Home / KEPRI / Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Muhammad Dali : Kisruh PPDB di Provinsi Kepri Sudah Bisa Diatasi
meizu

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Muhammad Dali : Kisruh PPDB di Provinsi Kepri Sudah Bisa Diatasi

BATAM, ARAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Kisruh masalah penerimaan PPDB di Provinsi Kepri pada tahun 2018/2019 yang dilaksanakan secara online, sudah dapat diatasi dan telah 95 persen calon murit yang mendaftar sudah tertampung di sejumlah sekolah.  Pada dasarnya secara umum persoalan PPDB di Kepri yang sempat kisruh sudah dapat diatasi.

Hal tersebut dijelaskan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Muhammad Dali kepada Pemimpin Redaksi Koran Rakyat Media, melalui telpon Rabu (18/7/2018) malam menanggapi pemberitaan di Koran Rakyat Media edisi 241 dengan judul Sistem PPDB Disdik kepri Amburadul dan sub judul Pungli dan Bisnis Baju Marak di SMK dan SMU.

Muhammad Dali yang baru dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Selasa (3/7/2018) oleh Gubernur Kepri Nurdin Basirun, lebih lanjut menjelaskan penyebab utama kisruh PPDB di Kepri karena tingginya minat orangtua siswa untuk menyekolahkan anaknya pada sekolah-sekolah favorit.

Sementara, sekolah SMK dan SMU Negeri favorit di Kepri ini juga memiliki keterbatasan daya tamping, di SMU 1 Tanjungpinang misalnya, hanya mampu menampung 324 siswa. sedangkan yang mendaftar mencapai 663 siswa. Demikian juga daya tamping di SMU 2 Tanjungpinang hanya 444 bangku, sementara yang mendaftar mencapai 629 siswa. Demikian juga SMU Negeri 1 Batam hanya memiliki daya tampung 252 siswa, namun calon siswa yang mendaftar mencapai 330 siswa.

Untuk mengatasi masalah tersebut, lanjut Muhd Dali,  pihaknya terpaksa menambah ruang kelas baru. Bahkan ada SMU rombongan belajar (rombel) pihaknya menyulap ruang laboraturium,”Misalnya dalam satu kelas hanya menampung 36 siswa, kita genapkan menjadi 40 siswa per kelasnya. Memang tidak ideal, tapi mau bagaimana lagi,”ujarnya.

Untuk ruang kelas tambahan, kata Dali, pihaknya menggunakan laboratorium-laboratorium yang ada. Untuk itu, Ia meminta kepada DPRD untuk menyegerakan penambahan ruang kelas baru. “Untuk menampung, siswa tambahan ini, terpaksa menggunakan ruang laboratorium. Kondisi ini memang tidak ideal,”katanya lagi.

Dikatakan Dali, pihaknya juga telah memetakan masalah PPDB ini secara rinci. Untuk PPDB, hanya empat dari tujuh kabupaten kota yang menerapkan sistem zonasi. Dari empat kabupaten tersebut, hanya Batam dan Tanjungpinang mengalami kekisruhan,”ujarnya

Dali, mengatakan bahwa secara umum daya tampung siswa di Tanjungpinang masih memadai. Untuk Tanjungpinang, daya tampung siswa seluruhnya mencapai 2000 siswa. Sedangkan jumlah pendaftar hanya 1763 siswa. “Masih ada kurang 237 siswa. Bahkan ada SMU yang kekurangan siswa sampai 120 orang,” kata Dali.

Selain itu lanjut Muhd Dali, para orang tua murit juga berloma lomba memasukan anaknya ke sekolah favorit seperti SMU Negeri 1, SMU Negeri 3 SMU Negeri 5 dan SMK negeri. 1 untuk Kota Batam. Sementara untuk wilayah Tanjungpinang  sekolah favorit adalah SMU Negeri 1, SMU Negeri 2 dan SMK Negeri 1 sekolah favorit ini yang menjadi inceran murit baru.

