DPR RI Akan Bahas '17+8 Tuntutan Rakyat': Janji Evaluasi dan Penghentian Tunjangan

Table of Contents

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunjukkan respons terhadap tuntutan yang diajukan oleh para demonstran, termasuk tuntutan yang dikenal sebagai '17+8 Tuntutan Rakyat'. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa DPR akan mengadakan rapat evaluasi untuk membahas tuntutan tersebut, sekaligus mengumumkan langkah-langkah konkret terkait evaluasi fasilitas anggota dewan dan penghentian tunjangan perumahan.

Latar Belakang dan Pernyataan Resmi DPR

Keputusan ini muncul setelah gelombang demonstrasi yang terjadi beberapa waktu lalu, yang salah satunya menuntut perubahan dan perbaikan di berbagai sektor. Dalam audiensi dengan perwakilan mahasiswa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu, 3 September 2025, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan komitmen DPR untuk merespons tuntutan tersebut. Dasco menjelaskan bahwa DPR akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek, termasuk tunjangan dan keterbukaan kegiatan dewan.

Rapat Evaluasi dengan Pimpinan Fraksi

Salah satu langkah konkret yang akan diambil adalah mengadakan rapat evaluasi dengan pimpinan fraksi. Rapat yang dijadwalkan akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini bertujuan untuk menyatukan pendapat dan mencapai kesepakatan di internal DPR. Dasco menekankan pentingnya evaluasi ini dalam rangka memperbaiki kinerja dan responsivitas DPR terhadap aspirasi masyarakat.

“Kita akan lakukan besok rapat evaluasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan di DPR,” ujar Dasco.

Permohonan Maaf dan Komitmen Perubahan

Dalam kesempatan yang sama, Dasco menyampaikan permohonan maaf mewakili DPR atas beberapa kekeliruan yang terjadi dalam menjalankan tugas. Ia berjanji bahwa pimpinan DPR akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap fasilitas anggota dewan. Hal ini mencakup tinjauan terhadap tunjangan anggota dewan, termasuk keputusan untuk menghentikan tunjangan perumahan mulai 30 Agustus 2025.

'17+8 Tuntutan Rakyat': Apa Saja Isinya?

Tuntutan '17+8 Tuntutan Rakyat' menjadi salah satu fokus utama dalam respons DPR. Tuntutan ini muncul dan didukung oleh berbagai pihak, termasuk influencer dan 211 organisasi masyarakat sipil, seperti YLBHI, PSHK, dan kelompok buruh. Tuntutan tersebut ditujukan kepada sejumlah pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto, DPR, TNI, Polri, dan kementerian di sektor ekonomi.

Beberapa poin penting dalam '17+8 Tuntutan Rakyat' meliputi:

• Reformasi DPR
• Pengesahan RUU Perampasan Aset
• Pembebasan seluruh demonstran yang ditahan
• Pembentukan Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus
• Sejumlah tugas bagi Presiden Prabowo Subianto

Keterlibatan Mahasiswa dan Organisasi Masyarakat Sipil

Pertemuan antara pimpinan DPR dan perwakilan mahasiswa menjadi momentum penting dalam proses dialog. Sebanyak 16 organisasi mahasiswa hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya GMNI, GMKI, KAMMI, HMI, dan BEM SI. Keterlibatan aktif dari berbagai elemen masyarakat sipil menunjukkan kuatnya dukungan terhadap perubahan dan reformasi.

Tindakan Hukum Terhadap Aksi Anarki

Di sisi lain, Polda Metro Jaya juga mengambil tindakan hukum terkait aksi anarki yang terjadi di sekitar gedung DPR. Beberapa orang telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penghasutan. Polisi juga mengungkap sosok yang dianggap sebagai pemicu kerusuhan pada Selasa, 2 September.

Kesimpulan

Respons DPR terhadap tuntutan masyarakat, termasuk '17+8 Tuntutan Rakyat', menunjukkan adanya komitmen untuk melakukan perubahan. Melalui rapat evaluasi, permohonan maaf, dan penghentian tunjangan perumahan, DPR berupaya menunjukkan keseriusannya dalam memperbaiki kinerja dan membangun kepercayaan publik. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjadi awal dari perubahan yang lebih besar dalam sistem pemerintahan dan responsivitas terhadap aspirasi masyarakat.

Baca Juga

Loading...