Home / NASIONAL / HUKUM / Anggaran Pelatihan Disnaker Kota Batam Jadi “Sumber Korupsi”
meizu

Anggaran Pelatihan Disnaker Kota Batam Jadi “Sumber Korupsi”

BATAM, RMNEWS.CO.ID-Setiap tahun Pemerintah Kota Batam mengucurkan anggaran untuk program pelatihan tenaga kerja hingga puluhan miliar. Tujuan program pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam tersebut sejatinya untuk meningkatkan pegetahuan, keterampilan dan kompetensi tenaga kerja agar bisa bersaing dengan tenaga kerja asing. Namun kegiatan yang menggunakan sumber dana dari APBD Kota Batam tersebut dinilai tidak bermanfaat dan hanya menghambur  hamburkan anggaran karena kegiatan tersebut tidak tepat sasaran.Bahkan belakangan ini kegiatan program pelatihan tenaga kkerja tersebut kerap menjadi sorotan masyarakat maupun anggota DPRD Batam.

Pasalnya penggunaan anggaran mencapai belasan miliar untuk kegiatan program pelatihan bagi tenaga kerja di Kota Batam tidak transparan, terkesan ditutup tutupi.  Keterangan Walikota Batam Muhammad Rudi, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Rudi Sakyakirti dan Kepala Bidang Ketenagakerjaan Maryulis, terkait besaran anggaran berbeda beda.

Walikota menyebut anggaran pelatihan tenaga kerja pada tahun 2017 sebesar Rp 19 miliar lebih, sementara Kepala Dinas Tanaga Kerja menyebut anggaran program pelatihan tenaga kerja sebesar Rp 15 miliar. Namun ketika dikonfirmasi koran Rakyat Media, Kepala Disnaker Kota Batam ini menyebut anggaran program pelatihan hanya sebesar Rp 13.458 miliar. Tidak transparannya penggunaan anggaran program pelatihan tersebut patut dipertanyakan?.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam Rudi Sakyakirti ketika dikonfirmasi Koran Rakyat Media belum lama ini menyebut  anggaran pelatihan tahun 2017 yang menggunakan sumber dana APBD sekitar Rp 13,485 miliar dengan jumlah paket pelatihan  sebanyak 63 paket, dan tenaga kerja yang dilatih sebanyak 2553 orang.

Namun, berdasarkan data yang diperoleh koran Rakyat Media, program pelatihan dan keterampilan tenaga kerja dalam daftar pemenang lelang LPSE Kota Batam pada tahun 2017 yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam tercatat hanya 8 paket kegiatan dengan nilai anggaran sekitar Rp 2.086.000.000. Dimana ke delapan paket tersebut dilaksanakan oleh 6 perusahaan rekanan dinas tenaga kerja kota Batam.

Diantaranya dua  paket belanja jasa pihak ketiga berupa kegiatan keterampilan dan keahlian khusus maupun pengawas (Inspectur rigger) dilaksanakan oleh CV Vipta Glorindo Unve nilai pekerjaan masing masing sebesar Rp 256.245.000 dan Rp 255.245.000. Kemudian kegiatan paket pelatihan welder level II SMAW ke GTAW sertifikat TWI yang sedang bekerja dilaksanaakan oleh PT Duta Utama Jaya dengan anggaran senilai Rp 459.000.000.

Selain itu paket pelaksanaan pelatihan pengawas scaffolding pekerja yang berpengalaman dilaksanakan oleh PT Wicaksana Bangun Abadi senilai Rp 238.000.000, paket pekerjaan pelatihan drafter autoCAD yang berpengaalaman sebesar Rp 253.000.000 dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan Batam Profesional, paket pekerjaan pelatihan drafter autoCAD yang masih bekerja dilaksanakan oleh LPK. Equalita Learning Centre dan kegiatan sertifikat dan uji kompetensi NDT MT sebesar Rp 376.000.000 dilaksanakan oleh LPK Geweld.

Jika dilihat dari besarnya anggaraan yang dikucurkan pada tahun 2017 senilai Rp 13.458 miliar dengan paket pekerjaan pelatihan hanya sebesar Rp 2.086.000.000. Sisanya sekitar Rp 11 miliar lebih tidak jelas penggunaan aanggaran tersebut. Apakah memang persentasi penyerapan anggaran rendah, atau terjadi dugaan permainan dan penyelewengan. Hal ini patut menjadi pertanyaan

Laporan penyerapan anggaran atau anggaran yang dipergunakan  untuk kegiatan pelatihan tenaga kerja sebesar Rp 13.458 miliar dengan 63 paket pelatihan tersebut diduga laporan fiktif,”Dalam daftar pemenang lelang LPSE Pemerintah Kota Batam tahun 2017 paket pelatihan yang dilaksanakan Disnaker Kota Batam hanya 8 paket dengan nilai Rp 2.086.000.000, bisa jadi sisa anggaran Rp 11 miliar lagi merupakan laporan fiktif,”ungkap sumber media ini yang minta tidak disebutkan namanya dalam pemberitan.