Ketika disinggung maraknya dugaan pungutan liar dan adanya kepala sekolah dan Kertua Komite yang berbisnis baju sekolah, Muhammad Dali mmengaku sudah memperingatkan kepala sekolah dan jajarannya untuk tidak meminta uang dari proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) tersebut.“Ttidak hanya ke sekolah yang saya peringatkan, tetapi juga semua komite SMA/SMK negeri se-Kepri. Menurutnya sampai saat ini, kasus itu belum ada terjadi di tingkat SMA/SMK. Lagi pula kasus pada sebuah SMP di Batam dilakukan oleh komite sekolah,” ungkap Dali.

Muhammad Dali menjelakan, pihaknya sudah mengingatkan semua pihak bahwa penerimaan peserta didik baru ini dipantau oleh KPK RI dan Ombudsman. Karena itu, apa pun urusannya, mereka diharapkan tidak berbicara soal uang. Dali sendiri mengkhawatirkan komite sekolah yang mengambil tindakan sendiri berdasarkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Komite Sekolah. Namun, mereka salah menerjemahkan Permendikbud tersebut.”Di dalam Permendikbud itu diatur tentang tidak ada pungutan. Yang ada hanyalah sumbangan. Itu pun dibagi lagi,” kata Dali.

Dali ,menambahkan, kalau pun ada yang memberi sumbangan tapi tidak mengikat, sumbangan dari donatur dan sumbangan dari MoU dengan perusahaan tertentu. Kalau pungutan memang sama sekali tidak dibenarkan.”Saya berharap, komite jangan terlalu proaktif dalam hal pendanaan. Karena masih ada PP Nomor 48 Tahun 2010 Tentang Pendanaan,” tegas Dali.

PP tersebut seharusnya menjadi pedoman bagi pihak komite dan sekolah. Kedua belah pihak mesti membahas secara bersama-sama sebelum menghasilkan sebuah keputusan. Dari keputusan tersebut akan disusun rencana anggaran. Rencana ini pun disusun secara sistematis dengan jadwal yang jelas.”Jangan pada saat penerimaan peserta didik baru, tiba-tiba dibuat perencanaan untuk sumbangan atau pungutan dan lain-lain, itu tidak dibolehkan,” tegas Muhammad Dali

Muhammad dali menambahkan, terkait masalah PPBD tersebut pihaknya mengharapakan kepada media agar bias memberikan informasi yang fositif kepada masyarakat dan ia mengharapkan dapat bersama sama meluruskan masalah tersebut,”Saya harapkan kepada media bisa memberikan informasi fosotif kepada masyarakat ,”ujarnya

Sebelumnya diberitakan, Kisruh penerimaan PPDB membuat orang tua murit mengeluh akibat tidak berfungsinya server PPDB Dinas Pendidikan Provinsi Kepri hingga keluhan yang dirasakan karena disinyalir adanya dugaan pungutan liar (Pungli) dalam penerimaan PPDB tersebut.

Tak hanya itu, curat marutnya PPDB Dinas Pendidikan Provinsi Kepri tahun 2018 ini banyak calon murit nilainya diatas rata rata tidak masuk dalam daftar pengumuman. Sementara calon murit nilainya dibawah rata rata justru diterima. Hal ini yang menjadi tanda tanya dan dipertanyakan para orang tua calon murit, mereka menduga ada permainan kotor oknum Kepala Sekolan dan Komite di sekolah tersebut.

SMK Negeri-7 Botania,  Batam Centre, di sekolah ini banyak orang tua murit yang datang melihat pengumuman merasa kecewa karena anak mereka tidak diterima. Padahal nilai anak mereka diatas rata rata. Namun tidak muncul namanya terdaftar dalam pengumuman.

Demikian juga di SMK Negeri 2 Legenda Malaka Batam Centre, disini sejumlah orang tua dan calon murid kesal karena sudah datang ke sekolah untuk melihat pengumuman hasil seleksi PPDB. Namun problemnya pengumuman belum juga dikeluarkan, para orang tua dan calon murid kecewa karena sudah lama menunggu.

