Desakan Investigasi Dugaan Makar: Kerusakan Lebih Parah dari 1998, Kata Senior PDIP
Wacana pembentukan tim investigasi untuk menyelidiki dugaan makar semakin menguat pasca serangkaian kericuhan yang terjadi. Senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hendrawan Supratikno, bahkan menyebutkan bahwa skala kerusakan akibat kericuhan tersebut melampaui kerusuhan yang terjadi pada tahun 1998.
Masyarakat Bertanya: Siapa di Balik Kericuhan?
Hendrawan Supratikno mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi yang berkembang. Ia menekankan bahwa masyarakat memiliki banyak pertanyaan yang belum terjawab. "Sampai sekarang masyarakat terus bertanya-tanya, kekuatan dan kepentingan politik mana saja yang bermain, siapa sponsor dana pergerakan yang meluas ini, siapa yg memberi komando pergerakan yg mempertontonkan mobilitas terstruktur ini, termasuk yang bermain di dunia digital, dan mengapa semua ini terjadi?" ujarnya kepada wartawan pada Minggu, 7 September 2025. Hendrawan menambahkan bahwa dari skala kerusakan yang ditimbulkan, rangkaian demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus 2025 lalu lebih besar dibandingkan dengan kerusuhan tahun 1998.
Transparansi dan Akuntabilitas dalam Demokrasi
Hendrawan menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem demokrasi. Menurutnya, bangsa yang besar adalah bangsa yang berani jujur mengoreksi kesalahan. "Dalam sistem demokrasi, transparansi dan akuntabilitas memang harus terus dijaga. Pembentukan Tim Independen tersebut, jika bekerja dengan integritas tinggi, akan menjadi vitamin demokrasi dan lampu penerang nurani bangsa," tegasnya. Ia juga menekankan bahwa peristiwa kali ini harus dijadikan momentum untuk kembali ke cita-cita proklamasi dan reformasi.
Mahasiswa Mendesak Pembentukan Tim Investigasi
Usulan pembentukan tim investigasi juga datang dari kalangan mahasiswa. BEM SI (Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia) dan Cipayung Plus telah bertemu dengan Mensesneg Prasetyo Hadi dan Mendiktisaintek Brian Yuliarto di Istana Presiden pada Kamis, 4 September 2025. Dalam pertemuan tersebut, mereka meminta Presiden Prabowo untuk segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar.
Tuntutan Mahasiswa: RUU Perampasan Aset dan Investigasi Makar
Koordinator Media BEM SI Kerakyatan, Pasha Fazillah Afap, mengungkapkan bahwa mereka juga mendesak percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset yang telah disampaikan di DPR RI. "Namun mungkin untuk hari ini, kami segera secara lantang juga atas nama BEM SI Kerakyatan menyampaikan bahwa kami dengan tegas untuk menuntut dan menekan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar," ujar Pasha.
Ketua BEM UPNVJ, Kaleb Otniel Aritonang, menambahkan bahwa tuntutan 17+8 yang viral di media sosial juga disampaikan kepada pihak Istana. Kaleb menyebut Mensesneg Prasetyo telah menerima aspirasi tersebut. Selain itu, BEM SI Kerakyatan juga menekankan pentingnya pemerintah eksekutif, yudikatif, dan legislatif untuk menegakkan supremasi sipil dan menolak militerisme.
Dukungan Terhadap Supremasi Sipil
Pernyataan Kaleb menegaskan bahwa militer seharusnya menjadi alat negara dan kembali ke barak, sesuai dengan peran dan fungsinya. Desakan pembentukan tim investigasi ini mencerminkan kekhawatiran yang mendalam terhadap potensi ancaman terhadap demokrasi dan stabilitas negara. Perlu adanya upaya bersama untuk mengungkap kebenaran dan memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan transparan.