BBM Bobibos dan Uji Ketat: Penjelasan Praktisi dan Pemerintah
RAKYATMEDIAPERS.CO.ID - Penemuan bahan bakar minyak (BBM) baru, seperti Bobibos, selalu menarik perhatian publik. Namun, sebelum BBM baru bisa beredar luas di masyarakat, ada serangkaian pengujian ketat yang wajib dilalui. Praktisi migas, Hadi Ismoyo, menegaskan hal ini dalam pernyataannya kepada Republika.co.id pada Selasa, 11 November 2025.
Menurut Hadi, tidak ada jalan pintas dalam proses perizinan BBM. Semua produk harus melewati tahapan pengujian resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini penting untuk menjamin keamanan dan mutu BBM yang beredar di pasaran.
Tiga Tahapan Pokok Pengujian BBM
Hadi Ismoyo menjelaskan bahwa ada tiga tahapan pokok yang harus dilalui oleh setiap BBM baru. Tahapan ini meliputi pengujian mutu dan sertifikasi, perizinan usaha, serta pengawasan distribusi dan pengedaran. Ketiga tahapan ini merupakan bagian integral dari sistem legal yang melindungi konsumen dan industri.
Pengujian mutu dan sertifikasi menjadi tahapan yang paling kompleks. Proses ini melibatkan berbagai aspek teknis dan lembaga penguji independen. Tujuannya adalah untuk memastikan kualitas dan keamanan produk sebelum sampai ke tangan konsumen.
Uji Laboratorium dan Uji Lapangan
Dalam pengujian mutu, terdapat dua jenis uji utama, yaitu uji laboratorium dan uji lapangan. Uji laboratorium meliputi penilaian terhadap nilai oktan, kandungan sulfur, kandungan aditif, serta karakteristik fisika bahan bakar. Uji lapangan dilakukan dengan menguji bahan bakar pada berbagai jenis kendaraan di lokasi dengan perbedaan suhu.
Uji lapangan bertujuan untuk memastikan BBM tersebut aman digunakan untuk semua kendaraan dalam jangka panjang. Selain itu, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui efek samping dari penggunaan BBM baru terhadap mesin kendaraan.
Perizinan Usaha dan Pengawasan
Setelah lolos pengujian mutu dan sertifikasi, tahap berikutnya adalah perizinan usaha. Proses ini mencakup izin usaha pengolahan, izin usaha umum, izin transportasi BBM, serta izin penyimpanan (storage). Setiap izin berfungsi sebagai dasar hukum bagi badan usaha dalam memproduksi dan menyalurkan bahan bakar secara legal.
Baca Juga: Transformasi Pendidikan Tinggi Indonesia: Mempersiapkan Generasi Unggul
Tahap terakhir adalah pengawasan, yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Pengawasan ini memastikan seluruh distribusi dan pengedaran BBM berlangsung sesuai mekanisme resmi yang berlaku di Indonesia.
Penegasan dari Kementerian ESDM
Kementerian ESDM juga menegaskan komitmennya terhadap pengujian ketat BBM baru. Setiap inovasi bahan bakar baru wajib menjalani serangkaian uji teknis dan evaluasi menyeluruh selama minimal delapan bulan sebelum dinyatakan layak digunakan.
Dirjen Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menjelaskan bahwa pengujian meliputi uji oksidasi, uji mesin, dan evaluasi lanjutan. Tujuannya adalah memastikan produk memenuhi standar mutu nasional yang berlaku di Indonesia.
Laode juga menyebutkan bahwa hasil pengujian di laboratorium Lemigas belum bisa dipublikasikan. Hal ini dikarenakan adanya perjanjian tertutup antara lembaga penguji dan pengembang Bobibos. Laporan uji hanya bersifat teknis dan tidak dapat disimpulkan sebagai bentuk sertifikasi resmi.
Proses pengesahan BBM dapat dilakukan melalui kerja sama antara badan usaha dan Kementerian ESDM. Pemerintah tetap membuka ruang bagi inovasi energi dalam negeri, namun setiap produk wajib mengikuti jalur legal dan pengujian berstandar nasional.
Penemuan bahan bakar baru seperti Bobibos, yang diklaim memiliki nilai oktan tinggi dengan harga lebih ekonomis, tetap harus melewati tahapan resmi. Pemerintah menegaskan hal ini agar keamanan dan kualitasnya terjamin bagi pengguna dan industri energi nasional.
Pertanyaan Umum (FAQ)
Apa saja tahapan pengujian BBM baru di Indonesia?
Terdapat tiga tahapan pokok, yaitu pengujian mutu dan sertifikasi, perizinan usaha, serta pengawasan distribusi dan pengedaran.
Siapa yang bertanggung jawab dalam pengawasan distribusi BBM?
Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Berapa lama minimal waktu pengujian BBM baru?
Kementerian ESDM menetapkan minimal delapan bulan untuk serangkaian uji teknis dan evaluasi.
Apa saja jenis pengujian yang dilakukan terhadap BBM baru?
Pengujian meliputi uji laboratorium (nilai oktan, kandungan sulfur, dll.) dan uji lapangan (pengujian pada berbagai jenis kendaraan).
Mengapa pengujian BBM baru sangat penting?
Untuk menjamin keamanan, kualitas, dan kelayakan BBM bagi pengguna dan industri energi nasional.