Selain itu yang dikeluhkan orang tua murit di SMK Negeri 2 Legenda Malaka banyak calon murit yang mendaftar tapi tidak masuk dalam pengumuman,  kuota kelulusan sebanyak 422 orang, namun yang diterima sebanyak 600 orang,”Banyak calon murit yang kecewa, padahal yang tidak diterima itu nilainya diatas rata rata, sebaliknya calon murit yang diterima di sekolah itu sebagian nilainya rendah,”kata Lioni salah seorang calon murit yang berdomisili di sekitar Bida Asri Batam Centre.

Sistem PPDB di Kepri tahun ini dinilai sangat amburadul.”Saya sangat kesal, sudah daftarnya susah, lihat hasilnya pun susah. Kalau memang gak bisa, ngapain pakai sistem website segala,” katanya lagi.

Hal senada juga disampaikan calon murid, Dino. Dia mengaku sudah mencoba mengakses website untuk melihat pengumuman hasil seleksi sejak malam, tapi hasilnya nihil.”Saya sudah dari malam cek. Hasilnya invalid. Makanya saya langsung ke sini untuk cek langsung,”ujarnya.Tak hanya di dua sekolah tersebut soal penerimaan PPDB tahun ini yang amburadul, Madrasyah Aliah Negeri (MAN) 1 Batam di Seibinti, Kecamatan Sagulung juga lebih parah lagi, calon siswa yang sudah lulus seleksi online dipungut biaya Rp6 juta.

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) di MAN Batam di Seibinti, Kecamatan Sagulung telah ditutup. Sebanyak 288 siswa baru sesuai dengan daya tampung sekolah berakreditasi A tersebut telah terisi melalui pendaftaran online yang sudah dibuka sejak Februari lalu.

Namun banyak siswa yang tidak lolos maupun yang sudah lolos PPDB kecewa lantaran adanya informasi pungutan biaya masuk yang angkanya cukup besar yakni Rp6 juta per siswa. Beberapa calon siswa lain yang sebelumnya sudah mendaftar akhirnya memilih mundur karena merasa keberatan dengan besaran biaya masuk tersebut.”Kalau diterima harus bayar Rp6 juta. Itupun dikasih waktu hanya tiga hari. Orangtua saya tak punya uang makanya saya mundur,” ujar Fa, seorang calon siswa yang mundur.

Siswa lain yang sudah lolos dan diterima PPDB menuturkan hal yang sama. Untuk masuk ke sekolah tersebut diwajibkan membayar uang sebasar Rp6 juta. “Nggak tahu buat apa. Tapi disuruh bayar Rp6 juta,” ujar Ui yang dijumpai di lingkungan sekolah tersebut.

Ajang mencari sekolah baru itu tidak sesuai ekspektasi. tidak sedikit orang tua murit protes karena anak mereka tidak masuk sekolah negeri padahal nilai rata rata anak mereka sudah diatas rata rata cukup, proses penerimaan PPDB secra online yang menjadi satu-satunya untuk mendaftar di website PPDB Dinas Pendidikan Provinsi Kepri sulit diakses.

“Sejak dibuka penerimaan website PPDB Dinas Pendidikan Provinsi Kepri sulit diakses padahal pendaftaran murid baru sudah dibuka. Banyak orang tua murit di Batam, mengaku bingung karena tidak bisa mendaftarkan anaknya masuk sekolah negeri, di daftarkan disekolah mereka tak terima,ujar warga yang mengaku tinggal di sekitar perumahan Hawai.

Pantauan Koran Rakyat Media di sejumlah sekolah, bahwa amburadulnya penerimaan PPDB di Provinsi Kepri pada tahun 2018/2019 secara online, tidak hanya masalah server PPDB Dinas Pendidikan Provinsi Kepri yang dituding selalu bermasalah. Namun,  yang dikeluhkan para orang tua murit juga karena disinyalir adanya permainan indikasi pungutan liar (Pungli) dalam penerimaan PPDB tersebut.

