Dasco Minta Maaf: Tunjangan Rumah DPR Rp50 Juta Dihentikan Mulai 30 Agustus 2025
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5337530/original/001210700_1756903283-IMG_9569.jpeg)
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengambil langkah responsif terhadap tuntutan masyarakat yang disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan dan berbagai organisasi kepemudaan serta keagamaan. Langkah ini meliputi penghentian tunjangan perumahan anggota dewan dan upaya reformasi internal.
Pertemuan DPR dengan BEM SI dan Ormas: Respons Terhadap Tuntutan
Pertemuan antara pimpinan DPR dan perwakilan BEM SI serta organisasi masyarakat sipil digelar di Gedung DPR, Jakarta. Hadir dalam pertemuan tersebut, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurija. Dalam pertemuan ini, berbagai tuntutan disampaikan, termasuk evaluasi terhadap tunjangan anggota dewan dan respons terhadap demonstrasi yang terjadi.
Penghentian Tunjangan Perumahan: Komitmen Perubahan
Salah satu poin penting yang disampaikan adalah penghentian tunjangan perumahan bagi anggota DPR. Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan bahwa tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta per bulan akan dihentikan mulai 30 Agustus 2025. Keputusan ini merupakan respons terhadap aspirasi masyarakat yang menginginkan efisiensi anggaran dan peningkatan kinerja wakil rakyat.
Evaluasi Menyeluruh dan Moratorium Perjalanan Dinas
Selain penghentian tunjangan, DPR juga berkomitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai tunjangan yang diterima oleh anggota dewan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan penggunaan anggaran yang lebih efektif dan efisien. Sebagai tambahan, DPR juga akan memberlakukan moratorium kunjungan kerja atau perjalanan dinas luar negeri. Tujuannya adalah untuk menghemat anggaran dan memfokuskan kinerja pada kepentingan dalam negeri.
Permintaan Maaf dan Komitmen Perbaikan
Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas kekeliruan dan kekurangan yang terjadi dalam kinerja anggota dewan. Ia mengakui bahwa permintaan maaf saja tidak cukup, dan diperlukan langkah-langkah nyata untuk memperbaiki kinerja DPR. Dasco berjanji akan melakukan perbaikan secara menyeluruh dan dalam waktu dekat.
Reformasi DPR: Puan Maharani Pimpin Perubahan
Untuk mempercepat reformasi, Ketua DPR Puan Maharani akan memimpin langsung upaya perubahan di tubuh DPR. Reformasi ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas DPR. Langkah ini juga menunjukkan komitmen DPR untuk merespons tuntutan masyarakat akan perubahan yang lebih baik.
Kordinasi dengan Pemerintah: Pembentukan Tim Investigasi
DPR telah melakukan komunikasi dengan pemerintah melalui WhatsApp untuk membahas beberapa hal penting. Beberapa di antaranya adalah pembentukan tim investigasi dan isu makar, serta pembahasan undang-undang perampasan aset. Selain itu, juga ada tuntutan pengurangan pajak. Semua ini akan melibatkan kerja sama antara DPR dan pemerintah.
Kesimpulan: Langkah Maju Menuju Perbaikan
Keputusan DPR untuk menghentikan tunjangan perumahan, melakukan evaluasi menyeluruh, dan melakukan reformasi internal merupakan langkah maju dalam merespons aspirasi masyarakat. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dan mendorong kinerja DPR yang lebih baik. Diharapkan, dengan adanya perubahan ini, DPR dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat dengan lebih baik.