Home / NASIONAL / KORUPSI / Korupsi di Indonesia Sudah Merupakan Penyakit Akut
meizu

Korupsi di Indonesia Sudah Merupakan Penyakit Akut

Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini bukanlah hal baru lagi. korupsi di Indonesia sudah merupakan penyakit akut, pelakunya tidak hanya dilakukan oleh pejabat ekskutif, dan yudikatif  saja. Tetapi sudah menjamur ke pejabat lembaga legislative di negeri ini. Korupsi adalah perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan kerugian Negara. Oleh karena itu, tak heran bila praktik korupsi di Indonesia disebut  sebagai tindak pidana luar biasa atau extra ordinary crime.

Dimana penyalahgunaan kewenangan tersebut dapat berbentuk suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, perbuatan pemerasan, perbuatan curang, dan benturan kepentingan dalam pengadaan. Berbagai media mengungkap bahwa dari tahun ke tahun jumlah penanganan kasus korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun lembaga penegak hukum lainnya mengalami peningkatan.

Maka dengan masih maraknya kasus korupsi di Indonesia, membuat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga legislatif akhir akhir ini terus menurun, hal ini memicu memburuknya iklim usaha di Indonesia. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa praktik korupsi di Indonesia baik sektor swasta maupun pemerintah yang berimplikasi merugikan keuangan Negara masih marak terjadi.

Sebagai contoh, kasus korupsi terbaru penangkapan 41 anggota DPRD Kota Malang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seolah menunjukkan bahwa perang melawan korupsi belum tuntas. Perilaku korupsi yang semakin marak dan menyebar hampir disemua level pemeritahan tingkat pusat hingga desa, maupun legislative membuat Transparancy International menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat korupsi yang sangat tinggi. Pada tahun 2017 Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berada pada peringkat 90 dari 176 negara.

Meski KPK telah melakukan berbagai upaya pencegahan melalui UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Korupsi sebagai panduan kuat bagi KPK untuk melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Ternyata hingga kini belum memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. Hal ini disebabkan hukuman bagi pelaku korupsi di Indonesia saat ini masih sangat ringan. Banyak pelaku korupsi yang hidup dalam penjara dengan berbagai fasilitas. Tentu hal ini sangat memprihatinkan.

Berdasarkan data yang dirilis KPK, dari tahun 2005 hingga 2017 tercatat ada 2.902 kasus korupsi di Indonesia. Dari keseluruhan kasus tersebut, 14,75% kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) dan 15,64% kasus masuk pada fase eksekusi. Namun sebagian besar kasus masih dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan masing-masing dengan persentase 30,88%, 21,30%, dan 17,44%.

Sementara para pelakunya, pejabat Eselon I / II / III menempati posisi paling tinggi dengan 22 kasus korupsi di tahun 2017, kemudian diikuti swasta dengan 14 kasus, dan anggota DPR dan DPRD sebanyak 10 kasus. Angka ini diperkirakan akan bertambah, melihat kinerja KPK yang semakin gencar melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Laporan KPK tahun 2017 mengungkap jumlah OTT pelaku korupsi mencapai 58 kasus, meningkat lebih dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

Memprihatinkan! Itulah kata untuk mengungkap maraknya terjadi kasus korupsi di negeri ini. Praktik korupsi bukan cuma di level eksekutif pemerintah yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi, level legislatif sebagai pengawas, bahkan yudikatif sebagai aparat penegak hukum  ikut tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi.

Hal ini tidak lain, disebabkan tata kelola manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang effektif dan effisien, mempengaruhi merebaknya tindak pidana korupsi. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi pemborosan keuangan negara yang berpotensi korupsi sebesar 30 sampai 40 persen merupakan anggaran perjalanan dinas PNS .

Dimana kasus korupsi perjalanan dinas boleh dikatakan merupakan lahan subur. Dari sekian banyak kasus korupsi yang merugikan Negara, kasus korupsi perjalanan dinas salah satu modus yang paling laris. Hal ini bisa cek pada akhir tahun penggunaan anggaran di setiap SKPD, hampir tidak ada sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) perjalanan dinas yang disetor kembali ke kas daerah. Penyerapan anggarannya bisa mencapai seratus persen.

Berita terkait kasus perjalanan dinas yang melibatkan aparatur sipil baik tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota sering kita dengar. Perjalanan dinas diasumsikan untuk menunjang kinerja pelayanan birokrasi atau tugas dan fungsi setiap lembaga Negara. Namun fenomena yang ada sering kali berakhir dengan penyelewengan anggaran. Modus yang sering digunakan adalah perjalanan dinas fiktif, tiket palsu, pembayaran ganda dan kelebihan perjalanan dinas.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) cukup banyak menemukan penyimpangan perjalan dinas, dimana modus penyimpangan yang sering terjadi berupa belanja perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan atau kelebihan pembayaran, maupun bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai alias dipalsukan. Hal tersebut jelas berdasarkan laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK kejahatan itu merupakan pelanggaran Kepatuhan terhadap Peraturan dan Perundangan-undangan. Hal ini yang belum disadari oleh para pelaku korupsi.***

 

Penulis : Mawardi (Pemimpin Redaksi)

 

Check Also

Kejati Kepri Siap Terima Limpahan 9 Tersangka Korupsi

TANJUNGPINANG, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Penyidik Direskri Polda Kepri dalam waktu dekat akan melimpahkan berkas Sembilan tersangka dugaan korupsi …

Ketua LSM Kodat 86 Tain Komari : Penyelewengan APBD Bintan Rp 1,7 Miliar “Jelas Itu Korupsi “

BINTAN, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Kasus dugaan korupsi terkait penyelewengan anggaran belanja barang dan jasa makanan dan minum di …