Hal ini bisa diketahui saat pengumuman calon murit yang diterima, banyak calon murit nilainya diatas rata rata tidak masuk dalam daftar pengumuman. Sementara calon murit nilainya dibawah rata rata justru diterima. Hal ini yang menjadi tanda tanya dan dipertanyakan para orang tua calon murit, mereka menduga ada permainan kotor oknum Kepala Sekolan dan Komite di sekolah tersebut.

Seperti di SMK Negeri-7 Botania,  Batam Centre, di sekolah ini banyak orang tua murit yang datang melihat pengumuman merasa kecewa karena anak mereka tidak diterima. Padahal nilai anak mereka diatas rata rata. Namun tidak muncul namanya terdaftar dalam pengumuman.

Hal serupa juga terjadi di SMK Negeri 2 Legenda Malaka Batam Centre, disini sejumlah orang tua dan calon murid kesal karena sudah datang ke sekolah untuk melihat pengumuman hasil seleksi PPDB, Selasa (10/7/2018) lalu, namun pengumuman belum juga dikeluarkan. Para orang tua dan calon murid pun kecewa karena sudah lama menunggu.

Menurut Lioni, salah seorang calon murit yang mendaftar di SMK Negeri.2 Legenda Malaka tapi tidak masuk dalam pengumuman,  kuota kelulusan sebanyak 422 orang, namun yang diterima sebanyak 600 orang,”Banyak calon murit yang kecewa, padahal yang tidak diterima itu nilainya diatas rata rata, sebaliknya calon murit yang diterima di sekolah itu sebagian nilainya rendah,”ujarnya

Sistem PPDB di Kepri tahun ini dinilai sangat amburadul.”Saya sangat kesal, sudah daftarnya susah, lihat hasilnya pun susah. Kalau memang gak bisa, ngapain pakai sistem website segala,” katanya lagi.

Hal senada juga disampaikan calon murid, Dino. Dia mengaku sudah mencoba mengakses website untuk melihat pengumuman hasil seleksi sejak malam, tapi hasilnya nihil.”Saya sudah dari malam cek. Hasilnya invalid. Makanya saya langsung ke sini untuk cek langsung,”ujarnya.

Para orang tua siswa menilai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kepri tidak becus mengurus penerimaan siswa program berbasis jaringan itu. Sampai-sampai Gubernur Kepri Nurdin Basirun melakukan inspeksi mendadak ke Dinas pendidikan Kepri beberapa hari lalu. Tapi tidak ada perubahan sama sekali meski Gubernur sudah memberikan arahan.

Tak hanya di dua sekolah tersebut soal penerimaan PPDB tahun ini yang amburadul, Madrasyah Aliah Negeri (MAN) 1 Batam di Seibinti, Kecamatan Sagulung juga lebih parah lagi, calon siswa yang sudah lulus seleksi online dipungut biaya Rp6 juta.

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) di MAN Batam di Seibinti, Kecamatan Sagulung telah ditutup. Sebanyak 288 siswa baru sesuai dengan daya tampung sekolah berakreditasi A tersebut telah terisi melalui pendaftaran online yang sudah dibuka sejak Februari lalu.

Namun banyak siswa yang tidak lolos maupun yang sudah lolos PPDB kecewa lantaran adanya informasi pungutan biaya masuk yang angkanya cukup besar yakni Rp6 juta per siswa. Beberapa calon siswa lain yang sebelumnya sudah mendaftar akhirnya memilih mundur karena merasa keberatan dengan besaran biaya masuk tersebut.”Kalau diterima harus bayar Rp6 juta. Itupun dikasih waktu hanya tiga hari. Orangtua saya tak punya uang makanya saya mundur,” ujar Fa, seorang calon siswa yang mundur.

