Home / JABODETABEK / Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon : Tak Ada Urgensinya Melebur BP Batam Secepatnya
meizu

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon : Tak Ada Urgensinya Melebur BP Batam Secepatnya

JAKARTA, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah tidak memgambil kebijakan strategis di penghujung masa pemerintahannya. Hal ini dikhawatirkan membuat masyarakat curiga dan menimbulkan pro kontra. Demikian dijelaskan Fadli Zon kepada wartawan menanggapi rencana pemerintah akan melebur Badan Otorita Batam ke Pemerintah Kota Batam dalam waktu dekat ini.

Lebih lanjut Fadli Zon mengingatkan, ia minta pemerintah untuk membuat kajian mendalam terkait keputusan strategis. “Sebaiknya dikaji yang jelas. Payung hukumnya dibenahi termasuk undang-undang terkait,” kata Fadli Zon, belum lama ini kepada wartawan di Jakarta.

Fadli Zon juga menyarankan pemerintah menata Batam agar sesuai dengan tujuan awal dibentuknya kawasan Industri dan perdagangan yang strategis. “Tidak ada urgensinya peleburan BP Batam ke Pemko Batam dilakukan secepatnya,” katanya.

Wakil ketua umum partai Gerindra ini juga mengingatkan pemerintah, untuk tidak memgambil keputusan strategis hanya untuk kepentingan pemilu kedepan. Banyak hal yang harus dikaji dan dipertimbangan untuk mengambil keputusan strategis dipenghujung masa pemerintahannya.”Untuk masa pemerintahan yang tanggung seperti sekarang, pemerintah sebaiknya tidak mengambil kebijakan yang strategis. Sebaiknya pemerintah fokus pada penyelenggaraan pemilu yang akan segera digelar,” kata Fadli lagi.

Fadli berharap keputusan yang strategis diambil oleh pemerintahan mendatang, sehingga tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Dan jika pemerintah memaksakan untuk mengambil keputusan terkait BP Batam jelas akan menimbulkan kecurigaan ditangah masyarakat.”Sebaiknya ditundalah. Kalau dipaksakan, modus itu bisa menimbulkan kecurigaan dimasyarakat. Orang boleh menduga itu akan jadi skandal,” ujar Fadli Zon.

Komisi VI DPR RI juga mempertanyakan keputusan pemerintah soal peleburan Badan Pengusahaan (BP) Batam dibawah kendalikan kepemimpinann (ex officio) Walikota Batam, karena dinilai melanggar undang-undang (UU). Jika ingin menempatkan BP Batam dibawah Pemerintah Kota (Pemko) Batam, maka Undang-undangnya harus direvisi terlebih dahulu.

Ya nggak bisa BP Batam begitu saja dicantolkan dibawah Pemko Batam, BP Batam ada itu dibentuk dengan undang-undang, dan tidak bisa peraturan menko perekonomian mengalahkan undang-undang,” kata Azam Azman Natawijana, Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Demokrat di Jakarta, Selasa (18/12/2018).

Menurut Azam, selain melanggar undang-undang, pertanggungjawaban pendanaan dan keuangan BP Batam akan menimbulkan masalah, karena BP Batam keuangannya dibiayai oleh APBN, sementara Pemko Batam dibiayai APBD.

Selain itu, BP Batam itu merupakan mitra kerja Komisi VI DPR, sementara Pemko Batam bukan mitra kerja komisi yang membidangi industri dan perdagangan, tapi di Pemko Batam dibawa menteri dalam negeri.

“BP Batam itu dibawah Komisi VI, diberikan anggaran dari APBN, Kalau Pemko itu dibawah mendagri tidak terima dana APBN. Ini akan menyulitkan pertanggungajawaban keuangan dan pendanaan BP Batam. Hal ini yang tidak dipikirkan pemerintah secara benar,” katanya.

Akibat kebijakan pemerintah sekarang, Azam menilai kedudukan BP Batam saat ini menjadi tidak jelas, karena pemerintah tidak melihat kedudukan aturan perundang-undangan secara benar. Namun, Komisi VI DPR berpandangan kedudukan BP Batam tetap menjadi mitra Komisi VI, bukan ex officio Pemko Batam.

Jika ingin menempatkan BP Batam menjadi ex-officio dibawah Pemko Batam, maka undang-undang yang mengatur BP Batam, Undang-undang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan fasilitas kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam selama 70 tahun harus direvisi terlebih dahulu.

