Home / SUMATERA / SUMATERA UTARA / LANGKAT / Wakil Ketua DPRD Langkat Kecam Kades Tak Netral Dukung Capres No.01
meizu

Wakil Ketua DPRD Langkat Kecam Kades Tak Netral Dukung Capres No.01

LANGKAT, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Oknum Kades akan diproses secara hukum karena diduga tidak bersikap netral dan berpolitik, mengampanyekan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang terekam video. Dalam video berdurasi 46 detik itu, oknum Kades Tanjung Mulia Kabupaten Langkat diduga mengumpulkan dan mengajak masyarakat mengucapkan ikrar mendukung dan memilih Joko Widodo pada Pilpres 17 April 2019 mendatang.

Wakil Ketua DPRD Langkat, Donny Setha, lewat laman Facebooknya mengunggah video yang dianggap pelanggaran hukum, dengan bubuhan caption : “masuk ke msgr saya di face book.hati2 pak kades bisa kenak pecat dan sangsi hukum”. Dikatahui oknum yang dimaksud adalah Kades Tanjung Mulia, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Subagio.

Pada laman komentar Facebook Wakil Ketua DPRD Langkat, @Donny Setha, video tersebut banyak dikomentari dan sudah puluhan netizen yang ikut membagikannya. Beberapa di antanya memberi komen dengan nada kecewa. Donny Setha dikonfirmasi membenarkan bahwa akun yang dimaksud adalah akun asli Facebook miliknya. Bahkan Donny memastikan oknum Kades dalam video Subagio mengampanyekan Joko Widodo.”Akun saya. Video tersebut adalah benarnya, dan aktor di dalam video itu adalah Oknum Kades. Saya Pastikan yang pakai Blangkon itu Kades. Saya kenal sama dia dan biasa saya panggil Pak Bagio,” kata Donny, Selasa, (5/2/2019)

Wakil Ketua DPRD Langkat, Donny Setha, menyayangkan tindakan melanggar hukum oknum Kades yang seolah tidak paham aturan. Katanya, meski tidak memakai atribut kedinasan, tetap saja jabatan kades bersifat melekat.”Saya sebenarnya kasihan melihat dia. Seharusnya Kepala Desa itu paham peraturan. Jabatannya itu melekat pada dirinya, mau pakai apa pun wadahnya, dia tidak boleh ikut serta dalam kegiatan politiknya dan seharusnya netral,” ungkap Donny Setha.

Donny juga menegaskan tidak pernah mau mempermasalahkan pilihan orang lain dalam mendukung paslon yang mana dan nomor berapa pada Pilpres nanti. Donny Setha, bilang seharusnya Bawaslu mau pun Panwas seharusnya proaktif melihat kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat serta memberitahu mana yang dilarang.”Hati-hati saja sebagai Kepala Desa, walaupun memakai baju bebas. jikalau pun ada peran seseorang di belakang ini, namun kades bisa terkena sanksi pidana dan pemecatan,”jelasnya.

Terkait beredarnya video kini sudah diketahui oleh Panwascam Hinai. Hal itu dibenarkan oleh Ketua Bawaslu Langkat Husni Laili, dan Kordiv Penindakan Pelanggaran, Juliadi”Akan melakukan penelusuran lebih lanjut. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

Lebih jelas, Juliadi mengatakan bahwa Bawaslu Langkat akan segera memanggil oknum kades yang ada di dalam video mendukung Jokowi itu. Juliadi bilang informasi tersebut didapatnya dari Panwascam Hinai pada di hari Sabtu (2/2/2019) melalui WhatsApp.”Itu tanggal 2 Februari kemarin. Ke depan tentunya akan dipanggil. Tetapi kita ada prosedur dan tata cara dalam penanganan pelanggaran, sebagaimana Perbawaslu 7 sebagai temuan ataupun laporan,” beber Juliadi.

Untuk itu, sambung Juliadi, pihak Panwascam sudah berkomunikasi dan mendatangi pihaknya, dan selanjutnya Pancascam Hinai akan membuat Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (LHPP) terkait dengan Video tersebut.