Siswa lain yang sudah lolos dan diterima PPDB menuturkan hal yang sama. Untuk masuk ke sekolah tersebut diwajibkan membayar uang sebasar Rp6 juta. “Nggak tahu buat apa. Tapi disuruh bayar Rp6 juta,” ujar Ui yang dijumpai di lingkungan sekolah tersebut.

Pungutan uang masuk sekolah itu juga dibenarkan siswa MAN itu sendiri. Pungutan uang masuk itu sudah rutin dilakukan setiap PPDB dengan besaran yang berbeda-beda. “Saya waktu masuk kemarin Rp4 juta. Kakak-kakak sebelumnya tahun 2016 bayar Rp2 juta. Sekarang katanya naik lagi jadi Rp6 juta,” ujar Gh siswa MAN tersebut.

Sementara Pihak sekolah saat dikonfirmasi membantah adanya informasi pungutan uang pendaftaran PPDB tersebut. Kepala Sekolah MAN Batam Hairina melalui humasnya Rio Nur Iman mengaku tidak ada pungutan apapun untuk pendaftaran PPDB tersebut.

“Kalau pendaftaran PPDB sistem online semuanya gratis. Tidak ada pungutan apapun untuk pendaftaran itu. Mungkin saja pungutan itu untuk biaya seragam dan pembangunan saat akan masuk sekolah nanti kepada calon siswa yang sudah lolos PPDB. Itu sudah diserahkan ke pihak komite sekolah,” ujar Rio.

Ketua Komite MAN Rudi saat mengakui adanya pungutan tersebut namun dia membantah itu uang pendaftaran melainkan uang seragam dan pembangunan saat masuk sekolah nanti. Pungutan uang pembangunan dan seragam tidak dibatasi dalam waktu tiga hari seperti yang dikeluhkan orangtua calon siswa. “Itu untuk uang seragam dan pembangunan. Pembayarannya bisa dicicil kok bahkan bisa lebih dari setahun cicilnya.” ujar Rudi.

Rudi menjelaskan meskipun berstatus sekolah negeri, tenaga pengajar di MAN Batam didominasi oleh guru honorer yang harus digaji oleh komite. Begitu juga dengan fasilitas sekolah masih banyak yang kurang sehingga membutuhkan banyak anggaran untuk pembangunan sekolah diantaranya masjid sebagai ikon MAN Batam.”Guru honor lebih lebih banyak disini ada 30 orang. Belum lagi pembangunan Masjid, uang seragam dan lainnya. Dari mana dananya kalau bukan dari komite. Bantuan pemerintah masih minim,” ujar Rudi.

Demikian juga penerimaan dalam PPDB  masuk SMKN 5 Sagulung, disini juga  website PPDB tidak bisa diakses. Server eror menjadi masalah besar karena pendaftaran SMA dan SMK hanya bisa lewat online. Di SMKN 1 Batuaji yang punya server sendiri masalahnya tidak jauh berbeda meski panitia mencatat ada 1.250 user yang login ke website SMKN 1. Dari jumlah itu, 1.103 sudah mendaftar. Hanya saja pendaftaran tidak bisa diproses karena server PPDB Disdik Kepri eror. “Informasi dari Disdik Kepri sedang proses penambahan kapasitas bandwith,” ujar Ketua Panitia Pelaksanaan PPDB SMKN 1 Batuaji Hudawi.***

Editor : Mawardi

 

Komentar

BERIKAN KOMENTAR ANDA

Check Also

Irjen Pol Andap Budhi Revianto Kapolda Kepri yang Baru

BATAM, RAKYAT MEDIA-Irjen Pol Andap Budhi Revianto, S.I.K bakal segera menggantikan Irjen Pol Didid Widjanardi …

Proyek Semenisasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Dikerjakan Asal Jadi

BATAM, RAKYATmediapers.co.id-Aroma adanya permainan kongkalikong terkait pelaksanaan proyek pada tahun 2018 di Dinas Perumahan Rakyat, …