Home / NASIONAL / Pers Harus Independen dan Tak Boleh Selingkuh Dengan Kepentingan Politik
meizu

Pers Harus Independen dan Tak Boleh Selingkuh Dengan Kepentingan Politik

PADANG, RMNEWS-Pada puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2018 di Padang, Sumatera Barat, yang dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi), merupakan acara HPN yang mendapat kritikan dari publik. Pasalnya, dalam kata sambutannya Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Margiono, sempat mengucapkan  minta dukungan untuk Jokowi pada Pilpres 2019 mendatang.

Presiden Jokowi yang ditemani ibu Negara Iriana Jokowi tiba di lokasi dengan sejumlah Menteri disambut dengan Alunan musik khas Minangkabau. Acara dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan pidato sambutan Ketua Umum PWI yang juga sebagai Ketua Panitia Peringatan HPN, Margiono. Dia mengucapkan terima kasih kepada Jokowi yang selalu hadir dalam peringatan HPN.”Bapak Presiden Jokowi selalu hadir dalam peringatan Hari Pers Nasional. Ini sudah yang keempat kalinya Pak Presiden Jokowi hadir. Semoga Bapak bisa hadir untuk yang keenam kalinya lagi. 2024,” kata Margiono

Margiono juga sempat menyinggung soal banyaknya spanduk penyambutan dan terima kasih kepada Jokowi di Sumatera Barat. Dia pun tertarik dengan satu kata, yakni ‘Mokasih’.Margiono penasaran dan bertanya langsung kepada Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. Dan ternyata kata ‘mokasih’ itu berarti ‘terima kasih’.

“Kemudian saya tanya, bisa juga ‘mokasih’ itu berarti ‘mau kasih’. Nah, Sumatera Barat mau kasih apa? Saya bisikkan. Kasih Bapak Presiden suara yang banyak untuk 2019. Saya takut dimarahi, tapi biarin, nggak apa-apa dimarahi,” tambah Margiono yang disambut tawa dan tepuk tangan hadirin.

Namun pidato Ketua PWI Pusat Margiono, bertolak belakang dengan kata sambutan Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, yang menegaskan media harus tetap mengedepankan independensi dan berpihak pada kepentingan publik. Dalam pemilihan kepala daerah media tidak dibolehkan berselingkuh dengan kepentingan politik yang kemudian mengabaikan independensi.

Yosep menjelaskan, kebebasan pers di Indonesia merupakan satu keping dengan kebebasan berekspresi dan demokrasi. Maka dari itu, kebebasan pers harus dapat memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun begitu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, memberikan ruang bagi siapa saja untuk mendirikan perusahaan media. Maka, perusahaan media di tanah air menjamur.

“Pertumbuhan media yang marak itu berdampak pada adanya perekrutan SDM wartawan secara besar-besaran,” katanya pada Kamis (8/2/2018) pada seminar konvensi nasional media massa di di Hotel Gran Inna Padang.

Selain itu, Pria yang akrab disapa Stanley menyebutkan, perekrutan SDM wartawan besar-besaran menimbulkan masalah jika SDM tidak siap. Bahkan, tidak mengerti sama sekali soal jurnalistik dan profesi kewartawanan. Kondisi ini menjadikan produk berita yang dihasilkan tidak objektif. Dia mencontohkan, wartawan yang dapat memihak calon tertentu dalam satu pemilihan kepala daerah.

Yosep juga menyinggung soal pentingnya independensi wartawan di tengah kemerdekaan pers. Menurutnya wartawan haruslah independen, tidak terpengaruh atas desakan ekomomi dan politik. Seorang wartawan haruslah mengedepankan kepentingan publik.

“Jangan sampai sejumlah kerja sama yang dilakukan dengan pemerintah juga mempengaruhi independensi wartawan. Di Pilkada Serentak 2018 misalnya. Pers sedang diuji, Independen atau berselingkuh dengan kepentingan politik,” terang Yosep.***

EDITOR : MAWARDI

Komentar

BERIKAN KOMENTAR ANDA

Check Also

2.357 PNS Aktif Jadi Terpidana Korupsi

JAKARTA, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebutkan saat ini terdapat 2.357 pegawai negeri sipil (PNS) aktif …

Bupati Karimun H. Aunur Rafiq Diperiksa KPK, Terkait Kasus Suap Dana Perimbangan 2018

JAKARTA, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Kasus dugaan suap usulan dana perimbangan daerah dalam RAPBN-P 2018 yang melibatkan Kepala Seksi …