Revisi terhadap UU KEK, lanjutnya, tidak bisa dilakukan melalui peratuan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu), karena tidak ada hal mendesak menjadi dasar pengajuan Perppu. Azam menilai sengketa dualisme kewenangan dan permasalahan lahan, tidak bisa dijadikan dasar untuk menerbitkan Perppu.

“Masalah lahan dan dualisme tidak bisa dijadikan dasar menerbitkan Perppu, alasannya tidak kuat. Kalau mau revisi tetap harus melalui revisi undang-undang. Selama belum ada revisi, kedudukan BP Batam masih tetap sekarang, mitra Komisi VI DPR dan bukan ex officio Pemko Batam,” katanya.

Rencananya usai masa reses DPR pertengah Januari Tahun 2019 mendatang, Komisi VI DPR akan memanggil Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo ke DPR.”Kita akan mempertanyakan keputusan pemerintah ini, karena melanggar undang-undang dan pertanggungajawaban keuangan BP Batam bisa bermasalah. Menko Perekonomian harus menjelaskan kepada DPR,” tegas politisi Partai Demokrat.

Seperti diketahui, hasil rapat terbatas yang dilakukan oleh Presiden RI bersama kementerian terkait, memutuskan BP Batam tidak dibubarkan, Kepala BP Batam dirangkap secara ex-officio oleh Wali Kota Batam.

Pelaksanaan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (KPBPB) Batam tetap dilakukan oleh BP Batam yang dipimpin secara ex-officio oleh Wali Kota Batam, dan sedang dipersiapkan aturan regulasi yang merangkap jabatan kepala BP Batam secara ex-officio Wali Kota Batam.

Keputusan pemerintah untuk meleburkan Badan Pengusahaan (BP) Batam dengan Pemko Batam dan menjadikan Wali Kota Batam sebagai ex-officio Kepala BP Batam, juga menuai pro dan kontra di daerah ini. Beragam reaksi bermunculan akibat rencana pemerintah melebur BP Batam tersebut. Tak pelak sejumlah kalangan menilai kebijakan pemerintah pusat itu menimbulkan gejolak bagi dunia usaha dan investasi di Batam, yang saat ini menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat positif.

Salah satunya seperti disampaikan mantan Walikota Batam Nazib Susila Darma. Ia menilai peleburan BP Batam dengan Pemko Batam tidak segampang itu, peraturan RT saja tak bisa di langgar, apalagi UU, kata Najiz.  Terkait ramainya pemberitaan di sejumlah media tentang peleburan BP Batam ke Pemko Batam akhir akhir ini. Menurut Najiz, itu kan prinsif pers, hanya baru cerita di koran tapi pelaksanaannya belum tentu jadi

“Saya tidak yakin jika BP Batam menjadi ex-officio dibawah Pemko Batam akan lebih baik kedepannya nanti, bukan saya sebagai mantan walikota Batam tidak suka dengan Walikota Batam sekarang, tapi menurut saya tidak segampang itu dengan keputusan menjadikan Kepala BP Batam dirangkap secara ex-officio oleh Wali Kota Batam,” kata Nazib Susiladarma, kepada  koran Rakyat Media, Jumat (28/12/2018) di Batam Centre.

Nazib menambahkan, semestinya, kewenangan atau kebijakan BP Batam harus diperkuat. Bukan harus dilebur, menempatkan BP Batam di bawah wali kota.”Kalau ingin menghilangkan dualisme, sebenarnya peraturan pemerintahnya yang dibuat. Peraturan itu yang mengatur tugas dan wewenang keduanya. Bukan mengubah BP Batam  dibawah kendali walikota, kalau itu yang terjadi jelas melanggar undang Undang,”tambah Nazib.

Tak hanya Nazib Susila Darma, menyoroti niat pemerintah pusat meleburkan BP Batam dengan Pemko Batam. Kamar Dagang Industri (Kadin) Kota Batam menilai rangkap jabatan Wali Kota Batam yang juga sebagai ex-offico Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam jelas melanggar undang-undang yakni UU nomor 53 tahun 1999 pasal 21.

Ketua Kadin Batam Jadi Rajagukguk kepada wartawan mengatakan, rangkap jabatan harus dijelaskan kepada pemangku kepentingan. Menata kelola kewenangan pembangunan di Batam tidak dapat dilakukan dengan ex-officio.” Saya yakin presiden menerima masukan yang keliru,” ujarnya.

Jadi Rajagukguk menjelaskan UU tidak bisa dianulir oleh Peraturan Pemerintah (PP), sedangkan PP 46/2007 hanya menetapkan Batam menyeluruh KPBPB dan mengalihkan Otorita Batam (OB) menjadi BP, maka kepala BP Batam tidak bisa dirangkap oleh Wali Kota Batam. “Begitu juga sebaliknya, Kepala BP Batam tidak bisa merangkap menjadi Wali Kota Batam,” katanya.

