Bareskrim Polri Turun Tangan: Investigasi Mendalam Kasus Keracunan MBG di Indonesia
Rentetan kasus keracunan makanan yang terjadi setelah konsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah mendorong respons serius dari berbagai pihak. Bareskrim Polri mengambil langkah konkret dengan melakukan investigasi, sementara Badan Gizi Nasional (BGN) berupaya melakukan evaluasi dan perbaikan. Peristiwa ini menjadi perhatian serius karena dampaknya langsung pada kesehatan dan keselamatan siswa yang menjadi target program MBG.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjadi salah satu tokoh yang menyuarakan keprihatinan atas kasus keracunan MBG. Beliau mendesak BGN untuk menangani masalah ini secara serius dan melibatkan aparat penegak hukum (APH) dalam proses investigasi. Tujuannya adalah untuk mengungkap penyebab pasti dari keracunan tersebut, apakah disebabkan oleh kelalaian, faktor kesengajaan, atau penyebab lainnya.
Respons Cepat dari Berbagai Pihak
Pernyataan Dasco disampaikan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 25 September 2025. Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap program MBG agar dapat berjalan efektif sesuai tujuan awal. Komisi IX DPR juga menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan perbaikan dan evaluasi terhadap program tersebut.
Kepala Kantor Staf Presiden, Muhammad Qodari, juga memberikan tanggapan terkait kasus keracunan MBG. Ia menyebutkan bahwa saran dan masukan telah disampaikan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Qodari juga menyinggung pentingnya sertifikasi layak higienis dan pengawasan oleh puskesmas sebagai upaya preventif.
Peran Bareskrim Polri dalam Pengungkapan Kasus
Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) turut aktif melakukan asistensi terhadap kasus dugaan keracunan MBG. Brigjen Helfi Assegaf selaku Dirtipideksus Bareskrim Polri menjelaskan bahwa penanganan kasus akan dilakukan oleh Polda masing-masing. Tujuan utama asistensi ini adalah untuk mengumpulkan fakta-fakta terkait keamanan pangan dalam program MBG.
Penyidik Bareskrim Polri telah menyambangi sejumlah dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Hal ini dilakukan untuk memastikan kualitas bahan pokok yang digunakan dalam penyediaan MBG. Langkah ini merupakan bagian dari upaya investigasi untuk mengungkap penyebab keracunan dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Kasus Keracunan di Berbagai Daerah
Beberapa kasus keracunan MBG telah dilaporkan terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Di Kecamatan Cipongkor, Bandung Barat, sebanyak 1.333 siswa diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi MBG. Kasus lain terjadi di Ketapang, Kalimantan Barat, yang diduga disebabkan oleh konsumsi lauk hiu goreng yang mengandung merkuri tinggi.
Baca Juga: Kacab Bank Ditemukan Tewas Mengenaskan di Bekasi: Fakta Terbaru
Insiden-insiden ini menunjukkan urgensi untuk melakukan investigasi mendalam dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang efektif. Pemerintah dan pihak terkait perlu bekerja sama untuk memastikan keamanan pangan dan mencegah terulangnya kasus keracunan MBG.
Upaya Badan Gizi Nasional (BGN)
Menanggapi rentetan kasus keracunan, Badan Gizi Nasional (BGN) telah menerapkan prosedur operasi standar (SOP) baru. SOP ini mewajibkan setiap koki di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memiliki sertifikat dari lembaga yang berwenang. Kebijakan baru lainnya adalah mewajibkan yayasan mitra untuk menyediakan koki pendamping.
Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, menjelaskan bahwa langkah-langkah ini diambil untuk meningkatkan pengawasan dan memastikan kualitas makanan yang disajikan. Dengan melibatkan yayasan mitra, diharapkan tanggung jawab atas keamanan pangan dalam program MBG menjadi lebih besar.
Sertifikasi Koki dan Pengawasan yang Lebih Ketat
Sertifikasi koki menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengolah makanan yang aman dan bergizi. Pengawasan yang lebih ketat dari BGN dan yayasan mitra diharapkan dapat mencegah terjadinya kesalahan yang dapat menyebabkan keracunan.
Langkah-langkah yang diambil oleh BGN, bersama dengan investigasi yang dilakukan oleh Bareskrim Polri, diharapkan dapat memberikan solusi komprehensif terhadap masalah keracunan MBG. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa program MBG dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi para siswa.
Kesimpulan dan Harapan ke Depan
Kasus keracunan MBG menjadi pengingat akan pentingnya pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap program-program pemerintah. Keterlibatan Bareskrim Polri dalam investigasi menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini.
Diharapkan, investigasi yang mendalam akan mengungkap penyebab pasti keracunan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Program MBG yang lebih aman dan berkualitas akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi siswa di seluruh Indonesia. Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan kasus ini dapat disaksikan dalam program detikPagi edisi Jumat, 26 September 2025, serta melalui platform digital detikcom.