Ancaman Trump Tak Mempan, Perang Rusia di Ukraina Berlanjut
Meskipun menghadapi tekanan internasional dan ancaman sanksi baru dari mantan Presiden AS Donald Trump, Presiden Rusia Vladimir Putin tetap melanjutkan invasi ke Ukraina. Sumber-sumber di Kremlin mengindikasikan bahwa Putin bertekad melanjutkan perang hingga Barat memenuhi tuntutan perdamaiannya, percaya bahwa tidak ada pihak yang serius menegosiasikan perdamaian dengannya.
Trump sebelumnya memberikan ultimatum kepada Putin, mengancam sanksi dan tarif tambahan jika tidak ada gencatan senjata dalam waktu 50 hari. Ancaman ini termasuk tarif hingga 100% pada barang-barang Rusia dan sanksi sekunder terhadap negara-negara yang masih berdagang dengan Rusia. Namun, Kremlin tampak tidak terpengaruh, yakin bahwa kekuatan ekonomi dan militer Rusia mampu menahan tekanan tersebut, dan menilai bahwa ancaman terhadap negara-negara pembeli minyak Rusia seperti China dan India tidak akan mengganggu jalur distribusi Moskow secara signifikan.
Meskipun terdapat komunikasi antara Putin dan Trump, termasuk beberapa panggilan telepon dan kunjungan utusan khusus AS, negosiasi perdamaian belum menghasilkan kemajuan berarti. Putin menuntut penghentian ekspansi NATO ke timur, netralitas Ukraina, pengakuan atas wilayah yang dikuasai Rusia, dan perlindungan bagi penutur bahasa Rusia. Ia juga menawarkan kemungkinan jaminan keamanan multilateral untuk Ukraina, namun detailnya masih belum jelas. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menolak mengakui kedaulatan Rusia atas wilayah pendudukan dan bersikukuh pada hak Ukraina untuk bergabung dengan NATO.
Saat ini, Rusia menguasai hampir 20% wilayah Ukraina, termasuk Krimea dan sebagian wilayah lainnya. Dalam tiga bulan terakhir, Rusia telah memperluas kontrolnya atas lebih dari 1.400 km² wilayah baru. Para ahli memperkirakan potensi perluasan ambisi Rusia hingga ke wilayah Dnipropetrovsk, Sumy, dan Kharkiv jika Ukraina tidak memberikan perlawanan sengit. Meskipun perang telah berlangsung dan sanksi diberlakukan, ekonomi Rusia tetap menunjukkan ketahanan, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 2,5% tahun ini. Namun, sumber internal memperingatkan kemungkinan eskalasi konflik dalam beberapa bulan mendatang.