Legislator Minta Usut Keracunan Massal MBG: Dapur Tak Standar Harus Ditindak
Kasus keracunan massal yang terjadi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) telah memicu perhatian serius dari anggota Komisi IX DPR RI. Anggota Fraksi NasDem, Nurhadi, menyatakan keprihatinannya atas kejadian yang telah ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) tersebut. Nurhadi menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap program MBG untuk memastikan keamanan dan kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak sekolah.
Nurhadi mengungkapkan bahwa program MBG seharusnya bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah. Namun, kasus keracunan ini justru menyoroti pentingnya evaluasi terhadap seluruh aspek, mulai dari pengolahan dan distribusi hingga pengawasan mutu makanan. Pernyataan ini disampaikan Nurhadi kepada wartawan pada Kamis, 25 September 2025, menggarisbawahi urgensi penanganan kasus ini.
Dorongan Investigasi dan Peningkatan Standar Dapur MBG
Nurhadi mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera fokus melakukan investigasi terhadap penyebab keracunan massal tersebut. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya peningkatan standar higiene dan sanitasi pada dapur-dapur yang menyediakan makanan MBG. Langkah-langkah ini krusial untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.
Sebagai tindakan preventif, Nurhadi mengusulkan agar pelaksanaan MBG di dapur-dapur yang belum memenuhi standar kesehatan dan sanitasi dihentikan sementara. Penghentian ini akan berlangsung hingga hasil investigasi penyebab keracunan selesai. Tujuannya adalah untuk memprioritaskan keselamatan dan kesehatan penerima manfaat program.
Usulan Pembatasan Porsi dan Pembenahan Tata Kelola
Selain investigasi dan peningkatan standar, Nurhadi juga mengusulkan adanya pembatasan jumlah porsi makanan MBG yang disiapkan per dapur. Pembatasan ini dinilai penting untuk menjaga kualitas dan kesegaran makanan, serta memastikan pengawasan yang lebih efektif. Usulan ini menunjukkan komitmen untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program.
Nurhadi memberikan contoh, yaitu pembatasan maksimal 2.000 porsi per hari untuk setiap dapur. Langkah ini akan mempermudah pengawasan kualitas makanan oleh sekolah dan pemerintah. Dengan demikian, beban kerja penyedia makanan juga akan menjadi lebih seimbang.
Pentingnya Pengawasan dan Tata Kelola yang Lebih Ketat
Nurhadi menekankan perlunya pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat terhadap program MBG. Akselerasi program ini memang penting, namun harus diimbangi dengan pengawasan yang memadai agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara optimal. Evaluasi dan pengawasan menjadi kunci keberhasilan program.
Baca Juga: DPRD Kuningan Peringatkan: Hentikan Intervensi Proyek MBG, Cegah Benturan Kepentingan!
Menurut pengamatan Nurhadi, penyebab utama maraknya kasus keracunan pada program MBG terletak pada manajemen dapur yang belum tertata dengan baik. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kompetensi kepala dapur hingga ketersediaan ahli gizi. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh dan pembatasan jumlah penerima manfaat per dapur menjadi langkah proporsional untuk mencegah beban berlebih dan menjaga kualitas layanan.
Fakta Kasus Keracunan di Kabupaten Bandung Barat
Sebagai informasi, kasus keracunan massal yang terjadi di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, melibatkan 1.333 orang. Mereka mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu makanan bergizi gratis (MBG). Akibatnya, status Kejadian Luar Biasa (KLB) harus ditetapkan di KBB, menunjukkan skala dampak yang signifikan.
Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, juga memberikan penjelasan terkait kasus keracunan MBG yang terjadi di beberapa daerah. Qodari menyoroti pentingnya sertifikasi laik higiene dan sanitasi (SLHS) dan implementasi SOP keamanan pangan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Persoalan Sertifikasi dan Standar Keamanan Pangan
Qodari mengungkapkan bahwa dari laporan Kemenkes per 22 September 2025, hanya 34 dari total 8.583 dapur MBG yang memiliki SLHS. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan signifikan dalam pemenuhan standar keamanan pangan. Ini menekankan pentingnya perhatian terhadap standar kesehatan.
SPPG harus memiliki SLHS dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG. Data Kemenkes menunjukkan bahwa dari 8.583 SPPG per 22 September, hanya 34 yang sudah memiliki SLHS, sementara 8.549 SPPG lainnya belum memilikinya. Kondisi ini menuntut tindakan cepat dari berbagai pihak untuk meningkatkan standar keamanan pangan dalam program MBG.
Kesimpulan dan Langkah Selanjutnya
Kasus keracunan massal pada program MBG di Kabupaten Bandung Barat menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat dan peningkatan standar dalam penyelenggaraan program. Desakan dari anggota DPR, Nurhadi, mencerminkan kebutuhan mendesak untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Hal ini mencakup investigasi penyebab keracunan, peningkatan standar dapur, serta pembenahan tata kelola program.
Dengan adanya langkah-langkah ini, diharapkan program MBG dapat berjalan lebih efektif dan aman. Tujuannya adalah memastikan manfaat program dapat dirasakan oleh masyarakat tanpa menimbulkan risiko kesehatan yang merugikan. BGN juga akan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan kelalaian atau kesengajaan dalam kasus keracunan, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam video terkait.