Sufmi Dasco Minta Maaf Atas Nama DPR: Evaluasi Menyeluruh dan Penghentian Tunjangan

Table of Contents

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan permintaan maaf secara resmi atas nama 580 anggota dewan kepada mahasiswa dan masyarakat. Permintaan maaf ini merupakan respons atas berbagai kekeliruan dan kekurangan yang terjadi dalam kinerja DPR selama ini, serta menjadi langkah awal untuk melakukan perbaikan yang lebih komprehensif.

Latar Belakang Permintaan Maaf dan Pertemuan di Senayan

Permintaan maaf ini disampaikan dalam sebuah pertemuan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu, 3 September 2025. Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan organisasi mahasiswa lainnya. Pertemuan ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka terkait kinerja DPR, khususnya mengenai isu tunjangan anggota dewan dan penanganan demonstrasi.

Pernyataan Sufmi Dasco Ahmad

Sufmi Dasco Ahmad menegaskan komitmen DPR untuk bertanggung jawab atas aspirasi rakyat. "Selaku Pimpinan DPR, kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi rakyat yang selama ini menjadi tanggung jawab kami," ujar Dasco. Pernyataan ini menunjukkan pengakuan atas kritik yang selama ini dialamatkan kepada DPR, serta tekad untuk melakukan perubahan.

Evaluasi Menyeluruh dan Penghentian Tunjangan Perumahan

Sebagai tindak lanjut dari permintaan maaf tersebut, DPR berjanji untuk melakukan evaluasi dan perbaikan kerja secara menyeluruh. Evaluasi ini akan mencakup berbagai aspek kinerja dewan, termasuk efektivitas pengambilan keputusan, transparansi, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

Penghentian Tunjangan Perumahan

Salah satu langkah konkret yang diambil adalah penghentian tunjangan perumahan anggota DPR mulai 31 Agustus 2025. Kebijakan ini merupakan respons langsung terhadap tuntutan mahasiswa dan masyarakat terkait transparansi penggunaan anggaran negara. Dasco menyatakan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota dewan akan segera dilakukan.

Tuntutan Mahasiswa dan Desakan Pembebasan Massa Aksi

Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa juga menyampaikan tuntutan lain, termasuk pembebasan massa aksi yang ditangkap selama demonstrasi pada 25-31 Agustus 2025. Perwakilan mahasiswa, Hakim, mendesak Sufmi Dasco Ahmad untuk menghubungi Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, guna menyampaikan permintaan pembebasan tersebut.

Desakan Telepon Kapolri

Mahasiswa menegaskan bahwa mereka yang ditahan bukanlah pemberontak atau pelaku anarkis. Hakim menyampaikan bahwa mereka hanya menyampaikan aspirasi masyarakat dengan benar. "Kita ini bukan pemberontak, kita ini menyampaikan aspirasi masyarakat dengan benar. Kita tidak ada melakukan pengrusakan pembakaran, tidak ada, silakan di cek di seluruh Indonesia tidak ada," tegas Hakim. Desakan ini menunjukkan betapa pentingnya bagi mahasiswa untuk memastikan keadilan dan kebebasan berekspresi.

Respons Terhadap Isu Kunjungan Kerja ke Luar Negeri

Terkait isu moratorium kunjungan kerja ke luar negeri, Dasco memastikan bahwa hal tersebut akan diterapkan secara transparan. Ia juga menyebutkan bahwa formasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR, Puan Maharani, untuk memastikan peningkatan kinerja dan transparansi lembaga.

Kesimpulan

Permintaan maaf dari Sufmi Dasco Ahmad dan komitmen DPR untuk melakukan evaluasi menyeluruh merupakan langkah penting dalam memperbaiki citra dan kinerja lembaga legislatif. Keputusan untuk menghentikan tunjangan perumahan dan merespons tuntutan mahasiswa menunjukkan keseriusan DPR dalam mendengarkan aspirasi masyarakat. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik dan membawa perubahan positif bagi kinerja DPR di masa mendatang.

Baca Juga

Loading...