Pemprov DKI Jakarta Gelontorkan Rp 55 Miliar untuk Perbaikan Fasilitas Transportasi Umum Pasca Kerusuhan
Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bergerak cepat pasca kerusuhan yang menyebabkan kerusakan pada fasilitas transportasi umum. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengumumkan bahwa pihaknya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 55 miliar untuk memperbaiki halte Transjakarta dan stasiun MRT yang terdampak. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memastikan layanan transportasi umum kembali normal dan memberikan kenyamanan bagi warga Jakarta.
Rincian Kerusakan dan Anggaran Perbaikan
Kerusakan yang ditimbulkan akibat kerusuhan cukup signifikan. Menurut keterangan Pramono, kerusakan pada MRT diperkirakan mencapai Rp 3,3 miliar, sementara kerusakan pada fasilitas Transjakarta mencapai sekitar Rp 41,6 miliar. Selain itu, kerusakan pada CCTV dan infrastruktur lainnya diperkirakan sebesar Rp 5,5 miliar. Total anggaran yang disiapkan untuk perbaikan mencapai Rp 55 miliar. Angka ini mencerminkan skala kerusakan yang perlu ditangani agar fasilitas transportasi publik dapat berfungsi optimal kembali.
Pernyataan ini disampaikan Pramono setelah melakukan rapat dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Balai Kota Jakarta pada Senin, 1 September 2025. Rapat tersebut membahas langkah-langkah penanganan pasca-kerusuhan, termasuk percepatan perbaikan fasilitas transportasi dan pemulihan keamanan.
Subsidi Transportasi dan Pemulihan Cepat
Selain perbaikan fisik, Pemprov DKI juga mengambil langkah untuk meringankan beban masyarakat. Salah satunya adalah dengan memberikan subsidi transportasi sebesar Rp 1 selama satu minggu. Kebijakan ini berlaku untuk layanan Transjakarta, MRT, dan LRT Jakarta mulai tanggal 1 hingga 8 September. Langkah ini bertujuan untuk mendorong masyarakat tetap menggunakan transportasi umum serta meringankan beban finansial mereka di tengah situasi pemulihan pasca-kerusuhan.
“Subsidi transportasi karena gratis ini kurang lebih Rp 18 miliar sampai seminggu,” jelas Pramono, mengindikasikan komitmen pemerintah dalam memberikan dukungan penuh kepada masyarakat.
Dampak Kerusakan pada Halte Transjakarta
Kerusuhan tersebut berdampak pada 22 halte Transjakarta. Dari jumlah tersebut, enam halte mengalami kebakaran, sementara 16 halte lainnya mengalami kerusakan akibat coretan dan tindakan perusakan lainnya. Pembersihan dan perbaikan telah mulai dilakukan sejak Sabtu sebelumnya. Pemprov DKI menargetkan perbaikan halte yang rusak sedang hingga berat dapat selesai pada tanggal 8 atau 9 September.
“Sejak Sabtu lalu pembersihan sudah dilakukan. Mudah-mudahan halte yang rusak sedang maupun berat bisa selesai diperbaiki pada 8 atau 9 September,” ujar Pramono.
Pemulihan Layanan dan Operasional Transportasi Umum
Pramono memastikan bahwa layanan transportasi umum di Jakarta telah berangsur pulih. Bus Transjabodetabek juga sudah kembali beroperasi secara normal. Hal ini merupakan kabar baik bagi warga Jakarta yang mengandalkan transportasi umum untuk mobilitas sehari-hari.
“Per 1 September pagi, 14 koridor, Transjabodetabek sudah kembali beroperasi normal,” tegas Pramono.
Dengan adanya komitmen dan tindakan cepat dari Pemprov DKI Jakarta, diharapkan fasilitas transportasi umum di Jakarta dapat segera pulih dan kembali memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat. Langkah ini juga menunjukkan responsifnya pemerintah daerah dalam menangani dampak kerusuhan dan menjaga kelancaran aktivitas warga Jakarta.