Anggota DPR RI H. Rudi Hartono Bangun SE, MAP : Potensi PNBP di Polri dan Kementerian Banyak yang Belum Optimal
JAKARTA, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID - Anggota Komisi XI DPR-RI dari Fraksi Partai Demokrat, H.Rudi Hartono Bangun SE,MAP mengatakan, pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di intansi Polri dan Kementerian banyak yang belum dikelola secara optimal, sehingga kontribusinya terhadap anggaran negara juga kurang maksimal.
Hal itu disampaikan H. Rudi Hartono Bangun,SE,MAP, dalam rapat kerja dengan Kapolri yang diwakili Asrena Polri, kementerian hukum Ham, Kementerian BUMN, Kementerian Pendidikan dan kementerian kesehatan baru-baru ini.
Beberapa PNPB ( Pendapatan Negara Bukan Pajak ) di instansi yang saat ini yang dipaparkan oleh Asrena Polri Brigjen Bambang Sunar Wibowo , dalam Polri ada potensi-potensi PNPB yang bisa diperoleh dan sudah ada sejak lama contoh PNBP dibidang lalu lintas (SIM< STNK, SKCK dll). Lalu dibidang intelijen Polri (Penerbitan Surat Izin Pemakaian senjata dan bahan peledak ) ini juga sudah ada sejak dulu. Dan jika digali lagi potensinya, gimana caranya ? sementara pemakaian senjata dan bahan peledak bukan untuk sembarangan orang bisa dihitung nilainya dan tidak signifikan.
Begitu juga dengan objek vital Negara disisi mana BNPBnya akan maksimal kita gali ? ujar Pak irjend Bambang Sunar Wibowo selaku asisten perencanaan Kapolri menjelaskan dengan detail potensinya dimana lagi selain hal-hal yang dipaparkan diatas.
Dalam rapat ini ujar H. Rudi Hartono Bangun SE, MAP , saya meminta kepada irjend Bambang Surnar vWibowo selaku asisten perencanaan Kapolri agar bisa menjelaskan dengan detail potensinya dimana lagi selain hal – hal yang kita bahas dan paparkan didalam rapat ini, dalam hal ini Pak Asrena Polri dan jajarannya agar lebih inovatif menggali potensi pendapatan penerimaan yang baru contohnya,ada dihadapan kita yang kita lalui di jalan Sudirman ini.
Contohnya kenapa tidak kita buat jalan khusus Bus way, kepada kenderaan yang mau melalui jalur bus way dikenakan tarip tinggi. Dalam hal ini kepolisian lalu lintas dan kementerian perhubungan bisa mengatur sistem pengutipan pembayaran kepada kenderaan khusus ,yang mana mau masuk jalur bus way tarip sangat lumayan mahal, sehingga potensi penerimaan Negara bukan pajak baik baru maupun yang lama diciptakan secara inovatif, Papar Rudi.
Lebih Lanjut H, Rudi Hartono Bangun,SE,MAP mengatakan,, dikementerian BUMN saya lihat banyak potensi penerimaan Negara bukan pajak yang belum digali dan tidak dioptimalkan. Dalam hal ini menteri dan sekretaris menteri harus serius membantu presiden untuk bisa mewujudkan program nawa cita presiden, saya menilai teorinya sangat baik tinggal mau tidak pembantu presiden dan para kepala daerah ikut membantu dalam mensukeseskan pemerintahan sekarang,sehingga potensi penerimaan negara bukan pajak yang baru akan tercipta, kata Politisi Partai Demokrat H, Rudi Hartono Bangun,SE,MAP.(rm/biro langkat).