Lebih lanjut Jadi Rajagukguk menjelaskan, di sisi lain, jika ingin mengatur regulasi rangkap jabatan konsekuensinya harus mengubah UU nomor 53 tahun 1999. Perubahan UU tersebut juga harus melalui DPR RI atau melalui Perppu. “Jadi kalau mau menyatukan, konsekuensinya harus mengubah UU 53/1999 itu,” kata dia.

Mengenai solusi dualisme yang jadi pokok permasalahan, Jadi menyebutkan bahwa sudah ada diatur dalam UU 53/1999 tentang kewenangan Pemko Batam dan BP Batam diatur lebih lanjut di PP. Dalam ayat 3 berisi tugas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan antara Pemko Batam dan OB (sekarang BP). “Sehingga solusinya bukan dengan rangkap jabatan, karena potensial konflik kepentingan antara kepentingan pemerintah daerah dan pusat,” jelasnya.

Jadi mengimbau agar para pengusaha tenang. Pihaknya sedang melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan instansi terkait melalui Kadin Provinsi Kepri dan Kadin Indonesia. “Supaya dapat memperbaiki tata kelola keweanangan pemerintah dalam membangun Batam ke depan,” katanya.

Sementara Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai, kebijakan pemerintah melalui Kementerian Perekonomian di bawah pimpinan Menko Perekonomian Darmin Nasution itu tidak sejalan dengan cita-cita membangun Batam sebagai motor penggerak ekonomi nasional.

Hal itu bahkan diyakini dapat memperburuk iklim investasi di Batam, yang saat ini mengalami tren pertumbuhan setelah sebelumnya terpuruk. “Respons kami, berarti yang memutuskan itu gagal paham,” kata Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati dalam diskusi bertajuk ‘Menakar Masa Depan Batam Pasca Pengalihan BP Batam’ di Jakarta, Rabu (19/12/2018).

Enny menyarankan, pemerintah untuk meninjau kembali keputusan tersebut dan tetap mempertahankan BP Batam seperi semula, bukan menjadikan Wali Kota Batam sebagai ex-officio Kepala BP Batam. Hal ini lantaran kebijakan tersebut bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Dia menyampaikan, jika Wali Kota Batam merangkap jabatan sebagai Kepala BP Batam, maka berpotensi melanggar UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda. Ini lantaran seorang kepala daerah tidak dibolehkan merangkap jabatan. Dari perspektif anggaran, rangkap jabatan tersebut juga berpotensi memunculkan konflik kepentingan anggaran dan tata kelola pemerintahan pusat dan daerah.

Menurut Enny dengan adanya wacana tersebut, ketidakpastian semakin meningkat di Batam. Hal itu terkait dengan regulasi, lahan, dukungan infrastruktur, hingga kepastian insentif untuk investor.”Investor yang menemui ketidakpastian tentu lebih memilih melakukan relokasi ke daerah lain. Terlebih ada negara tetangga yang menawarkan berbagai daya tarik dan kepastian berusaha,” kata Enny.

Jika alasan pemerintah menerbitkan keputusan tersebut akibat dualisme kepemimpinan di Batam, menurut Enny, hal itu dapat diselesaikan dengan menerbirkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang hubungan kerja antara Pemko Batam dan BP Batam.”Hal itu pun merupakan amanat dari UU nomor 53 tahun 1999 tentang pembentukan Kota Batam. Tetapi, sudah bertahun-tahun PP ini tak kunjung selesai,” kata Enny.

Jika aturan tersebut bisa diselesaikan, Enny menilai akan tercipta pembagian wilayah dan objek kerja antara Pemko Batam dan BP Batam.”Misalnya, hal yang terkait dengan pemukiman dan pelayanan masyarakat diamanatkan ke Pemko, sementara tugas untuk menjalankan fungsi FTZ (Free Trade Zone) ke BP Batam,” ujarnya.***

Editor : Mawardi

Check Also

Pemprov Jatim Siap Menyambut Hari Pers Nasional (HPN) 2019

JAKARTA, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2019 yang akan digelar di Provinsi Jawa Timur …

Bea Cukai Batam Akomudir Wartawan Abal-Abal Liput Kunjungan Menteri

BATUAMPAR, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Sejumlah wartawan di Kota Batam kecewa dengan sikap petugas Bea Cukai Batam yang bertindak …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *