Home / JABODETABEK / Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Djauhar : Polisi Tak Boleh Sembarang Panggil Wartawan
meizu

Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Djauhar : Polisi Tak Boleh Sembarang Panggil Wartawan

JAKARTA, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Menyikapi adanya penangkapan dan pemanggilan oleh Polisi terkait kasus pemberitaan seperti kasus dua wartawan media online sorotdaerah.com yakni Jon Roi Tua Purba dan Lindung Silaban ditangkap polisi. Dan sempat menjalani pemerikasaan di Mapolda Sumut. Mereka ditangkap terkait pemberitaan yang mereka buat.

Sebelumnya juga kasus dipolisikan wartawan oleh Direktur Direktorat Pengamanan (Ditpam) BP Batam, Brigjen Pol Suherman, terhadap seorang wartawan media online di Batam ke Mapolresta Barelang belum lama ini. Wartawan tersebut dipolisikan Suherman atas dugaan pencemaran nama baik.

Menanggapi adnya kasus penangkapan yang dilakukan polisi, Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Djauhar, menilai pemanggilan wartawan oleh polisi untuk menindaklanjuti laporan pencemaran nama baik dapat merusak kredibilitas profesi wartawan. Seharusnya polisi cukup memanggil penanggung jawab media, yakni pimpinan redaksi, seperti diatur dalam Undang-Undang Pers No.40 tahun 1999.

“Seharusnya polisi cukup memanggil pemred saja, itu pun hanya menjelaskan benar tulisan itu dari media tersebut, tidak lebih dari itu,” kata Djauhar kepada koran Rakyat Media, Rabu (8/3/2018) usai menghadiri acara penutupan Lokakarya dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di Lembaga Pers Dr. Soetomo lantai 3 gedung Dewan Pers Jakarta.

Untuk menghormati hak setiap warga negara melaporkan pencemaran nama baiknya. Dalam KUHAP, polisi bisa memanggil media untuk diminta datang. Namun pemanggilan tersebut hanya untuk menjelaskan bahwa berita yang dimuat itu benar dari media yang bersangkutan. “Kalau subtansi cukup dari berita yang dimuat itu,” katanya.

Dikatakan Djauhar, secara pribadi dia tidak setuju dengan langkah polisi memanggil wartawan. Alasannya, pemanggilan polisi mengesankan cara-cara seperti di masa Orde Baru yang cenderung menakut-takuti media dalam pemberitaan. “Sudah tidak zamannya lagi, kata kata tidak boleh dipidana, kata kata hanya boleh dibalas dengan kata kata, bukan dengan pidana dan bukan dengan denda yang tidak masuk akal begitu substansi dasarnya yang harus dipatuhi,”ujarnya.

Dewan Pers, kata Djauhar, berharap kepolisian bisa lebih profesional dalam menangani sebuah kasus. Sebaiknya polisi juga tidak melihat siapa yang mengadu, apakah itu seorang jendral atau orang penting. Langkah yang berlebihan seperti ini, kata dia, bisa memunculkan persepsi negatif polisi di mata publik. “Mestinya polisi profesional, tidak tergantung pada siapa yang jadi pengadunya,”tegas Djauhar.(rm/mawardi)

Komentar

BERIKAN KOMENTAR ANDA

Check Also

Isyana Sarasvati Bakal Berikan Kejutan di Ajang Asian Games 2018

JAKARTA, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Sebentar lagi, tepatnya 18 Agustus hingga 2 September 2018, gelaran Asian Games 2018 bakal …

Bawaslu RI Rilis 199 Eks Napi Korupsi Sebagai Bacaleg

JAKARTA, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI merilis sebanyak 199 mantan terpidana korupsi di 11 provinsi, …