“Panwascam Hinai juga telah menggelar Rapat Pleno di kantor mereka. Selanjutnya mereka melakukan investigasi terhadap terduga di video tersebut dan akan ditindaklanjuti sesuai Peraturan Perundang-undangan,” pungkas Juliadi.

Juliadi menegaskan, jika benar dalam video oknum kades ikut mengampanyekan satu di antara Capres dipastikan terkena sanksi hukum. Bukan hanya melanggar PKPU, tetapi juga melanggar Undang Undang.

“Kalau PKPU itu dari nomor 23 sampai 33, sebagaimana perubahan dari PKPU 28 dan 21. Dan kalaupun dugaan tersebut benar, maka sanksinya yang pertama ada Undang Undang Desa, dan akan kita serahkan ke Pimpinan di atasnya, yaitu Camat ataupun Bupati,” ucapnya.

Lanjut Juliadi, jika unsur pidananya terpenuhi, maka akan dibawa ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Dalam hal ini akan diproses di kepolisan dan kejaksaan.”Tunggu hasilnya ya, karena saat ini kita masih dalam tahap penyelidikan. Kita sudah berkordinasi dengan Bawaslu Provinsi terkait video itu,” ujarnya seraya membenarkan jika dalam video itu juga ada salah seorang Caleg DPR RI berinisial S.

“Waktu investigasi itu 7 hari, setelah terpenuhi syarat formil dan materil, maka akan dijadikan temuan. Bawaslu Langkat mengimbau masyarakat untuk turut serta dan aktif melakukan pengawasan dalam kepemiluan ini,” ujarnya.

“Kepada masyarakat, baik itu pihak-pihak yang dilarang berkampanye, untuk mengikuti aturan Peraturan Perundang undangan agar tidak menyalahi peraturan yang ada. Kalau ada pelanggaran terkait Pemilu, masyarakat bisa laporkan ke kami,” tegasnya.

Ucapan yang disampaikan diduga oleh oknum Kades yang kemudian diikuti oleh puluhan warga berbunyi :”Auzubillah himinash shaitan-nir-rajeem, Kami Puja Kesuma dan warga Kabupaten Langkat, Kecamatan Hinai, Tiga belas Desa, Jumlah DPT 34 ribu suara, akan memenangkan Bapak Jokowi 2 Periode dan siap door to door, yes yes yes, Wassalamualaikum warahmatulilahi wabarakatuh”.

Terpisah Sekretaris Dinas PMDK Langkat, Mirza, menjelaskan bahwa seorang Kades atau pejabat publik, tidak boleh memobilisasi masyarakat untuk mendukung salah satu Paslon Capres/Cawapres.

“Wah, sebenarnya ini sudah tidak diperbolehkan kalau seorang Kades terang-terangan mengajak warga atau memobilisasi warganya untuk mendukung salah satu paslon Capres. Karena bagi saya ini merupakan laporan dari warga, kita akan memberikan teguran kepada oknum Kades itu. Tapi, kalau dia mendukung salah satu paslon secara pribadi, ya itu gak ada masalah. Tapi jangan memobilisasi massa,” ujarnya saat dikonfirmasi Rakyat Media melalui ponselnya, Rabu (6/2/2019.

Mirza menjelaskan, kalau seorang Kades atau pejabat publik terang-terangan memobilisasi massa mendukung salah satu paslon, itu sudah masuk ranahnya Bawaslu atau Panwas. “Kita hanya memberikan teguran kepada oknum Kades bersangkutan sesuai laporan masyarakat, sesuai dengan tupoksi kita,” tandasnya.

Penulis : Rudi Hartono (Redaktur Pelasana) Koran rakyat Media

Editor : Mawardi

Check Also

Puluhan Ribu Masyarakat Bengkulu Suarakan Prabowo Presiden

BENGKULU, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Calon Presiden (Capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto menyapa warga Bengkulu di Kemuning Resto, …

Calon Wakil Presiden Sandiaga Salahudin Uno Akan Tampil Apa Adanya Pada Acara Debat

PEKALONGAN, RAKYAT MEDIA.CO.ID-Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahudin Uno menyatakan bahwa dirinya akan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *