Ekonomi Politik Seafood: Perdagangan Global, Ketidakadilan, dan Solusi
Seafood, atau produk pangan laut, menempati posisi krusial dalam sistem perdagangan global. Pertumbuhan sektor ini sangat pesat, mencakup perikanan tangkap dan budidaya yang menjadi pilar ketahanan pangan global. Konsumsi seafood dunia diprediksi meningkat signifikan, mencapai 11 persen dengan volume mencapai 196 metrik ton pada tahun 2034 (OECD, 2025).
Namun, studi dari Liam Campling dan Elizabeth Havice (2018) dalam artikel mereka, "The Global Environmental Politics and Political Economy of Seafood Systems," menggarisbawahi bahwa perdagangan seafood melibatkan lebih dari sekadar konsumsi. Transaksi ini terjalin erat dengan politik global, dinamika ekonomi internasional, serta isu-isu lingkungan yang kompleks.
Interdependensi Politik dan Ekonomi dalam Perdagangan Seafood
Untuk memahami kompleksitas tersebut, kita perlu mengkaji perspektif ekonomi politik perdagangan seafood dunia. Caporaso dan Levine (1992) dalam buku mereka, "Theories of Political Economy," menjelaskan bahwa politik dan ekonomi memiliki hubungan yang saling bergantung.
Politik membentuk kerangka kerja distribusi sumber daya, sementara ekonomi memberikan batasan dan peluang bagi tindakan politik. Dalam konteks ini, sistem seafood global menjadi panggung interaksi antara negara, korporasi, dan rezim internasional, yang berdampak luas pada lingkungan dan keadilan sosial.
Aspek-Aspek Kunci dalam Memahami Perdagangan Seafood
Ada tiga aspek sentral yang perlu diperhatikan dalam menganalisis perdagangan seafood: struktur pasar seafood global, peran aktor dan distribusi kekuasaan, serta dampak ekologis dan sosial. Memahami seafood membutuhkan perspektif yang lebih luas daripada sekadar aspek pasar atau ekologi, melainkan sebagai sistem ekonomi politik global.
Produk seafood dipandang sebagai komoditas ekonomi politik yang diproduksi, diperdagangkan, dan dikonsumsi dalam sistem yang dipengaruhi oleh perjanjian perdagangan, regulasi lingkungan internasional, dan dinamika geopolitik. Hubungan antara politik dan ekonomi bersifat dialektis, di mana politik memberikan legitimasi dan regulasi, sementara ekonomi mendorong distribusi nilai.
Peran Seafood dalam Perdagangan Global
Dalam konteks tersebut, seafood memainkan peran krusial dalam perdagangan internasional, yang diatur oleh WTO dan perjanjian regional. Selain itu, pengelolaan sumber daya laut yang berpayung pada UNCLOS, RFMO, FAO, dan berbagai rezim multilateral juga sangat penting.
Terakhir, kontestasi geopolitik atas perikanan di laut lepas menunjukkan bagaimana sumber daya dan lingkungan menjadi arena perebutan politik internasional. Dengan demikian, seafood tidak hanya sekadar makanan laut, melainkan juga instrumen distribusi kekuasaan di tingkat global.
Aktor Utama dalam Rantai Pasok Seafood
Aktor kunci yang membentuk arah dan pergerakan perdagangan seafood meliputi: negara maju (seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang), negara berkembang (sebagai produsen dan eksportir utama), perusahaan transnasional (yang mendominasi rantai pasok), organisasi internasional (seperti FAO dan RFMO), serta masyarakat sipil dan NGO.
Negara maju menjadi konsumen utama dan pengatur standar kualitas, seringkali menerapkan aturan impor ketat yang membebani negara berkembang. Contohnya adalah penurunan tarif impor produk Indonesia ke AS dari 32% menjadi 19% oleh Presiden Donald Trump. Sementara itu, negara berkembang seringkali menghadapi ketergantungan pada ekspor dan posisi tawar yang lemah.
Perusahaan transnasional mengendalikan harga dan arus komoditi, menguntungkan pihak swasta global daripada komunitas nelayan. Organisasi internasional berusaha mengatur eksploitasi sumber daya laut, namun efektivitasnya terbatas oleh kepentingan negara dan korporasi. Masyarakat sipil dan NGO berperan penting dalam advokasi isu keberlanjutan dan keadilan sosial.
Baca Juga: Tanggal Hari Raya Idul Fitri 2024 Tanggal Idul Fitri 2023
Kompleksitas Rantai Pasok dan Asimetri Ekonomi
Rantai pasok seafood yang panjang dan kompleks, mulai dari nelayan hingga konsumen global, menciptakan asimetri ekonomi. Negara dan perusahaan dengan modal besar di hilir (pengolahan, distribusi, dan retail) memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan produsen primer, khususnya nelayan kecil di negara berkembang.
Dalam konteks aktor, dinamika politik menentukan distribusi keuntungan dalam pasar internasional. Rantai pasok seafood menjadi arena politik tersembunyi, di mana posisi tawar menentukan distribusi nilai. Ekonomi pasar tidak netral, melainkan dipengaruhi oleh institusi politik dan relasi kekuasaan.
Dampak Ekologis dan Sosial Perdagangan Seafood
Seafood rentan terhadap krisis ekologi, seperti overfishing, bycatch, degradasi habitat, dan pencemaran. Perdagangan seafood menciptakan paradoks: rezim internasional berusaha menjaga keberlanjutan, tetapi logika kapitalisme global mendorong eksploitasi berlebihan.
Hal ini memicu konflik antara kepentingan ekonomi dan politik ekologi. Nelayan kecil di negara berkembang menanggung beban terberat, menghadapi marginalisasi, harga jual rendah, kehilangan akses sumber daya, dan dampak ekologis. Isu eksploitasi buruh, termasuk kerja paksa, juga menjadi perhatian serius.
Seafood bukan hanya komoditi pangan, tetapi juga strategis terkait keamanan pangan, perdagangan internasional, dan politik perikanan. Perikanan laut lepas menjadi arena perebutan akses dan kontrol, mencerminkan kepentingan geopolitik yang lebih luas.
Mewujudkan Tata Niaga Seafood yang Berkeadilan dan Berkelanjutan
Sirkulasi seafood dari pasar lokal ke global membutuhkan tata niaga yang transparan dan berkeadilan. Namun, regulasi internasional seringkali merugikan negara produsen. Standar kualitas dan perjanjian dagang internasional dapat menghambat negara berkembang.
Gagasan penting untuk mengatasi masalah ini adalah pergeseran dari efisiensi pasar menuju keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Langkah-langkah strategis meliputi penguatan regulasi internasional untuk membatasi overfishing, redistribusi nilai tambah, transparansi rantai pasok, pengakuan hak-hak buruh, serta hak perikanan tradisional.
Seafood menjadi contoh nyata bagaimana politik komoditi membentuk struktur ekonomi global. Membangun tata niaga seafood yang berkeadilan dan berkelanjutan adalah agenda ekonomi politik global. Tanpa perubahan mendasar, sistem seafood akan terus memperkuat ketimpangan, merusak ekosistem, dan mengeksploitasi masyarakat rentan.
Oleh karena itu, membangun tata niaga seafood yang berkeadilan dan berkelanjutan adalah agenda ekonomi politik global.
Penulis: Thomas Nugroho, Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University.