Pimpinan DPR Janji Mendesak Kapolri Bebaskan Mahasiswa Ditahan Usai Demo

Table of Contents

Pimpinan DPR Janji Segera Telepon Kapolri Percepat Pembebasan Mahasiswa Ditahan Buntut Demo


Gelombang demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus hingga awal September 2025 di Indonesia telah mengakibatkan penahanan sejumlah mahasiswa. Menanggapi hal ini, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan keseriusannya dalam menangani kasus tersebut, dengan berjanji segera berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) untuk mempercepat proses pembebasan mahasiswa yang ditahan.

Desakan dari BEM SI: Minta Pimpinan DPR Bertindak Tegas

Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mendesak pimpinan DPR untuk segera menghubungi Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, guna memperjuangkan pembebasan para mahasiswa yang ditahan. Desakan ini disampaikan langsung kepada pimpinan DPR yang menerima audiensi dari perwakilan mahasiswa pada Rabu, 3 September 2025, di Gedung DPR, Jakarta.

Wakil Ketua DPR Beri Respons Positif

Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa, merespons desakan tersebut dengan menyatakan kesanggupannya untuk segera berkoordinasi dengan Kapolri. Saan menjelaskan bahwa pihaknya akan mengupayakan pembebasan mahasiswa yang ditahan selama periode demonstrasi, yaitu antara 25 Agustus hingga 2 September 2025.

Proses Pembebasan: Prioritaskan Mahasiswa yang Murni Berdemo

Pihak DPR menegaskan bahwa proses pembebasan akan diprioritaskan bagi mahasiswa yang terbukti murni berpartisipasi dalam demonstrasi dan tidak terlibat dalam tindakan anarkis. Saan Mustopa menyampaikan bahwa pimpinan DPR akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk memastikan kejelasan status hukum para mahasiswa yang ditahan.

Pernyataan Saan Mustopa di Gedung DPR

"Pimpinan dengan Pak Dasco, mana yang nanti akan kita coba minta kepada pihak kepolisian dalam hal ini Kapolri mana yang bisa dipercepat untuk melakukan pembebasan," kata Saan Mustopa saat audiensi dengan perwakilan mahasiswa di Gedung DPR pada Rabu, 3 September 2025. Ia menambahkan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan informasi dari pihak kepolisian terkait pelanggaran yang dilakukan oleh para mahasiswa.

Saan juga menegaskan bahwa apabila mahasiswa yang ditahan terbukti hanya melakukan demonstrasi tanpa tindakan anarkis, maka proses pembebasan akan segera dilakukan. "Kalau murni demonstrasi nanti kita dalam hal ini yang komunikasi Pak Dasco akan minta ini coba untuk pelan-pelan yang bisa dikeluarkan dikeluarkan, ini nanti akan kita komunikasikan secepat mungkin," pungkasnya.

Peran Penting Sufmi Dasco Ahmad

Sebelumnya, perwakilan mahasiswa juga mendesak Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, untuk langsung menghubungi Kapolri. Desakan ini disampaikan oleh perwakilan Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) DIPO, Abdul Hakim, dalam pertemuan pada hari yang sama.

Abdul Hakim menyampaikan aspirasi dari para mahasiswa yang hadir, meminta agar pimpinan DPR segera mengambil tindakan untuk membebaskan rekan-rekan mereka yang ditahan. "Izin Pak Prof Dasco, Kang Saan, Kang Cucun segera telepon Kapolri sampaikan permintaan kami, kami semua di sini sepakat, semua sepakat ya kawan-kawan. Sampaikan bahwasanya bebaskan kawan kawan kami, seluruh indonesia lepaskan," ujar Hakim di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/9/2025). Pernyataan ini disambut dengan tepuk tangan meriah dari para mahasiswa yang hadir.

Permohonan Maaf dan Komitmen Perbaikan dari DPR

Selain berjanji untuk mengupayakan pembebasan mahasiswa, pimpinan DPR juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kekurangan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat. Sufmi Dasco Ahmad menyatakan komitmen untuk melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh, termasuk moratorium kunjungan kerja ke luar negeri dan efisiensi kunjungan kerja di dalam negeri.

DPR sebagai lembaga legislatif memiliki peran penting dalam menyuarakan aspirasi masyarakat. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum dan berasal dari berbagai partai politik. Kasus penahanan mahasiswa ini menjadi perhatian serius, dan upaya koordinasi antara DPR dan Kapolri diharapkan dapat memberikan solusi terbaik bagi para mahasiswa yang terdampak.

Baca Juga

Loading...