Evaluasi CSIS: Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran dan Tantangan Politik

Table of Contents

RAKYATMEDIAPERS.CO.ID - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah berjalan selama satu tahun. Center for Strategic and International Studies (CSIS) sebagai lembaga penelitian terkemuka, telah merilis catatan penting mengenai berbagai dinamika dan tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintahan baru ini.

Analisis CSIS ini memberikan gambaran komprehensif tentang arah kebijakan dan dampaknya terhadap stabilitas politik di Indonesia. Liputan6.com di Jakarta menjadi salah satu media yang menyoroti temuan penting dari kajian tersebut.

Tiga Perbandingan Kebijakan yang Menarik Perhatian

CSIS menyoroti tiga perbandingan kebijakan yang dinilai menjadi perhatian utama dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes, menjelaskan bahwa ketiga aspek ini menjadi policy trade-off yang signifikan.

Aspek pertama adalah pembentukan kabinet yang terbilang gemuk, yang kedua adalah pergeseran arah kebijakan ekonomi, dan yang ketiga adalah menguatnya kembali sentralisasi kekuasaan di tangan pemerintah pusat. Ketiga hal ini memberikan dampak yang signifikan terhadap jalannya pemerintahan.

Kabinet Gemuk Demi Stabilitas Koalisi

Presiden Prabowo mengambil langkah politik yang berani dengan membentuk kabinet yang terdiri dari 49 kementerian. Jumlah ini merupakan yang tertinggi dalam dua dekade terakhir, mengungguli kabinet Presiden Joko Widodo yang hanya memiliki 34 kementerian.

Menurut Arya, keputusan ini lebih didorong oleh kebutuhan politik untuk menjaga stabilitas koalisi di parlemen, dibandingkan efisiensi pemerintahan. Penambahan jumlah menteri, wakil menteri, dan pejabat setingkat menteri, mengakibatkan struktur kabinet mencapai 118 posisi strategis.

Pergeseran Arah Kebijakan Ekonomi: Redistribusi Sosial

Terdapat pergeseran signifikan dalam fokus kebijakan pemerintahan Prabowo. Arah kebijakan bergeser dari pembangunan infrastruktur ke program-program yang berorientasi pada redistribusi sosial dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara langsung.

Program makan bergizi gratis menjadi salah satu simbol perubahan arah kebijakan tersebut. Program ini menjadi unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran, mencerminkan komitmen untuk memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Resentralisasi Kekuasaan: Pengelolaan Pusat yang Lebih Dominan

Trade-off ketiga adalah kecenderungan resentralisasi kekuasaan, yang mana program-program strategis kini dikelola langsung oleh pemerintah pusat. Hal ini berbeda dengan wacana desentralisasi yang sempat menjadi fokus dalam beberapa periode pemerintahan sebelumnya.

Baca Juga: CEO Astronomer, Andy Byron, Terciduk Berselingkuh di Konser Coldplay

Contoh nyata dari resentralisasi adalah pengelolaan program-program seperti program makan bergizi gratis, yang melibatkan struktur, organisasi, dan anggaran baru di tingkat pusat. Ini menunjukkan adanya konsolidasi kekuasaan di tangan pemerintah pusat.

Perubahan Signifikan dalam Struktur Fiskal dan Anggaran

Selain policy trade-off, CSIS juga menyoroti perubahan signifikan dalam struktur fiskal pemerintahan. Terjadi pengurangan alokasi anggaran yang cukup besar untuk program infrastruktur.

Di sisi lain, terjadi peningkatan alokasi pembiayaan, terutama untuk belanja alat utama sistem senjata (alutsista) TNI. Kenaikan anggaran untuk alutsista ini cukup signifikan jika dibandingkan dengan APBN 2025 dan APBN 2026.

Peningkatan Anggaran Pertahanan

Pemerintah juga melakukan penguatan organisasi TNI. Langkah ini termasuk pembentukan 22 Kodam baru, penambahan 6 grup Kopassus, dan pembangunan 750 batalyon teritorial. Tindakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor pertahanan negara.

Perubahan dalam alokasi anggaran mencerminkan prioritas pemerintah saat ini, yaitu fokus pada peningkatan kemampuan pertahanan dan keamanan negara. Hal ini berbeda dengan fokus sebelumnya yang lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur.

Stabilitas Politik Jangka Pendek: Tantangan dan Kekhawatiran

CSIS mengakui bahwa stabilitas politik memang terjadi dalam satu tahun pemerintahan Prabowo. Namun, kekhawatiran muncul bahwa stabilitas ini hanya bersifat jangka pendek.

Koalisi yang dibangun didasarkan pada kebutuhan dukungan di DPR dan negosiasi antar partai. Hal ini berbeda dengan kesamaan visi dan platform antarpartai, yang menjadi landasan koalisi yang lebih solid.

Potensi Perubahan Koalisi

Model koalisi seperti ini rentan terhadap perubahan, terutama menjelang pemilihan umum. Partai politik memiliki potensi untuk mengubah dukungan mereka, terutama setelah Mahkamah Konstitusi menghilangkan persyaratan dukungan 20% kursi di DPR atau 25% suara untuk pencalonan presiden.

Situasi ini dapat mendorong partai politik untuk mencari peluang mencalonkan presiden, sehingga berpotensi menggoyahkan stabilitas politik dalam jangka menengah dan panjang. Oleh karena itu, stabilitas politik jangka panjang menjadi tantangan utama bagi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Juga

Loading...