Home / OPINI / Salah Memilih Caleg, Lima Tahun Menanggung Akibatnya
meizu

Salah Memilih Caleg, Lima Tahun Menanggung Akibatnya

Dari sekarang Pemilu tinggal delapan bulan lagi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan siapa Caleg dari 16 Partai Politik (Parpol). Jumlahnya mencapai jutaan orang tersebar di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Yang perlu diperhatikan bagaimana kualitas caleg yang akan dipilih masyarakat pada Pemilu 2019 ini

Di Provinsi Kepri misalnya,  jumlah caleg yang akan maju ke DPR-RI  terlihat masih didominasi wajah lama  atau yang berstatus incumbent dan ada juga bukan orang Kepri. Demikian juga yang akan maju ke DPRD Provinsi Kepri dan DPRD Kabupaten/Kota. Baik  DPRD Kepri maupun Kabupaten/ Kota juga caleg masih didominasi wajah lama. Itu berarti bisa diprediksi bahwa kinerja anggota legislatif mendatang tidak jauh beda dengan yang ada sekarang ini.

Namun yang jadi pertanyaan seperti apakah harapan kita akan kualitas caleg mendatang. Sebab jika masyarakat salah memilih, bukan tidak mungkin kita akan menanggung lima tahun akibatnya. Ini harus kita tentukan sejak saat ini. Jangan sampai pemilu mendatang hanya menjadi panggung politik para caleg tanpa memperhatikan kepenting masyarakat.

Masyarakat bisa menentukan sebuah pilihan politik pada Pemilu 2019 mendatang dari saat ini, sebab ada beberapa permasalahan yang akan dihadapi. Persoalannya kita bingung menjatuhkan pilihan politik  kepada calon legislative yang jumlahnya sangat banyak di Provinsi Kepri bisa mencapai ribuan orang dengan berbagai program yang mereka tawarkan.

Oleh sebab itu dalam menentukan pilihan politiknya, masyarakat harus dari mulai sekarang mempertimbangkan secara cermat. Dan yang perlu digarisbawahi adalah dalam memilih caleg harus yang berkualitas. Artinya berkualitas tidak hanya diukur apakah calleg tersebut orang terkenal atau pengusaha.  Karena dari pengalaman beberapa pemilu lalu banyak anggota legislatif orang terkenal dan pengusaha, akan tetapi setelah terpilih tidak bisa berbuat apa apa. Hal itu disebabkan karena pada saat kampanye mereka hanya mengandalkan duit untuk meraih dukungan.

Akibatnya, setelah terpilih tak bisa berbuat apa-apa. Memilih caleg harus memiliki sejumlah kriteria penilaian yang terukur agar kita tidak terjebak dengan janji manis caleg. Ujung-ujungnya nanti kita hanya bisa mengeluh ketika biaya hidup tinggi, ketika menghadapi masalah sosial sedangkan, para wakil kita sibuk dengan studi banding ke luar negeri. Oleh karena itu untuk memilih caleg yang berkualitas, paling tidak kita memiliki beberapa kriteria penilaian, yaitu memiliki integritas intelektual, sosial dan bermoral.

Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang ini adalah momentum bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Di pesta demokrasi kali ini, pemilih diharapkan bisa memiih wakil-wakilnya yang duduk di kursi legislatif adalah caleg yang menjadi representasi rakyat. Walaupun suksesi politik dari pemilu ke pemilu terus terjadi perubahan.

Namun diharapkan masyarakat harus cerdas memilih caleg, tidak caleg mantan korupsi dan sindikat narkoba. Seperti yang terjadi saat ini di DPRD Malang sebanyak 22 anggota DPRD jadi tersangka korupsi oleh KPK, dan anggota DPRD Langkat yang menjadi Bandar narkoba. Pilihlah caleg berkualitas dan punya integritas. Sebab caleg-caleg yang terpilih nanti memiliki tugas yang sangat berat di lembaga legislatif. Kita tidak inginkan caleg yang hanya sekedar duduk manis di kantor, menerima gaji dan angkat-angkat kaki saja.

Ja­ba­tan sebagai caleg sangat mulia mereka sebagai penyalur aspi­rasi rakyat kepada pemerintah dan men­ja­lankan tugas dan programnya. Masyarakat tidak mengharapkan caleg yang terpilih ha­nya memikirkan gengsi atau gaji besar serta mendapat fasilitas, apalagi untuk meng­un­tung­kan diri sendiri ataupun korupsi. Men­jadi caleg adalah menjadi wakil rak­yat yang bertugas pula melayani rakyat dan menjawab aspirasi rakyat terhadap pemerintah.

Siapa saja berhak untuk ikut caleg tak ada yang melarang, karena itu adalah bentuk demokrasi yang memang benar-benar dijunjung ting­gi di negeri ini. Siapa saja berhak ikut mem­bangun bangsa dan negara tanpa ada larangan. Dengan begitu, Indonesia akan tetap dikenal sebagai negara yang ber­demokrasi, terkecuali yang tercantum dalam Peraturan KPU.

Jangan lupa, maksud demokrasi itu adalah dari rakyat, oleh rak­yat dan untuk rakyat. Jadi, bagi caleg ketika diberikan kepercayaan oleh rakyat dahulukan un­tuk ke­makmuran rak­yat. Kepentingan rakyat ada­lah segalanya dibandingkan ke­pentingan pribadi.***

Penulis : Mawardi (Pemimpin Redaksi)

 

 

Check Also

Perlunya Menjaga Perdamaian dan Persatuan di Tahun Politik

Tahun politik di Indonesia telah dimulai dari Pilkada 2018 hingga Pileg dan Pilpres tahun 2019. …

Korupsi di Indonesia Sudah Merupakan Penyakit Akut

Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini bukanlah hal baru lagi. korupsi di Indonesia …