Tudingan miring yang dialamatkan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam sejak dipimpin Rudi Sakyakirti selaku Kepala Disnaker Batam, tak hanya terkait kinerja yang dinilai bobrok. Tudingan yang paling parah terkait tidak transparannya anggaran program pelatihan bagi tenaga kerja,”Anggaran program pelatihan itu dijadikan sumber korupsi oknum pejabat di disnaker kota Batam,”ungkap sumber itu

Sebenarnya tujuan program pelatihan ketrampilan tersebut merupakan upaya Pemerintah Kota Batam untuk meningkatkan kualitas pekerja dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) saat ini agar bisa bersaing dengan pekerja asing dan mengatasi pengangguran. Ironisnya, upaya pemerintah kota Batam untuk mengatasi persoalan pengangguran dan meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan mengucurkan anggaran yang cukup besar justru diduga diselewengkan

Sebelumnya anggota DPRD Kota Batam Riky Indrakari, juga pernah menyoroti program pelatihan tenaga kerja yang dilaksanakan Disnaker kota Batam tidak tepat sasaran Menurutnya, dilihat dari program pelatihan Pemko Batam, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) masih memasukan pelatihan menjahit dan pelatihan potong rambut.

Padahal menurut Riky, seharusnya pemanfaatan dana untuk keterampilan calon tenaga kerja Batam, lebih mengarah pada pelatihan di sektor-sektor tertentu. Diantaranya, sektor industri, parawisata dan lainnya, yang sesuai dengan pertumbuhan industri di Batam dalam rangkan menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Riky minta program pelatihan tenaga kerja yang menggunakan dana APBD tersebut disesuaikan dengan kebutuhan MEA. Selain itu, ia pun meminta agar dana tersebut dipakai untuk program sertifikasi.”Pemanfaatan anggaran pelatihan sekarang masih belum maksimal. Harusnya pelatihan yang dibuat oleh Disnaker itu mendukung sertifikasi buruh untuk industri, parawisata, shipyard,”ujarnya

Riky menambahkan, anggaran pelatihan tersebut bukan digunakan seperti sekarang untuk pelatihan menjahit dan potong rumput.”Bukan kayak sekarang. Masa pelatihan menjahit, potong rambut, termasuk kursus Bahasa Inggris pun dimasukan dalam program,” kritiknya.

Menurut Riky, Bahasa Inggris bukan keahlihan teknis untuk industri. Seharusnya Disnaker lebih mendorong pada sertifikasi dan pelatihan untuk dimasukkan ke industri.”Bahasa Inggriskan bukan keahlihan teknis di industri. Itu pendukung yang harusnya wajib dipenuhi,” kata Riky.

Kepala Dinas Tenaga Kerja kota Batam Rudi Sakyakirti, dalam pesan singkatnya ketika dikonfirmasi koran Rakyat Media belum lama ini membantah tudingan bahwa kegiatan pelatihan yang dilaksanakan Dinas tenaga Kerja Kota Batam tidak sesuai jika dibandingkan dengan anggaran yang ada. Menurut Rudi,  anggaran pelatihan tahun 2017 sekitar Rp 13,458 miliar dengan jumlah paket pelatihan sebanyak 63 paket sedangkan pekerja yang dilatih ketrampilan sebanyak  2553 orang. Pelatihan yang dilaksanakan  untuk pencari kerja dan peningkatan kemampuan kerja bagi yang sedang bekerja.

Menurut Rudi, semua kegiatan pelatihan yang dilakukan Disnaker Kota Batam sudah melalui prosedur pembayaran non tunai. Tak hanya itu, Rudi mengaku semua kegiatan di disnaker sudah mengikuti sertakan pendamping tim TP4D dari Kejaksaan Negeri Batam.“Menurut saya info yang anda dapatkan tidak sesuai dengan yang kami laksanakan, tidak mungkin kami lakukan apa yang anda dapatkan sebagaimana info yang anda terima. Saya mohon dengan apa yang saya sampaikan anda bisa memahaminya,”kata Rudi.***

EDITOR : MAWARDI

Check Also

BP Batam Gelar Event Festival Budaya 2018 Berskala Internasional

BATAM, RAKYAT MEDIA-Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Batam ke 189, Badan Pengusahaan …

Koran Rakyat Media Kembali Gelar Uji Kompetensi Wartawan di Batam

BATAM, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Koran Umum Rakyat Media kembali menggelar uji kompetensi wartawan (UKW). Kegiatan UKW ini untuk …