Beranda 17+8 Demonstrasi Dialog Terbuka PKB Riezal Ilham Pratama

PKB Dukung Tuntutan 17+8, Dorong Dialog Terbuka dengan Masyarakat Sipil

Updated: • • min read
Table of Contents

Dukung Tuntutan 17+8, PKB Minta Kadernya di Legislatif Gelar Dialog Terbuka


Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan dukungan terhadap tuntutan 17+8 yang disuarakan masyarakat serta berkomitmen untuk membuka ruang dialog. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap aksi massa yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, serta untuk merespons aspirasi publik yang berkembang.

PKB Menyatakan Duka dan Siap Berikan Bantuan

Wakil Ketua Harian DPP PKB, Riezal Ilham Pratama, menyampaikan duka mendalam atas jatuhnya korban jiwa dan luka-luka akibat aksi massa yang terjadi. PKB menegaskan kesiapannya untuk membantu para korban, khususnya dalam memberikan akses perawatan kesehatan. Riezal mengungkapkan bahwa partainya siap membantu siapa pun yang terluka dan membutuhkan perawatan medis.

Akses Perawatan Kesehatan bagi Korban

PKB mengimbau masyarakat yang membutuhkan bantuan kesehatan untuk menghubungi anggota legislatif dari fraksi PKB di DPR RI. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi akses terhadap perawatan yang diperlukan. Pernyataan ini disampaikan Riezal dalam jumpa pers di DPP PKB pada Rabu, 3 September 2025.

Komitmen PKB: Dialog dengan Masyarakat Sipil dan Evaluasi Penanganan Aksi

PKB berkomitmen untuk mendorong dialog langsung antara Fraksi PKB di DPR RI dengan masyarakat sipil. Langkah ini diambil untuk menampung aspirasi dan masukan dari masyarakat terkait tuntutan 17+8. Riezal juga menyampaikan bahwa PKB menolak keras segala bentuk kekerasan, penjarahan, dan intimidasi yang terjadi dalam rangkaian aksi massa.

Mendesak Evaluasi Penanganan Aparat

PKB juga mendesak agar ada evaluasi terhadap penanganan aksi oleh aparat keamanan, dengan harapan penanganan dapat dilakukan secara lebih humanis. Selain itu, PKB mengimbau masyarakat untuk menahan diri dari tindakan perusakan dan provokasi.

Tuntutan 17+8: Aspirasi Masyarakat yang Disuarakan

Tuntutan 17+8 merupakan gabungan dari 17 tuntutan jangka pendek yang harus dipenuhi paling lambat 5 September 2025, dan 8 tuntutan jangka panjang. Tuntutan ini disuarakan kepada berbagai pihak, termasuk Presiden, DPR RI, partai politik, Polri, TNI, dan Kementerian Sektor Ekonomi.

17 Tuntutan Jangka Pendek:

  • Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
  • Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat.
  • Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru.
  • Publikasi transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).
  • Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah.
  • Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis.
  • Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
  • Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.
  • Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa.
  • Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan kekerasan.
  • Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
  • Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
  • Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
  • Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja.
  • Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
  • Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

8 Tuntutan Jangka Panjang:

  1. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif
  2. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil
  3. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor
  4. Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis
  5. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian
  6. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen
  7. Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Dialog Terbuka: Wujud Komitmen PKB

Riezal memastikan bahwa semua diskusi anggota PKB di Senayan dapat diikuti secara daring maupun luring. DPP PKB menginstruksikan seluruh fraksi PKB di DPRD untuk melakukan dialog serupa dengan seluruh kelompok masyarakat, membuka akses bagi penyampaian aspirasi.

Penetapan Tersangka dan Imbauan

Terkait penangkapan enam tersangka provokasi, termasuk Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, PKB menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil. PKB mendorong dialog dan evaluasi konstruktif untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak.

Baca Juga

Loading...