Houthi Tahan 11 Staf PBB Usai PM Tewas Diserang Israel di Yaman
Ketegangan di Yaman kembali memuncak menyusul pengumuman dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa kelompok Houthi telah menahan setidaknya 11 stafnya. Penahanan ini terjadi pada hari Minggu (31/8) waktu setempat dalam serangkaian serangan ke kompleks PBB, menyusul tewasnya perdana menteri (PM) Houthi akibat serangan yang diklaim dilakukan oleh Israel. Insiden ini menambah daftar panjang pelanggaran terhadap pekerja kemanusiaan di Yaman yang telah dilanda perang saudara selama hampir satu dekade.
Serangan dan penahanan ini dikhawatirkan akan semakin memperparah krisis kemanusiaan terburuk di dunia yang sedang melanda Yaman, di mana lebih dari separuh populasinya sangat bergantung pada bantuan internasional. Meskipun Houthi belum memberikan komentar resmi mengenai laporan penahanan terbaru ini, kelompok pemberontak tersebut diketahui memiliki rekam jejak dalam menahan pekerja bantuan internasional di masa lalu, termasuk personel PBB.
Seruan Mendesak dari Sekretaris Jenderal PBB
Menanggapi insiden serius ini, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, sebagaimana dilansir kantor berita AFP pada Senin (1/9/2025), menyerukan "pembebasan segera dan tanpa syarat" terhadap para pekerja PBB yang ditahan. Guterres secara tegas membenarkan bahwa 11 personel PBB tersebut telah menjadi sasaran "penahanan sewenang-wenang" oleh otoritas de facto Houthi. Pernyataan ini menggarisbawahi kekhawatiran mendalam komunitas internasional terhadap keselamatan dan keamanan staf kemanusiaan di zona konflik.
Utusan PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, memberikan rincian lebih lanjut mengenai insiden tersebut. Ia menyatakan bahwa penahanan dilakukan di ibu kota Sanaa, yang dikuasai Houthi sejak 2014, dan juga di kota pelabuhan strategis Hodeidah. Menurut Grundberg, penahanan ini terjadi setelah Houthi melakukan "masuk paksa ke kompleks PBB dan menyita properti PBB". Lebih jauh, Grundberg mengungkapkan bahwa total 23 personel PBB telah ditahan oleh Houthi, dengan beberapa di antaranya ditahan sejak tahun 2021 dan 2023. Pada bulan Januari lalu saja, delapan pekerja PBB lainnya juga sempat ditahan oleh kelompok pemberontak tersebut, menunjukkan pola penargetan yang mengkhawatirkan.
Dampak Terhadap Bantuan Kemanusiaan di Tengah Krisis
Insiden penahanan ini menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan lembaga kemanusiaan. Program Pangan Dunia (WFP) pada hari Minggu (31/8) waktu setempat membenarkan bahwa salah satu stafnya telah ditahan di ibu kota Sanaa. WFP secara mendesak menyatakan "sedang mencari informasi tambahan" dari Houthi, mengingat pentingnya operasi mereka untuk menyelamatkan jutaan nyawa di Yaman. Tindakan Houthi ini tidak hanya mengancam keselamatan individu staf, tetapi juga secara fundamental menghambat kemampuan organisasi internasional untuk memberikan bantuan vital di negara yang sangat membutuhkan.
Hans Grundberg menekankan bahwa penangkapan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap "kewajiban mendasar untuk menghormati dan melindungi keselamatan, martabat, dan kemampuan mereka (personel PBB) untuk melaksanakan pekerjaan penting mereka di Yaman." Kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional dan perlindungan terhadap pekerja kemanusiaan adalah prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi dalam setiap konflik. Pelanggaran berulang kali ini menghadirkan tantangan signifikan bagi operasi PBB dan organisasi bantuan lainnya dalam menjalankan misi kemanusiaan mereka di wilayah yang dikuasai Houthi.
Konteks Konflik dan Implikasi Lebih Luas
Penahanan ini terjadi dalam konteks eskalasi konflik yang lebih luas, terutama setelah tewasnya perdana menteri Houthi akibat serangan Israel. Meskipun Israel jarang mengonfirmasi operasi semacam itu, klaim Houthi ini mengindikasikan adanya perluasan dimensi konflik di Yaman. Houthi, yang kini menguasai sebagian besar wilayah Yaman termasuk Sanaa yang direbut pada tahun 2014, mungkin melihat tindakan ini sebagai bentuk retaliasi atau penegasan kekuatan di tengah tekanan eksternal. Namun, penargetan staf PBB, yang beroperasi berdasarkan mandat netralitas, hanya akan mengisolasi mereka lebih jauh dari komunitas internasional dan memperburuk penderitaan rakyat Yaman.
Perang saudara yang telah berlangsung selama satu dekade telah menjerumuskan Yaman ke dalam salah satu krisis kemanusiaan terburuk dalam sejarah modern. Dengan lebih dari separuh penduduknya bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup, gangguan apa pun terhadap operasi bantuan memiliki konsekuensi yang menghancurkan. Komunitas internasional, melalui PBB dan berbagai lembaga, terus menyerukan semua pihak yang bertikai di Yaman untuk mematuhi hukum internasional, melindungi warga sipil, dan menjamin akses tanpa hambatan bagi bantuan kemanusiaan. Pembebasan segera para staf PBB yang ditahan adalah langkah krusial untuk menegakkan prinsip-prinsip ini dan memastikan kelangsungan upaya penyelamatan jiwa di Yaman.