MKD DPR Jatuhkan Sanksi: Nafa Urbach Langgar Etik, Dinonaktifkan Tiga Bulan
RAKYATMEDIAPERS.CO.ID - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menyatakan Nafa Urbach, anggota DPR RI nonaktif, terbukti melanggar kode etik. Hal ini terkait pernyataannya mengenai kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR yang memicu polemik di masyarakat.
Putusan MKD dan Sanksi yang Diberikan
Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dihadiri oleh lima anggota DPR nonaktif di Kompleks Parlemen, Jakarta. Wakil Ketua MKD DPR RI, Adang Daradjatun, menyampaikan bahwa Nafa Urbach diminta untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat dan menjaga perilaku di masa depan.
Sebagai konsekuensi dari pelanggaran tersebut, MKD menjatuhkan sanksi nonaktif selama tiga bulan kepada Nafa Urbach. Sanksi ini berlaku sejak tanggal putusan dibacakan dan dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan oleh DPP Partai Nasdem.
Pertimbangan MKD dalam Menjatuhkan Putusan
Dalam pertimbangannya, majelis MKD menyatakan bahwa meskipun tidak ditemukan niat buruk dalam pernyataan Nafa Urbach, langkah tersebut tetap dinilai tidak sesuai etika. Pernyataan tersebut dinilai menimbulkan reaksi publik yang luas dan kegaduhan di masyarakat.
Wakil Ketua MKD DPR RI, Imran Amin, menjelaskan bahwa respons publik yang keras terhadap Nafa Urbach tidak mungkin terjadi jika tidak ada penyebaran berita bohong mengenai anggota DPR RI yang berjoget karena kenaikan gaji. Meskipun demikian, MKD tetap menilai Nafa Urbach memiliki tanggung jawab untuk memahami sensitivitas publik sebelum menyampaikan pernyataan, terutama terkait isu kesejahteraan pejabat negara.
Kasus Anggota DPR Lainnya dan Imbauan MKD
Selain Nafa Urbach, MKD juga menggelar sidang pembacaan putusan atas kasus dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan empat anggota DPR nonaktif lainnya. Adies Kadir dan Uya Kuya dinyatakan tidak bersalah, sementara Ahmad Sahroni dan Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dinyatakan bersalah.
Sidang ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan pengadu dan sejumlah saksi terkait dugaan pelanggaran kode etik yang memicu kemarahan publik dan aksi demonstrasi pada Agustus 2025 lalu. MKD mengimbau kepada seluruh anggota DPR untuk lebih berhati-hati dan peka terhadap isu-isu sensitif di masyarakat sebelum menyampaikan pernyataan di ruang publik.
Reaksi Publik dan Konsekuensi Politik
Putusan MKD terhadap Nafa Urbach dan anggota DPR lainnya menuai beragam reaksi dari masyarakat. Beberapa pihak mengapresiasi langkah MKD dalam menegakkan etika dan disiplin anggota dewan, sementara yang lain menilai sanksi yang diberikan terlalu ringan.
Kasus ini juga berpotensi mempengaruhi citra DPR di mata publik, terutama menjelang Pemilu mendatang. Partai politik diharapkan dapat mengambil pelajaran dari kasus ini dan lebih selektif dalam memilih calon anggota legislatif yang memiliki integritas dan etika yang baik.
Pentingnya Etika dalam Jabatan Publik
Kasus yang melibatkan Nafa Urbach dan anggota DPR lainnya menjadi pengingat akan pentingnya etika dalam jabatan publik. Anggota DPR sebagai wakil rakyat memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan bertindak sesuai dengan kode etik yang berlaku.
Pelanggaran terhadap kode etik tidak hanya mencoreng nama baik individu, tetapi juga merusak citra lembaga DPR secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas terhadap setiap pelanggaran etika yang dilakukan oleh anggota DPR.