HNW Dukung Pimpinan BP Haji Jadi Menteri Haji dan Umrah Baru
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), menyatakan dukungan penuh terhadap transisi kelembagaan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia. Dalam keterangannya pada Senin, 1 September 2025, HNW menyambut baik disepakatinya perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Haji dan Umrah. Perubahan krusial ini menegaskan bahwa penyelenggaraan haji dan umrah dari Indonesia akan diatur oleh sebuah kementerian, bukan lagi badan, menandai babak baru dalam tata kelola ibadah suci ini.
Dengan tetap menghormati hak prerogatif Presiden Prabowo, HNW secara spesifik menyuarakan dukungannya agar Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) saat ini, Gus Irfan dan Dahnil Anzar, dapat melanjutkan kepemimpinan mereka sebagai Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah yang akan segera dibentuk. Dukungan ini didasari oleh berbagai pertimbangan strategis, terutama mengingat mepetnya persiapan penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun 2026.
Transisi Kelembagaan: Dari Badan ke Kementerian
HNW mengapresiasi langkah cepat DPR RI dalam menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas UU Haji dan Umrah, yang berhasil disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 26 Agustus 2025. Pengesahan ini menjadi puncak dari upaya penguatan dasar hukum penyelenggaraan haji yang sebelumnya telah dimulai dengan penerbitan Perpres Nomor 154 Tahun 2024 tentang BP Haji oleh Presiden Prabowo. “Alhamdulillah DPR berhasil menyelesaikan RUU Perubahan Haji tepat waktu, dan menyepakati peningkatan status kelembagaan BP Haji dari Badan menjadi Kementerian,” ujar HNW. Perubahan ini diharapkan membawa peningkatan signifikan dalam efisiensi dan profesionalisme pelayanan haji dan umrah bagi jutaan umat Islam di Indonesia.
Mengapa Pimpinan BP Haji Saat Ini Ideal untuk Kementerian Baru?
Ada beberapa alasan kuat di balik dukungan HNW terhadap kelanjutan kepemimpinan Gus Irfan dan Dahnil Anzar. Keduanya merupakan pimpinan pertama sejak BP Haji dihadirkan oleh Presiden Prabowo, yang berarti mereka telah menguasai secara mendalam amanat, visi, dan misi pengelolaan haji yang diinginkan oleh Presiden. “Keduanya telah menguasai amanat dan visi misi pengelolaan haji yang diinginkan Presiden Prabowo, selain penguasaan soliditas internal lembaga yang sangat dibutuhkan menghadapi persiapan haji 2026 yang sudah mulai berjalan,” tegas HNW. Pengalaman mereka dalam fase rintisan awal BP Haji, termasuk penyusunan berbagai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan kelengkapan kerja kelembagaan, menjadi modal berharga bagi Kementerian baru.
Lebih lanjut, HNW menyoroti rekam jejak kedua pimpinan tersebut. Gus Irfan, Kepala BP Haji, adalah cucu dari pendiri NU, KH Hasyim Asyari, dengan aktivitas yang kental di lingkungan pesantren dan NU. Sementara itu, Dahnil Anzar, Wakil Kepala BP Haji, dikenal sebagai aktivis Muhammadiyah dan pernah menjabat Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah. “Mereka berdua selain merupakan perintis awal di BP Haji... juga sekaligus telah mewakili dua ormas Islam terbesar di Indonesia, yakni NU dan Muhammadiyah,” jelas HNW. Representasi dua ormas Islam terbesar ini dianggap krusial untuk memastikan inklusivitas dan dukungan luas dari umat.
Tantangan dan Harapan Penyelenggaraan Haji ke Depan
Indonesia setiap tahunnya memberangkatkan lebih dari 220 ribu jamaah haji, dengan total dana penyelenggaraan yang mencapai sekitar Rp 20 triliun. Angka ini diproyeksikan akan terus meningkat sejalan dengan Visi Saudi 2030 dan perjuangan pemenuhan kuota haji yang lebih besar untuk Indonesia. Oleh karena itu, kehadiran Kementerian Haji dan Umrah yang dipimpin oleh sosok kompeten dan profesional adalah sebuah keharusan.
Dukungan terhadap Gus Irfan dan Dahnil Anzar juga muncul dari Komisi VIII DPR RI, yang secara umum menyatakan hal serupa pada rapat haji terakhir pada 27 Agustus 2025. HNW berharap, dengan kepemimpinan yang solid dan berkelanjutan ini, penyelenggaraan haji ke depan akan menjadi lebih baik, lebih profesional, dan tidak mengulangi masalah-masalah yang pernah terjadi sebelumnya. “Tentu kita dukung agar mereka berdua dilantik Presiden menjadi Menteri dan Wakil Menteri Haji, dengan harapan terwujudnya keinginan umat agar penyelenggaraan haji ke depan menjadi lebih baik, lebih profesional, dan tidak mengulangi masalah-masalah seperti pada penyelenggaraan ibadah haji sebelumnya,” pungkas HNW. Langkah ini juga diharapkan dapat memenuhi harapan Presiden Prabowo untuk menghadirkan Kementerian Haji yang terpisah dan mandiri dari Kementerian Agama, guna fokus penuh pada pelayanan ibadah haji dan umrah.
Tonton juga video "RI Harus Hati-hati Jadikan Pulau Galang untuk Pengobatan Warga Gaza" di sini: