Home / KEPRI / ANAMBAS / Tindak Lanjut Penetapan Tersangka : Bupati Anambas Abdul Haris Mandek
meizu

Tindak Lanjut Penetapan Tersangka : Bupati Anambas Abdul Haris Mandek

TANJUNGPINANG, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Kasus hukum Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri, terkait laporan manajemen PT Kartika Jemaja Jaya (PT KJJ) atas penolakan terhadap kawasan Pulau Jemaja untuk dijadikan perkebunan karet hingga kini tindak lanjut kasus tersebut tidak ada kejelasan.

Mengendapnya kasus tersebut di Mabes Polri dipertanyakan berbagai kalangan, padahal dalam kasus tersebut, Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana: penyalahgunaan wewenang dan atau fitnah dan atau perbuatan tidak menyenangkan, sebagaimana dalam pasal 421 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 335 KUHP.

Penetapan tersangka terungkap dari surat panggilan Bareskrim Polri bernomor B/26/19/IV/Res.1.24/2018/Bareskrim, perihal pemberitahuan pemanggilan tersangka atas nama Abdul Haris selaku Bupati Kepulauan Anambas. Ketika itu Surat ditandatangani Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Brigjen Pol Herry Rudolf Nahak atas nama Kepala Bareskrim Mabes Polri.

Sumber Koran Rakyat Media mengungkapkan, bahwa kasus yang membelit Bupati Anambas itu, terkait permasalahan PT Kartika Jemaja Jaya (KJJ) di Kabupaten Anambas, perusahaan tersebut ingin mengembangkan perkebunan karet di Jemaja dan Jemaja Timur, Kabupaten Anambas. Namun saat mulai beroperasi, yaitu di awal tahun 2017, tiba-tiba mendapat penolakan keras dari warga.

Pihak perusahaan merasa curiga atas aksi itu yang terkesan terorganisir, apalagi ada upaya untuk membakar alat-alat berat milik perusahaan. Karina diianggap telah merugikan akhirnya pihak perusahaan melaporkan hal itu kepada polisi untuk mengusut tuntas persoalan itu, terlebih siapa dalang dibalik aksi penolakan warga tersebut. Namun sumber menolak menyebutkan bahwa penetapan tersangka Bupati Anambas terkait sebagai dalang dari aksi penolakan warga yang sempat memicu kerusuhaan itu.“Maaf, soal penetapan tersangka itu apakah terkait dengan dalang dari aksi penolakan terhadap KJJ, yang berhak menjawabnya adalah penyidik polisi,” kata sumber.

Sebagaimana yang ramai diberitakan berbagai media cetak maupun online, dalam kasus itu Penasehat hukum PT KJJ Abdul Rahman, kepada wartawan mengatakan ketika itu bahwa PT KJJ memiliki pemahaman tentang penetapan bupati sebagai tersangka adalah proses hukum biasa. Karena itu, Indonesia adalah negara hukum dan PT KJJ akan menghormati semua proses hukum yang berjalan.

“Dalam hal ini, PT KJJ memiliki hak sebagai investasi asing/PMA untuk dilindungi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sebagaimana tercantum dalam UU Nomor. 25 Tahun 2017 tentang penanaman modal. Dimana pada pasal (3) menyebut, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkewajiban memberikan kepastian hukum dan kenyamanan investasi,” ulasnya.

Dikatakan, investasi perkebunan karet yang akan dikembangkan PT KJJ di Pulau Jemaja adalah investasi legal yang memiliki perizinan dari pusat sampai ke daerah lengkap dan sudah sesuai dengan rencana Tata Ruang, Rencana Tata Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang telah diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang rencana tata ruang.

“Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, kewajiban seorang kepala daerah adalah menjalankan ketentuan perundangan yang berlaku. Dalam pemahami kami, Bupati Wajib menjalankan perda No. 3 tahun 2013 tentang rencana tata ruang Kabupaten Kepulauan Anambas,” urainya.

Dikatakan, kegiatan investasi perkebunan karet di pulau Jemaja sama sekali tidak bertentangan dengan peraturan apapun dan bisa dilakukan oleh perusahaan manapun, termasuk PT KJJ, asalkan memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“PT KJJ melaporkan Bupati ke BAreskrim adalah upaya terakhir. Setelah berbagai proses mediasi yang kami lakukan, tetapi tidak mendapat respon apapun. Bahkan, alat berat kami dibakar oknum, seperti Samsul Bahri, Kusnadi, Nevi, War, Indrus, Anis dan Saiful. Sehingga perusahan mengalami kerugian ratusan miliar. Kami akan segera meminta polisi menangkap para pelaku,” bebernya.

Rahman mengatakan, dalam mediasi di Kantor Menkopolhukam, 23 Desember 2017, perwakilan Pemkab Kepulauan Anambas diwakili Sekda, Camat Jemaja, Camat Jemaja Timur dan Kementerian Pariwisata secara jelas memberikan petunjuk kepada Sekda, bahwa sekiranya bupati ingin menjadikan semua kawasan Pulau Jemaja sebagai kawasan pariwisata, pemerintah berkewajiban merubah RT/RW sebelum membuat kebijakan, apalagi melarang investasi satu perusahaan yang sudah memiliki perizinan.

“Berhubungan dengan penelitian IPB yang menjadi dasar bupati melarang investasi PT KJJ, menurut kami hasil kajian IPB yang dilakukan 10 hari tersebut sangat bertentangan dengan Perda No. 3 Tahun 2013 tentang rencana tata ruang Kepulauan Anambas,” urainya.

Selain itu, menurut Rahman, hasil kajian tersebut menggunakan mata anggaran kajian potensi Kabupaten Kepuluan Anambas, tetapi kesimpulannya subjektif dengan menyatakan, PT KJJ tidak cocok berinvestasi perkebunan karet di Jemaja. Sehingga hasil kajian ini dijadikan bupati sebagai alat kejahatan/alasan untuk menutup PT KJJ.

“Pemerintah hanya menggunakan Amdal sebagai rujukan satu kajian sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Sehingga apabila bupati menggunakan hasil kajian IPB untuk menutup PT KJJ adalah merupakan salah satu kesalahan besar yang tidak di ingatkan para pendukungnya atau hasil kajian IPB untuk menutup PT KJJ adalah merupakana kesalahan besar yang tidak diingatkan para pendukungnya atau hasil kajian IPB bukan Undang-undang yang dapat dijadikan dasar bupati menutup PT. KJJ,” paparnya.

Dalam perkembangan kehidupan berdemokrasi, menurut Rahman, sangat bijaksana apabila bupati membantu masyarakat. Tetapi apakah bantuan tersebut sesuai dengan Undang-undang. Apabila tidak sesuai Undang-undang, maka masyarakat yang mencelakakan bupati.

“Bahwa selama ini ada pihak yang menuduh perusahaan klainnya hanya ingin melakukan ilegal logging di Kepulauan Anambas, dengan tegas kami menolak. Karena izin kami adalah usaha perkebunan karet dan belum pernah bekerja lebih jauh di Pulau Jemaja tersebut,” tukasnya.**

Editor : Mawardi

Check Also

Anggota Polsek Batu Ampar Tewas Diduga Bunuh Diri

BATAM, RAKYETMEDIAPERS.CO.ID-Jajaran Polresta barelang heboh, pasalnya Rabu (13/2/2019) kemarin oknum anggota polisi Polsek Batu Ampar …

Pengadilan Jakarta Pusat Tolak Gugatan SPRI dan PPWI Terhadap Dewan Pers

JAKARTA, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan yang dilayangkan oleh Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *