh). Pertanggungjawaban ini akan diemban secara bersama oleh lintas kementerian, bukan hanya satu pihak saja.
Sikap Pemerintah Terhadap Utang Whoosh
Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa pemerintah akan hadir untuk menyelesaikan permasalahan transportasi publik, termasuk polemik utang dan pembiayaan Whoosh. Pernyataan ini disampaikan setelah pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta.
Pemerintah saat ini sedang bernegosiasi dengan Pemerintah China terkait restrukturisasi utang proyek. Penyelesaian utang dan pembiayaan operasi Whoosh akan dilakukan secara lintas kementerian dan lembaga terkait.
Tim pemerintah yang terlibat terdiri dari Danantara, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Keuangan. Menurut Rosan, kerja sama dari semua pihak sangat dibutuhkan, dan pemerintah hadir untuk kepentingan transportasi yang tidak hanya dilihat dari segi untung rugi, tetapi juga dampaknya pada masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan menanggung penuh kewajiban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Beliau meminta semua pihak untuk tidak khawatir dan tidak mempolitisasi polemik utang Whoosh yang dapat menimbulkan kecemasan di masyarakat.
Presiden menekankan bahwa utang proyek Whoosh masih dalam batas wajar dan Indonesia mampu membayarnya. Menurutnya, manfaat proyek ini dalam mengurangi kemacetan, polusi, dan mempercepat perjalanan harus diperhitungkan.
Penggunaan APBN dan Koordinasi Lintas Lembaga
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menyatakan bahwa pemerintah akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menyelesaikan masalah utang dan pembiayaan operasi Whoosh. Alokasi spesifiknya masih dalam tahap koordinasi dengan Danantara.
Agus menjelaskan bahwa pembiayaan operasional dan utang kereta cepat perlu dipisahkan dari pengelolaan infrastruktur kereta cepat. Hal ini penting untuk memastikan operasionalisasi yang lancar dan kepentingan negara dalam memperoleh keuntungan.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani, menyatakan bahwa DPR akan membahas polemik utang dan pembiayaan operasi Whoosh bersama pemerintah di komisi terkait. DPR akan mengkaji sikap dan strategi pemerintah untuk membayar utang proyek.
Puan juga menekankan pentingnya membandingkan kondisi keuangan saat proyek Whoosh dimulai dengan kondisi saat ini. Tujuannya adalah untuk mencegah kerugian negara yang berlarut-larut.
Sejarah dan Tantangan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung telah menuai polemik sejak perencanaannya. Polemik terus bergulir hingga kini, termasuk dugaan penggelembungan biaya, pembayaran utang, dan pembiayaan operasionalisasi.
Nilai awal proyek mencapai 6,07 miliar dollar AS, dengan 75 persen dibiayai oleh Bank Pembangunan China (CBD). Sisanya berasal dari ekuitas pemegang saham.
Biaya tambahan sebesar 1,2 miliar dollar AS disepakati pada Februari 2023 karena kenaikan biaya kontrak, rekayasa, pengadaan, dan konstruksi. Kenaikan biaya juga disebabkan oleh pembebasan lahan yang makin luas.
Keterlambatan proyek juga berdampak pada kenaikan biaya (cost overrun), termasuk biaya konsultan, operasionalisasi ofisial, serta jasa operasi dan pemeliharaan. CBD mematok bunga pinjaman 3,4 persen, lebih tinggi dari ekspektasi pemerintah sebesar 2 persen.
Pemerintah juga diminta menjamin pembayaran cicilan melalui APBN, melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Pemerintah terus berupaya mencari solusi terbaik untuk mengatasi tantangan dan memastikan keberlanjutan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Dengan komitmen lintas kementerian dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan proyek ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Indonesia.